DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 Agustus 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 679/PJ.32/2006
TENTANG
TANGGAPAN ATAS DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan Surat Saudara nomor 251/PB.5/2006 tanggal 28 Juni 2006 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam kaitannya dengan bidang perpajakan kami sependapat dengan draft rancangan undang-undang
tentang Surat Berharga Syariah yang tidak mengatur ketentuan perpajakan mengingat ketentuan
perpajakan harus diatur tersendiri dalam Undang-undang Perpajakan dan tidak boleh diatur dalam
undang-undang lain.
2. Sebagaimana diungkapkan dalam naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Sukuk) bahwa pajak merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan karena
merupakan masalah yang mengakibatkan Sukuk tidak menarik bagi investor karena ada pengenaan
pajak atas terjadinya pengalihan asset baik dengan cara dijual atau disewakan kepada SPV,
selanjutnya SPV menyewakan kembali atau menjual kembali asset tersebut kepada pemerintah pada
akhir periode Sukuk, selain itu adanya pengenaan pajak atas sewa yang diterima investor.
3. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penerbitan Sukuk sebagaimana dikemukakan dalam
angka 2 adalah sebagai berikut :
a. Bidang Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir oleh
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur :
a.1 Pasal 1 angka 2 : Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya
dapat berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak dan barang tidak
berwujud.
a.2 Pasal 1 angka 3 : Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam
angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
a.3 Pasal 1 angka 5 : Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas
petunjuk pemesan.
a.4 Pasal 1 angka 6 : Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka
5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
a.5 Pasal 1 angka 12 : Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual,
termasuk kegiatan tukar menukar barang tanpa merubah bentuk.
a.6 Pasal 1 angka 13 : Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis , lembaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya.
a.7 Pasal 1 angka 14 : Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana
dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
a.8 Pasal 1 angka 15 : Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil
yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha
Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
a.9 Pasal 1A ayat (1) huruf a : penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu
perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. Penjelasan
Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini
meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang
mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
a.10 Pasal 4 huruf a dan c : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang
Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.
a.11 Pasal 4A ayat (2) huruf d : Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-
kelompok barang sebagai berikut: uang, emas batangan dan surat berharga.
a.12 Pasal 4A ayat (3) jo Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai didasarkan atas kelompok-kelompok jasa
sebagai berikut :
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
e. Jasa di bidang keagamaan;
f. Jasa di bidang pendidikan;
g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j. Jasa di bidang tenaga kerja;
k. Jasa di bidang perhotelan;
l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
b. Bidang Pajak Penghasilan
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
b.1 Pasal 2 ayat (1): yang menjadi Subjek Pajak adalah a.1) orang pribadi dan 2) warisan
yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, b. Badan dan
c. bentuk usaha tetap. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa unit
tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk
sebagai Subjek Pajak, yaitu :
- dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
- penerimaan lembaga tersebut dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat
atau Daerah; dan
- pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
b.2 Pasal 4 : bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun;
b.3 Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 : atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan
lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dibayarkan atau terutang oleh badan
pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib
membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto;
b.4 Dalam hal penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri yang berasal dari
negara yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), perlu dilihat
terlebih dahulu jenis penghasilannya, dan apakah dapat dikenakan pajak di Indonesia
berdasarkan P3B yang berlaku. Secara umum penghasilan dari sewa, hak
pemajakannya berada di negara dimana assets/harta tersebut terletak, jadi apabila
asset tersebut berada di Indonesia, maka dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan
Pasal 23 (dalam hal ada BUT di Indonesia) atau Pasal 26 dalam hal tidak ada BUT di
Indonesia.
b.5 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003, diatur bahwa besarnya
Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai
persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.
b.6 Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP - 170/PJ./2002 tentang
Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur
bahwa atas penghasilan sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau
bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 dan sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dikenakan
PPh Pasal 23 yang dihitung dari perkiraan penghasilan neto sebesar 40% dari jumlah
bruto tidak termasuk PPN.
4. Berdasarkan ketentuan pada angka 3 serta memperhatikan permasalahan pada angka 2, dengan ini
disampaikan tanggapan atas perlakuan perpajakan sehubungan dengan penerbitan Sukuk sebagai
berikut:
a. Dalam kelaziman internasional jasa keuangan bukan objek Pajak Pertambahan Nilai, Namun
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diperbaharui terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 dinyatakan bahwa yang dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa
guna usaha dengan hak opsi, akan tetapi kenyataan dalam praktek jasa keuangan seperti
bunga atas pinjaman selain Bank tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan hal-
hal tersebut diatas maka dalam Rancangan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang
merupakan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 diakomodir bahwa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa keuangan.
b. Pada dasarnya penerbitan Sukuk dan obligasi merupakan cara pembiayaan, walaupun sama-
sama pembiayaan akan tetapi perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya berbeda. Untuk bunga
atas obligasi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi untuk penerbitan Sukuk
yang dalam skema transaksinya selalu melibatkan kegiatan penyerahan barang dan atau jasa,
perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut :
1. Dalam hal pemerintah melakukan kegiatan perdagangan dan menjalankan usaha jasa
maka pemerintah termasuk dalam pengertian pengusaha, sehingga atas pengalihan
asset dari pemerintah ke SPV dalam rangka penerbitan Sukuk terutang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, begitu juga penyerahan
jasa sewa dari pemerintah ke SPV terutang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Penjualan kembali asset dan penyerahan jasa oleh SPV kepada pemerintah terutang
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh SPV sebagai pihak penjual.
3. Imbalan yang diterima investor dari Sukuk tidak dikategorikan sebagai bunga karena
prinsip syariah tidak mengenal bunga tapi imbalan atau sewa, oleh karena itu atas
imbalan atau sewa yang diterima investor terutang Pajak Pertambahan Nilai.
c. Sesuai penjelasan angka 4a dan 4b tersebut di atas dan sepanjang ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.
18 TAHUN 2000 belum diubah, maka atas transaksi Sukuk masih tetap dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sesuai penjelasan pada angka 4b.
d. Dalam hal unit pemerintah memperoleh penghasilan berupa penjualan atau persewaan asset
kepada SPV dan tidak memenuhi syarat sebagai non subjek pajak sebagaimana dijelaskan
dalam butir 3b.1., maka unit tersebut merupakan subjek pajak dan memiliki kewajiban
sebagai subjek pajak penghasilan.
e. Dalam hal asset atau Barang Milik Negara (BMN) tersebut disewakan kembali oleh pihak SPV
kepada pemerintah, maka badan pemerintah yang melakukan pembayaran berkewajiban
melakukan pemotongan PPh Pasal 23 apabila SPV tersebut merupakan Wajib Pajak dalam
negeri atau PPh Pasal 26 dalam hal SPV tersebut merupakan Wajib Pajak luar negeri.
f. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan bahwa atas imbalan yang
diterima oleh investor dari pembelian Sukuk merupakan objek pajak penghasilan.
Demikian untuk dimaklumi.
Pj. Direktur,
ttd.
Robert Pakpahan
NIP 060060167