DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
18 Agustus 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 714/PJ.313/2005
TENTANG
PPh PASAL 23 ATAS DIVIDEN DARI PERSEROAN TERBATAS DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor XXX tanggal 19 Mei 2005 perihal
tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa dalam rangka penggalian potensi pajak khususnya PPh
Pasal 23 atas pembagian dividen dari perseroan terbatas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang PPh, Kepala KPP Medan Belawan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
a. Sebagian besar perseroan terbatas dalam negeri berbentuk perseroan terbatas tertutup,
umumnya pemegang sahamnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan
dan jumlah pemegang saham yang relatif sedikit sehingga RUPS menjadi tidak penting bagi
mereka;
b. RUPS adalah organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ pemegang
kekuasaan tertinggi dalam Perseroan terbatas, sehingga penting kehadiran dan
kedudukannya. Karena itu penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib
dilakukan;
c. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh
Pasal 23/Pasal 26 atas pembayaran Dividen atau Bagian Keuntungan dari Perseroan dalam
negeri, antara lain menyatakan bahwa bagi perusahaan yang tidak go publik, saat terutangnya
PPh Pasal 23 atau Pasal 26 ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang
dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang
dividen yang akan dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan
dalam RUPS;
d. Mengingat Surat Edaran tersebut diterbitkan pada masa sebelum berlakunya Undang-undang
Perseroan Terbatas dan tidak secara eksplisit menyatakan saat terutang/jatuh tempo PPh
Pasal 23 atas dividen, guna menggali potensi pajak dan untuk menghindarkan kemungkinan
PPh Pasal 23 atas dividen menjadi hilang atau tidak tertagih karena bubarnya perseroan
terbatas, sedangkan selama berdirinya tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya,
Kepala KPP Medan Belawan mengusulkan untuk menerbitkan surat edaran atau Peraturan
Menteri Keuangan tentang keharusan perseroan terbatas yang tidak go public untuk setiap
tahun melakukan penghitungan/penyetoran PPh Pasal 23 atas dividen, dan menetapkan saat
terutangnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU PPh), diatur sebagai berikut:
a. Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, termasuk antara lain keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,
atau pengambilalihan usaha;
b. Pasal 10 ayat (3), nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi,
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah
jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali
ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
3. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh Pasal 23/
Pasal 26 atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari perseroan dalam negeri, antara lain
ditegaskan sebagai berikut:
a. Angka 3.1., Bagi perusahaan yang tidak go public, saat terutangnya PPh Pasal 23 atau Pasal
26 ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan. Adapun yang dimaksud dengan saat
disediakan untuk dibayarkan adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan
dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam RUPS tahunan;
b. Angka 3.2., Bagi perseroan yang go public, penentuan saat terutangnya PPh Pasal 23/Pasal 26
atas pembagian dividen berdasarkan tanggal RUPS akan mengalami kesulitan dalam
pelaksanaannya, mengingat sampai dengan suatu jangka waktu tertentu setelah tanggal RUPS
saham yang diperjualbelikan di Bursa masih mengandung hak memperoleh dividen, sehingga
pemegang saham yang berhak atas dividen tersebut masih berubah-ubah;
Dengan demikian, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh Pasal 23/Pasal 26 baru timbul pada
tanggal penentuan kepemilikan (Recording date). Dengan perkataan lain, pemotongan PPh Pasal 23/
Pasal 26 atas dividen yang dibayarkan atau terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26
baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak menerima atau memperoleh dividen
tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Usulan dari Saudara untuk membuat peraturan agar setiap perseroan terbatas yang tidak go
public untuk setiap tahun melakukan penghitungan/penyetoran PPh Pasal 23 atas dividen, dan
menetapkan saat terutangnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dapat
dipertimbangkan, untuk lebih menggali potensi pajak yang ada;
b. Namun demikian, berhubung peraturan yang ada sekarang belum mengakomodir usulan
Saudara, maka akan kami teruskan kepada tim penyusunan RUU Pajak Penghasilan agar
dipertimbangkan dalam rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO