DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 November 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 827/PJ.341/2003
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS PENGALIHAN SAHAM ANTAR PEMEGANG SAHAM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 13 Juni 2003 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. PT. ABC adalah sebuah perusahaan joint venture yang sahamnya dimiliki oleh beberapa pihak
antara lain BCA (Jepang), CBA (Jepang), dan PT. XYZ (Indonesia);
b. BCA (Jepang) dan CBA (Jepang) mentransfer saham yang mereka miliki kepada PT. XYZ
(Indonesia) masing-masing sebesar 3% dan 2%;
c. Atas transfer tersebut, PT. XYZ (Indonesia) akan memotong PPh namun menurut pihak BCA
(Jepang) dan CBA (Jepang) berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) Indonesia-Jepang, hak pemajakan atas transaksi tersebut berada di Jepang.
Saudara memohon penegasan aspek perpajakan atas transaksi pengalihan saham di atas.
2. Berdasarkan P3B Indonesia-Jepang, antara lain diatur bahwa:
a. Pasal 5 ayat 1,
For the purpose of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place
of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
b. Pasal 5 ayat 5,
An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in
the other Contracting State if it furnishes in that other Contracting State consultancy services,
or supervisory services in connection with a building, construction or instalation project
through employees or other personnel-other than an agent of an independent status to whom
the provisions of paragraph apply-provided that such activities continue (for the same project
or two or more connected projects) for a period or periods aggregating more than six months
within any taxable year.
c. Pasal 13,
(1) gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be
taxed in that other Contracting State;
(2) gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming
part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a
Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than
immovable property, pertaining to fixed base available to a resident of a Contracting
State in the other Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of such a permanent
establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base,
may be taxed in that other Contracting State;
(3) gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or
aircraft operated in international traffic an any property, other than immovable
property, pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in
that Contracting State;
(4) gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding
paragraphs shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a
resident.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Pajak Penghasilan antara lain diatur bahwa:
a. Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah penghasilan
dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau
dikuasai.
b. Pasal 26 ayat (2), atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi
luar negeri, dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.04/1999 tentang Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain
Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham, antara lain diatur
bahwa :
a. Pasal 2 ayat (1):
Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
(WPLN) selain BUT dipotong pajak sebesar 20% dari perkiraan penghasilan netto.
b. Pasal 2 ayat (2):
Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang
berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia.
c. Pasal 2 ayat (3):
Besarnya perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25%
(dua puluh lima persen) dari harga jual, sebagaimana besarnya PPh Pasal 26 adalah 20%
x 25% atau 5% (lima persen) dari harga jual.
d. Pasal 2 ayat (4):
Pembayaran PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
e. Pasal 3 ayat (1)
Penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk
sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26.
f. Pasal 3 ayat (1):
Dalam hal pembelinya adalah WPLN, maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah
Perseroan.
5. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), antara lain diatur bahwa:
a. Butir 1 huruf a, dalam rangka penerapan Pasal 26 sesuai dengan P3B Wajib Pajak antara lain
wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan
di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat yang membayar penghasilan terdaftar;
b. Butir 3 huruf a, SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara
treaty partner. Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat
Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan
dengan SKD yang dibuat Competent Authority;
c. Butir 3 huruf b, bentuk (SKD) adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak
luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak
luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan
ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang
menerbitkan SKD tersebut;
d. Butir 3 huruf c, SKD berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk
Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, SKD tersebut berlaku selama bank tersebut tetap
mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD.
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Berdasarkan P3B Indonesia-Jepang, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh BCA
(Jepang) dan CBA (Jepang) dari pengalihan saham sebagaimana tersebut pada angka 1, tidak
dikenakan pemotongan PPh Pasal 26, sepanjang BCA (Jepang) dan CBA (Jepang) tidak
mempunyai BUT di Indonesia, yang memiliki saham yang diperjualbelikan.
b. Untuk penerapan ketentuan P3B tersebut di atas, BCA (Jepang) dan CBA (Jepang) wajib
menyerahkan asli SKD yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat Competent Authority
Jepang, kepada Perseroan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak dan menyerahkan
fotokopinya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Perseroan terdaftar.
c. Apabila BCA (Jepang) dan CBA (Jepang) tidak dapat menyerahkan SKD dimaksud, maka atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pengalihan saham sebagaimana tersebut pada
angka 1, dikenakan pemotongan pajak di Indonesia dengan tarif 20% x 25% atau 5% (lima
persen) dari jumlah bruto.
d. Apabila BCA (Jepang) dan CBA (Jepang) mempunyai BUT di Indonesia, dan saham yang
dialihkan merupakan bagian dari harta atau dikuasai BUT tersebut, maka atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh BCA (Jepang) dan CBA (Jepang) dari pengalihan saham
sebagaimana tersebut pada angka 1, dikenakan pajak di Indonesia dengan tarif Pasal 17
Undang-undang Pajak Penghasilan.
Demikian untuk menjadi maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO