DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 September 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 858/PJ.32/2006
TENTANG
MASALAH PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX, perihal sebagaimana disebutkan pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam Surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. PT Swadaya Graha bergerak di bidang jasa konstruksi yang berkedudukan di Gresik dengan
NPWP XXX, PT Swadaya Graha juga mempunyai Kantor Cabang di Tuban dengan NPWP XXX
yang sudah tidak ada aktivitasnya sama sekali, dan PT Swadaya Graha tidak mengajukan
permohonan pemusatan tempat terutang namun kewajiban perpajakan Cabang di KPP
Bojonegoro, PT Swadaya Graha setiap bulan tetap membuat laporan NIHIL;
b. Pada Tahun 2004 PT Swadaya Graha memperoleh pekerjaan yang kebetulan proyeknya ada
di Tuban. Sesuai kontrak yang melakukan transaksi adalah PT Swadaya Graha Gresik, maka
semua kegiatan yang dilakukan oleh PT Swadaya Graha yang ada di Gresik, baik itu mulai
Perjanjian Kontrak dengan pihak pemberi kerja, pelaksanaan pekerjaan, penagihan serta
menerima pembayarannya, sehingga semua kewajiban perpajakan dilaporkan dan disetor
(dibayar) di KPP Gresik;
c. Namun menerutu pemeriksa Karikpa Mojokerto seharusnya PPN Keluaran atas Penyerahan
Jasa Kena Pajak semua proyek ada di Tuban harus disetor dan dilaporkan ke KPP Bojonegoro,
karena PT Swadaya Graha mempunyai Cabang di Tuban. Sehingga PPN Keluaran yang sudah
disetor dan dilaporkan di KPP Gresik di koreksi negatif, sedangkan di KPP Bojonegoro
dianggap kurang bayar yang berakibat dikenakan sanksi bunga dan sanksi administrasi;
d. Berdasarkan hal tersebut PT Swadaya Graha menanyakan apakah koreksi ini bisa dibenarkan,
karena PT Swadaya Graha sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat
waktu dan tidak ada unsur tindakan untuk merugikan negara.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana
dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, atau
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau
memanfaatkan jasa dari Luar Daerah Pabean.
d. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f terutang pajak di tempat
tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
f. Penjelasan Pasal 12 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan
diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena
Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak.
3. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
yang terutang menurut ketentuan preaturan perundang-undangan perpajakan dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak mengatur
bahwa :
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang
ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak.
(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya,
b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor
Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan
Pajak, Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya.
(4) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib
Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu
Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan.
5. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 sampai dengan butir 4 surat ini, serta memperhatikan isi surat
Saudara pada angka 1, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Penyerahan jasa konstruksi yang Saudara lakukan di Tuban terutang Pajak Pertambahan Nilai
di tempat kegiatan usaha dilakukan, dalam hal ini di Tuban, yang harus disetor dan dilaporkan
di KPP Bojonegoro. Sehingga koreksi negatif atas PPN yang sudah disetor dan dilaporkan di
KPP Gresik dan SKPKB di KPP Bojonegoro oleh Karikpa Mojokerto telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
b. Namun demikian apabila Saudara merasa dan dapat meyakinkan bahwa sanksi bunga dan
sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB dikenakan karena kekhilafan PT Swdaya
Graha, PT Swadaya Graha dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP yang menerbitkan sanksi
administrasi tersebut (KPP Bojonegoro) dengan permohonan yang memenuhi syarat-syarat
pada ketentuan butir 4 surat ini.
Demikian untuk dimaklumi.
Pjs. Direktur,
ttd.
Robert Pakpahan
NIP. 060060167