DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
1 Juli 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 519/PJ.52/2004
TENTANG
PERMOHONAN PEMUSATAN PT. ABC SESUAI DENGAN KEP-394/PJ./2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 17 Pebruari 2004 perihal Pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dapat kami jelaskan sebagai berikut :
1. PT. ABC adalah BUMN yang bergerak di bidang usaha eceran (Retail) dengan cabang-cabang yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia sekitar 316 cabang, dari jumlah cabang tersebut telah memiliki
NPWP/NPPKP sendiri atau menggabung dengan cabang yang lain yang berada pada wilayah KPP yang
sama. Berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-34/PJ.52/2003, Saudara mengajukan permohonan sebagai
berikut :
a. dapat diberikan ijin untuk melaksanakan pemusatan PPN terutang mulai tanggal 1 April 2004,
sambil menunggu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan PKP Outlet/Cabang oleh KPP
setempat;
b. dapat diberikan kode untuk masing-masing cabang dalam rangka menerbitkan Faktur Pajak
Standar;
c. dapat menyampaikan laporan SPT PPN dengan lampiran Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
yang dibuat oleh masing-masing cabang (Apotek Administrator), selanjutnya dibuatkan suatu
rekap yang akan dilampirkan pada SPT PPN Masa yang bersangkutan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi
Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Wajib Pajak
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-73/PJ./2004 sebagai berikut :
2.1. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan sebagai berikut :
- ayat (1), Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang mengelola
Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak, wajib dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang mengelola Wajib Pajak Badan
Usaha Milik Negara;
- ayat (2), dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai satu tempat atau lebih tempat kegiatan usaha, tempat terutangnya pajak
untuk seluruh tempat kegiatan usaha tersebut ditetapkan hanya di tempat Pengusaha
Kena Pajak dikukuhkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang mengelola Wajib Pajak
Badan Usaha Milik Negara;
2.2. Pasal 1A ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
- ayat (1), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang :
1. Melaksanakan proyek atau tender dari Pemerintah Daerah atau panitia
pemberi proyek atau tender di daerah tertentu yang mengharuskan PKP
peserta proyek atau tender dikukuhkan sebagai PKP di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) lokasi tempat kegiatan usaha; atau
2. Mempunyai lebih dari 200 (dua ratus) tempat kegiatan usaha yaitu tempat
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang
dalam ketentuan ini termasuk antara lain cabang, lokasi usaha, perwakilan,
unit pemasaran dan sejenisnya termasuk distrik, dan tidak memiliki Sistem
Informasi Akuntansi yang terhubung antara pusat dengan cabang maupun
antar cabang (on-line);
- ayat (2), dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi, PKP
yang dikukuhkan di KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan kepada Kepala KPP BUMN bahwa PKP dimaksud tidak
melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang di KPP BUMN
yang dilampiri dengan bukti pendukung.
2.3. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan
Kode Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang mengelola Wajib
Pajak Badan Usaha Milik Negara.
2.4. Pasal 3A ayat (3) menyebutkan bahwa PKP yang akan melakukan pemusatan tempat PPN
terutang tetapi pengukuhannya di KPP selain KPP BUMN belum dicabut, tidak wajib
melaporkan kegiatan usaha ke KPP BUMN dengan syarat :
1. masih menyampaikan SPT Masa PPN di KPP selain KPP BUMN;
2. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP BUMN bahwa telah
menyampaikan SPT Masa PPN di KPP selain KPP BUMN.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam butir 1 sampai dengan 5 serta
memperhatikan isi surat Saudara sebagaimana dalam butir 1 dengan ini ditegaskan
bahwa :
a. Berdasarkan butir 2.2, Saudara tidak wajib melakukan pemusatan PPN
terutang di KPP BUMN;
b. Apabila Saudara tetap melakukan pemusatan tempat PPN terutang di KPP
BUMN maka Faktur Pajak yang diterbitkan untuk seluruh penyerahan baik di
Kantor Pusat maupun Apotek-apotek Cabang adalah Faktur Pajak yang
menggunakan NPWP dan kode Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP BUMN;
c. Apabila Saudara melakukan pemusatan tempat PPN terutang, Saudara
(Apotik Administrator) dapat membuat rekap Faktur Pajak yang diterbitkan
oleh masing-masing apotek sesuai dengan pendistribusian kode Faktur Pajak
yang telah diberikan Kantor Pusat untuk dilampirkan pada SPT Masa PPN;
d. Dalam penyampaian SPT Masa PPN, lampiran Daftar Pajak Keluaran dan
lampiran Daftar Pajak Masukan harus memuat rincian per Faktur Pajak
karena harus direkam KPP.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH