DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
27 Agustus 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 769/PJ.53/2004
TENTANG
PPN ATAS JASA MANAJEMEN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 7 Juni 2004 hal PPh 26/Rate di Tax Treaties untuk
Management Fees, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan antara lain :
a. PT. ABC, NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia
(PMA) dan mempunyai perusahaan afiliasi di Singapura sebagai kantor pusat yang berdomisili
di Singapura dan berbadan hukum Singapura.
b. Kantor Pusat mengenakan Management Fees yang besarnya sama setiap bulannya atas biaya
manajemen dalam mengelola anak perusahaannya yang terdiri atas biaya telepon, fax ke
anak perusahaan, biaya perjalanan staff ke Indonesia (dalam hal ini tidak pernah lebih dari
183 hari). Perusahaan Singapura tidak mempunyai BUT di Indonesia.
c. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Saudara mengajukan pertanyaan, apakah
PT. ABC berkewajiban membayar PPN atas jasa luar negeri, dan berapa tarifnya.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari
pemesan.
b. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud
dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
c. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga
Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
d. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
e. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh
persen).
f. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan DPP.
g. Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai antara lain dikenakan atas
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dalam
memori penjelasan dijelaskan bahwa jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang
dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Misalnya, PKP "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha "B"
yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan JKP tersebut terutang PPN.
h. Pasal 4A ayat (3) jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan kelompok jasa
yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi jasa manajemen tidak termasuk ke
dalam kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean antara lain mengatur :
a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dihitung
dengan cara sebagai berikut :
1) 10% x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila
dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; atau
2) 10/110 x jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang
menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila
dalam jumlah tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 2 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat
dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Pembayaran yang dilakukan PT. ABC ke kantor pusat (Singapura) sebagai biaya pengganti
atas pengelolaan anak perusahaan, merupakan jasa manajemen dari Singapura yang
dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dan terutang PPN dengan tarif 10% dari jumlah yang
dibayarkan. Atas PPN yang terutang tersebut dipungut oleh PT. ABC.
b. Cara penghitungan PPN yang terutang atas pemanfaatan jasa manajemen tersebut adalah
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a di atas.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH