DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Desember 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 850/PJ.32/2003
TENTANG
PENGUKUHAN PKP BAGI PERHIMPUNAN/ASOSIASI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 13 November 2003 perihal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar Saudara mengemukakan permasalahan bahwa:
a. Dalam Akta Pendirian ABC dijelaskan bahwa ABC adalah asosiasi perusahaan farmasi
internasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia dan bersifat non politik dan nirlaba
yang memperoleh dana semata-mata dari iuran anggotanya. Iuran anggota tersebut
digunakan untuk membiayai keperluan kantor serta digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatan bagi para anggotanya, antara lain:
1) Mengkoordinir rapat bulanan dengan Badan Eksekutif dan rapat umum dua bulanan
dan tahunan dengan seluruh anggota, serta rapat umum luar biasa yang
diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah mendesak;
2) Mengkoordinir dana keuangan asosiasi/perkumpulan di bank dan mengatur
pembayaran sehubungan dengan kegiatan asosiasi/perkumpulan;
3) Mengkoordinir survey atas hal-hal tertentu;
4) Mengorganisasikan pertemuan bagi para anggota untuk membahas topik tertentu;
5) Menyelenggarakan seminar dengan topik tertentu yang aktual.
b. Saudara memohon penegasan apakah perhimpunan/asosiasi tersebut wajib mengukuhkan diri
menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP) diatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 3 : pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean;
b. Pasal 2 ayat (2) : setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (UU PPN) diatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 15 : Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil
yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
b. Pasal 3A:
1) Ayat (1) : Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;
2) Ayat (2) : Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
c. Pasal 4 huruf c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di
dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil
Pajak Pertambahan Nilai diatur antara lain:
a. Pasal 1 angka 1 : yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha selama satu
tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, dengan jumlah peredaran bruto tidak
lebih dari Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
b. Pasal 1 angka 2 : yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha selama satu
tahun buku melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, dengan jumlah penerimaan bruto tidak
lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
c. Pasal 1 angka 3 : yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama
satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan
jumlah peredaran bruto dan penerimaan:
1) Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) jika peredaran Barang Kena
Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan
penerimaan bruto; atau
2) Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) jika peredaran Barang Kena
Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan
penerimaan bruto.
d. Pasal 2 : atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh
Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
e. Pasal 3 : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tidak berlaku apabila
Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Apabila asosiasi/perhimpunan Saudara melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto melebihi batasan Pengusaha Kecil
sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, huruf b, atau huruf c di atas, maka asosiasi/
perhimpunan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tidak berlaku bagi Pengusaha Kecil
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO