DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 September 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 882/PJ.53/2005
TENTANG
PENGENAAN PPN ATAS BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal XXX dan nomor XXX hal Pengenaan PPN Atas Jasa
Kena Pajak (JKP) di Pulau Batam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dan lampirannya antara lain dikemukakan bahwa :
a. PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa konstruksi yang telah dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Jakarta Grogol Petamburan dan telah mendapat
persetujuan Sentralisasi PPN berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor
KEP-05/WPJ05/BD 0402/2004 tanggal 13 Februari 2004 PT. ABC sebagai Pengusaha Jasa
Konstruksi memiliki NPWP di Pulau Batam (status cabang) namun beralamatkan di wilayah
Bukan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam Daerah Pabean
Indonesia Lainnya (DPIL) Pulau Batam.
b. PT. ABC mendapat Surat Perintah Kerja dari pengusaha di Pulau Batam (Pemilik Proyek
tersebut beralamatkan di DPIL Pulau Batam) untuk melakukan pembangunan Gedung/Pusat
Perbelanjaan di kawasan Pulau Batam (DPIL Pulau Batam) yang pembangunannya akan
dimulai pada bulan Juni 2004 dan diperkirakan akan selesai 1 (satu) tahun kemudian. Proses
penerimaan termyn dari owner dan pembayaran kepada Vendor/Subkontraktor akan
dilakukan di Jakarta, kecuali akan dilakukan di lokasi proyek.
c. Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara meminta penegasan :
1) Apakah isi Pasal I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 dapat
ditafsirkan bahwa wilayah Pualu Batam dibagi menjadi wilayah Kawasan Berikat dan
wilayah Bukan Kawasan Berikat, dalam artian bahwa masing-masing wilayah
mempunyai/memberlakukan aturan perpajakan (khususnya PPN) yang berbeda ?
2) Apakah PT. ABC (pengusaha di DPIL) selaku Kontraktor Utama berkewajiban
memungut PPN 10% dari Pemilik Proyek (pengusaha di DPIL Pulau Batam) atas
pekerjaan pembangunan Gedung / Pusat Perbelanjaan di Kawasan Pulau Batam ?
3) Apakah atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
yang dilakukan oleh PT. ABC (pengusaha di DPIL Pulau Batam) dari Vendor /
Subkontraktor yang berasal dari Daerah Pabean Batam untuk keperluan proyek
terutang PPN ?
4) Apakah sama perlakuannya apabila para Vendor /Subkontraktor berasal dari
Kawasan Berikat Pulau Batam ?
5) Apakah PPN yang dibayar atas pembelian BKP dan/atau JKP seperti yang dimaksud
pada point 3 dan 4 dapat dikreditkan ?
6) Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 yang mengatur pengenaan PPN
atas impor dan/atau penyerahan 4 (empat) jenis Barang Kena Pajak (Kendaraan
Bermotor, rokok, minuman dan elektronik), hanya berlaku di wilayah Kawasan
Berikat Pulau Batam? Bagaimana perlakuan PPN di wilayah Bukan Kawasan Berikat
Pulau Batam untuk penyerahan 4 (empat) jenis barang Kena Pajak (yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 maupun penyerahan jenis Barang
Kena Pajak/Jasa Kena Pajak lainnya ?
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 antara lain mengatur :
a. Pasal 4 huruf (a), bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 4 huruf (c), bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 9 ayat (5), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena pajak selain
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang
pajak, sepanjang bagian penyerahan terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari
pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang
berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
d. Pasal 9 ayat (6), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain
melakukan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah
Pajak Masukan yang dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan
menggunakan pedoman yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 TAHUN 2005, antara lain mengatur :
a. Pasal 2, dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan
atas Barang Mewah tidak dipungut atas :
- Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak
tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan
- Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena
Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.
b. Pasal 3, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Impor Barang Kena Pajak
selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena pajak di/ke Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan
atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah pengenaannya dilakukan secara bertahap.
Dalam memori penjelasannya, antara lain diuraikan bahwa dalam rangka memberikan
kepastian hukum para investor, atas penyerahan Barang Kena Pajak selain yang dimaksud
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 dan atas penyerahan Jasa Kena
Pajak Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sejak Peraturan Pemerintah
ini mulai berlaku.
c. Pasal 4, bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketentuan sebagai berikut :
- Untuk tahap pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan
Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas :
a) Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa :
1) Kendaraan Bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik
beroda dua atau lebih
2) Rokok dan hasil tembakau; dan
3) minuman yang beralkohol.
b) Pemanfaatan Barang Kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
- Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau
penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa segala
jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.
- Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena pajak dan/atau Jasa Kena
pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan
angka 2, dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam)
bulan.
d. Pasal II, bahwa Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (Peraturan Pemerintah
ini diundangkan pada tanggal 19 Juli 2005).
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar
Daerah ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, antara lain mengatur :
a. Pasal 1, bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1) Pulau Batam adalah seluruh wilayah kota Batam sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999.
2) Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) Pulau Batam adalah seluruh wilayah kota
Batam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
dikurangi wilayah Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
3) Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) adalah seluruh wilayah Republik Indonesia
selain Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
b. Pasal 4, bahwa atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean
Indonesia Lainnya ke dalam Kawasan Berikat, pajak yang terutang tidak dipungut.
5. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/KMK.03/2004 tentang perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam mengatur bahwa tidak dilakukan penambahan jenis Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah atas Impor dan/atau penyerahannya di/ke/dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam.
6. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam mengatur bahwa tidak dilakukan penambahan jenis Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah atas Impor dan/atau penyerahannya di/ke/dan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, 3, 4, 5, dan 6 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir
1, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka (1) dan angka (2) dapat ditafsirkan bahwa Pulau Batam dibagi menjdadi Daerah
Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) Pulau Batam dan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam, dimana masing-masing wilayah tersebut memberlakukan peraturan
perundang-undangan perpajakan (khususnya PPN dan PPn BM) yang berbeda.
b. Sepanjang Pemberi Jasa (PT. ABC) berada di DPIL Pulau Batam dan Penerima Jasa (Pemilik
Proyek) berada di DPIL Pulau Batam, maka atas penyerahan Jasa (Jasa Konstruksi) yang
dilakukan oleh PT. ABC kepada Pemilik Proyek terutang PPN.
c. Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau JKP oleh PT. ABC (DPIL Pulau Batam) dan
Vendor/Subkontraktor (DPIL) untuk keperluan proyek terutang PPN.
d. Sepanjang pembelian BKP dan/atau JKP oleh PT. ABC (DPIL Pulau Batam) dan Vendor/
Subkontraktor (Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam) adalah BKP
dan/atau JKP selain yang dimaksud pada butir 3 huruf c surat ini, maka terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 18 Juli 2005, atas pembelian BKP dan/atau JKP
tersebut belum dikenakan PPN.
e. Terhitung mulai tanggal 19 Juli 2005, atas pembelian BKP dan/atau JKP oleh PT. ABC (DPIL
Pulau Batam) dari Vendor/Subkontraktor (Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri
Pulau Batam) terutang PPN.
f. PPN yang dibayar oleh PT. ABC (DPIL Pulau Batam) atas perolehan BKP dan/atau JKP dari
Vendor/Sub-Kontraktor (DPIL) dapat dikreditkan.
g. Terhitung mulai tanggal 19 Juli 2005, PPN yang dibayar atas perolehan BKP dan/atau JKP dari
para Vendor/Subkontraktor (Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam)
dapat dikreditkan.
h. Pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan BKP berdasarkan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam, hanya berlaku di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam,
sedangkan perlakuan PPN di wilayah Bukan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri
Pulau Batam atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 dan impor dan/atau penyerahan jenis Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.
b) impor Barang Kena Pajak.
c) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.
d) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
f) ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kantor Pelayanan Pajak Batam;
4. Kantor Wilayah DJP Sumbagteng.