DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Agustus 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 682/PJ.53/2004
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 11 Mei 2004 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dan lampirannya dikemukakan bahwa :
a. Departemen Sosial RI (Depsos) melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. ABC untuk
melaksanakan Program Penanganan Fakir Miskin melalui Motorisasi Sarana Penunjang
Produksi (SAPORDI) Usaha Industri Rumah Tangga Bidang Konveksi.
b. Depsos pada Bagian Proyek Bantuan Sosial Fakir Miskin akan mengadakan barang berupa
mesin jahit kecepatan tinggi merk XXX melalui PT. ABC, yang diperuntukkan bagi masyarakat
miskin di 10 (sepuluh) Propinsi.
c. Berdasarkan butir 4 Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Nomor XXX tanggal 22
April 2004 tentang Tanggapan atas Permohonan Pembebasan Bea Masuk Mesin Jahit dan
Motor Dinamo Untuk Program Departemen Sosial RI, ditegaskan bahwa agar Depsos
mengupayakan pencantuman identitas Depsos pada identitas penerima/pemilik barang dalam
dokumen impor, sehingga dalam dokumen impor tercantum "PT. ABC qq Depsos" selaku
penerima/pemilik barang.
d. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Saudara mohon pertimbangan untuk dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan program tersebut, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan
potongan harga yang dicantum dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 1 angka 20, bahwa Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.
c. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
d. Pasal 4 huruf b, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran Dan Pelaporannya, antara lain mengatur :
a. Pasal 2 ayat (1), bahwa Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
b. Pasal 2 ayat (2), bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena
Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak
Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Kegiatan Usaha di Bidang
Impor atas Dasar Inden, antara lain mengatur :
a. Pasal 1, bahwa Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor)
berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara Importir dengan Indentor, yang
segala pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak maupun biaya yang
berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa
Importir memperoleh komisi ("handling fee") dari Indentor.
b. Pasal 2 :
1) ayat (1), bahwa Importir yang melakukan impor atas dasar inden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, diwajibkan mencantumkan tambahan penjelasan (q.q.)
nama, alamat, dan NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk
Dipakai (PIUD) dan Surat Setoran Pajak (SSP).
2) ayat (2), bahwa Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pos
Lalu Bea tempat pemasukan PIUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
membubuhkan cap "IMPOR ATAS DASAR INDEN" pada setiap lembar PIUD yang
bersangkutan.
c. Pasal 3, bahwa Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk dan atas nama
Indentor wajib melunasi Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.
d. Pasal 4 ayat (2), bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai yang telah
dilunasi oleh Importir yang melakukan impor atas dasar inden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan atau Pajak Keluaran yang terutang
oleh Indentor yang bersangkutan dengan bukti PIUD dan SSP yang telah dipenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
a. Atas impor mesin jahit merk XXX yang dilakukan oleh PT. ABC (Importir) untuk dan atas
nama Depsos (indentor) terutang PPN dan PPn BM serta sepenuhnya menjadi beban Depsos
(indentor).
b. PT. ABC wajib mencantumkan tambahan penjelasan (qq) nama, alamat dan NPWP Depsos
(PT ABC qq Depsos) pada setiap lembar PIB/PIUD dan SSP.
c. PPN dan PPn BM yang terutang atas impor mesin jahit sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
disetorkan oleh PT. ABC.
d. Dalam hal Depsos memanfaatkan jasa impor atas dasar inden dari PT. ABC, maka atas
pemanfaatan jasa tersebut terutang PPN dengan DPP sebesar nilai penggantian yaitu sebesar
komisi (handling fee) dan Depsos selaku Pemungut PPN wajib memungut, menyetor dan
melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
ERWIN SILITONGA