DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 September 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 626/PJ.341/2003
TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN JASA DI INDONESIA
OLEH PENDUDUK NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor XXX tanggal 24 Juli 2003, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Dalam Surat tersebut, Saudara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perusahaan Saudara yang menjalankan jasa perantara telah mengadakan perjanjian
kerjasama suatu proyek dengan perusahaan di luar negeri, yaitu ABC Di Singapura dan XYZ
di Malaysia.
b. Dalam kerjasama tersebut, kedua pihak di luar negeri tersebut berkewajiban untuk
memberikan jasa keuangan kepada perusahaan Saudara.
c. Jasa keuangan yang diberikan dilaksanakan di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari
90 hari. Kedua perusahaan asing tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di
Indonesia.
d. Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, pihak luar negeri menerima imbalan jasa bersih,
sedangkan kewajiban perpajakan di Indonesia ditanggung oleh Perusahaan Saudara.
e. Peraturan perpajakan yang berkaitan dengan transaksi di atas yang Saudara ketahui adalah:
- Atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang
PPN (sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000);
- Atas jasa yang diberikan oleh penduduk Malaysia tidak melalui BUT tidak dikenakan
Pajak Penghasilan di Indonesia (sesuai P3B Indonesia-Malaysia);
- Atas jasa yang diberikan oleh penduduk Singapura tidak melalui BUT tidak dikenakan
Pajak Penghasilan di Indonesia (sesuai P3B Indonesia-Singapura).
f. Saudara memohon penegasan atas perlakuan perpajakan seperti pada huruf c di atas.
2. Berdasarkan Pasal 5 tentang Bentuk Usaha Tetap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Indonesia-Malaysia antara lain diatur bahwa:
- Ayat 1, untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat
kedudukan tetap dimana seluruh atau sebagian usaha perusahaan;
- Ayat 2, istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi pemberian jasa-jasa, termasuk jasa
konsultan yang diberikan oleh suatu perusahaan melalui karyawan-karyawannya atau orang
lainnya (selain dari agen yang bertindak bebas sebagaimana yang dimaksud ayat (6) dimana
kegiatan tersebut berlangsung terus-menerus di satu Negara pihak pada Persetujuan untuk
waktu lebih dari 3 (tiga) bulan;
3. Berdasarkan Pasal 5 tentang Bentuk Usaha Tetap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Indonesia-Singapura antara lain diatur bahwa:
- Ayat 1, for the purpose of this Agreement, the term "permanent establishment" means any
fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried
on.
- Ayat 2, the term "permanent establishment" shall include especially the furnishing of services,
including consultancy services, by an enterprise through an employee or other person (other
than an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7) where the
activities continue within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 90
days within a twelve-month period.
4. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang
Penerapan P3B antara lain ditegaskan sebagai berikut:
a. WPLN wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang
membayarkan penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayarkan penghasilan terdaftar. SKD asli tersebut
menjadi dasar bagi pihak yang membayarkan penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26
sesuai ketentuan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara
tempat kedudukan WPLN tersebut.
b. SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra runding.
Namun demikian, SKD yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pelayanan Pajak tempat WPLN
yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan SKD yang dibuat
Competent Authority.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh XYZ Malaysia dari pemberian jasa kepada
PT. BCA sebagaimana tersebut pada angka 1, tidak dikenakan Pajak Penghasilan di
Indonesia, sepanjang XYZ Malaysia tidak mempunyai BUT di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Malaysia,
pada angka 2 di atas.
b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh ABC Singapura dari pemberian jasa kepada
PT. BCA sebagaimana tersebut pada angka 1, tidak dikenakan Pajak Penghasilan di
Indonesia, sepanjang ABC Singapura tidak mempunyai BUT di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia -
Singapura, pada angka 3 di atas.
c. Untuk penerapan ketentuan P3B tersebut diatas, XYZ Malaysia dan ABC Singapura wajib
menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
pejabat Competent Authority di negara tempat kedudukan perusahaan masing-masing,
kepada PT. BCA dan menyerahkan fotokopinya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tempat PT. BCA terdaftar.
d. Apabila salah satu atau kedua pemberi jasa tersebut tidak dapat menyerahkan SKD
dimaksud, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberian jasa
sebagaimana tersebut pada angka 1, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26
sebesar 20%.
Demikian disampaikan.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR
ttd
IGN MAYUN WINANGUN