DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
12 Juni 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 519/PJ.51/2003
TENTANG
PPN DAN PPn BM ATAS PENYERAHAN BANTUAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal 17 Pebruari 2003 mengenai Bantuan Kendaraan
Bermotor untuk Kepolisian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut diatas, Saudara menyampaikan bahwa:
a. PT. ABC bermaksud memberikan bantuan berupa 50 (lima puluh) unit kendaraan motor
Patroli untuk Kepolisian Wilayah Propinsi Gorontalo. Kendaraan tersebut akan di impor dari
India dalam keadaan Completely Built Up (CBU).
b. Saudara memohon pembebasan PPN dan PPnBM atas kendaraan dimaksud.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah disebutkan:
a. Pasal 4 huruf a bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
b. Pasal 4 huruf b bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
c. Pasal 5 ayat (1) bahwa disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dikenakan juga Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah terhadap:
1) penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh
Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di
dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2) impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
3. a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor
dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai disebutkan Barang Kena
Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah
senjata, amunisi, alat angkutan air, alat angkutan dibawah air, alat angkutan di udara,
kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang
diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. XYZ, untuk keperluan TNI dan
POLRI yang belum dibuat di dalam negeri.
b. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KMK.04/2001 Tentang
Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu,
disebutkan kendaraan angkutan khusus lainnya adalah kendaraan khusus yang diperuntukkan
untuk mengangkut pasukan TNI atau POLRI.
4. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang Kelompok
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003
jo. Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan d Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 460/KMK.03/2001 Tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan
Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 140/KMK.03/2002 beserta ralatnya tanggal 30 April
2002 disebutkan dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:
a. Atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang
atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/
semi diesel, dengan semua kapasitas isi silinder), di dalam Daerah Pabean, yang digunakan
untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD;
b. Atas impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean, yang
digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI, sepanjang dananya berasal dari APBN/
APBD.
5. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-586/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pemberian serta
Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan
Kendaraan Bermotor disebutkan:
a. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas impor
kendaraan bermotor dalam bentuk CBU berupa kendaraan angkutan orang, kendaraan
angkutan khusus dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari
250 CC.
b. Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dikenakan atas impor atau
penyerahan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan
250 CC.
c. Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dibebaskan atas impor atau
penyerahan kendaraan bermotor berupa semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan
untuk keperluan patroli TNI/POLRI sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD.
6. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri dan atau
Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak disebutkan:
a. Pasal 1 angka 3, pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan
tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri,
termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
b. Pasal 4 ayat (1), atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara
tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual terutang Pajak Pertambahan Nilai dan
harus diterbitkan Faktur Pajak.
c. Pasal 4 ayat (3), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan disetor oleh
Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
d. Pasal 4 ayat (5), Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba
kotor.
7. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:
1) Atas impor 50 (lima puluh) unit kendaraan motor dalam keadaan Completely Built Up (CBU)
dari India yang dilakukan oleh PT. ABC tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
2) Namun demikian, apabila yang diimpor oleh PT. ABC adalah kendaraan bermotor beroda dua
dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC maka atas impornya tidak dikenakan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3) Atas penyerahan bantuan berupa kendaraan motor patroli oleh PT. ABC kepada Kepolisian
Wilayah Propinsi Gorontalo dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO