DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Juni 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 476/PJ.33/2006
TENTANG
IZIN TERTULIS UNTUK DAPAT MEMANFAATKAN
DOKUMEN PERPAJAKAN DALAM PEMERIKSAAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 10 Mei 2006 perihal sebagaimana dimaksud pada
pokok surat kepada Menteri Keuangan, yang safari satu tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sedang melakukan pemeriksaan
atas indikasi pemanfaatan dan penerbitan faktur pajak fiktif pada Direktorat Jenderal Pajak
sesuai dengan Surat Tugas BPK-RI No. 56/ST/IV-XII.1/03/2006 tanggal 14 Maret 2006.
b. Berdasarkan Surat Tugas tersebut Ketua Tim yang bersangkutan telah menyampaikan surat
permintaan izin kepada Menteri Keuangan melalui surat No.01/S/Audit Pajak/03/2006 tanggal
17 Maret 2006 dan surat No.07/S/Audit Pajak/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 perihal izin
tertulis untuk dapat memanfaatkan dokumen perpajakan dalam pemeriksaan pajak.
c. Menurut BPK-RI sampai dengan saat ini Menteri Keuangan belum memberikan izin kepada
pejabat dan atau tenaga ahli pada Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dalam pelaksanaan
pemeriksaan untuk dapat memberikan keterangan dan bukti tertulis kepada tim pemeriksa
BPK-RI.
d. Sehubungan dengan hal tersebut, yang bersangkutan meminta agar dalam waktu yang tidak
terlalu lama Menteri Keuangan dapat memberikan izin tertulis dimaksud.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP), diatur antara lain :
Pasal 34
a. Ayat (1)
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Ayat (2)
Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Ayat (2a)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan.
b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU KUP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak
lain antara lain lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan di bidang keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat
diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang
perpajakan.
d. Ayat (3)
Untuk kepentingan Negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari
atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU KUP, dijelaskan bahwa untuk kepentingan negara,
misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama
dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak
dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak,
nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk
memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.
Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh
Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/2000 tentang Pihak Lain Yang Dapat
Diberikan Keterangan Oleh Pejabat Dan Tenaga Ahli Yang Ditunjuk Mengenai Segala Sesuatu Yang
Diketahui Atau Diberikan Kepadanya Oleh Wajib Pajak Dalam Rangka Jabatan Atau Pekerjaannya
Untuk Menjalankan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan, antara lain diatur :
Pasal 1
a. Ayat (1)
Pihak lain yang kepadanya dapat diberikan keterangan oleh pejabat dan tenaga ahli
mengenai segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan adalah pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara.
b. Ayat (2)
Pejabat dari lembaga negara atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah pejabat yang sedang menjalankan tugas sesuai dengan surat tugas yang diterima dan
ditunjukkan kepada pejabat atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
c. Ayat (3)
Lembaga negara atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
d. Ayat (4)
Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama Wajib Pajak dan
keterangan yang ingin diketahui tentang Wajib Pajak yang bersangkutan.
Pasal 2
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) yang dapat diberitahukan adalah
keterangan yang bersifat umum mengenai perpajakan yang menyangkut Wajib Pajak dan
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
a. Surat permintaan izin tertulis untuk memanfaatkan dokumen perpajakan dalam pemeriksaan
oleh BPK-RI Nomor: 29/S/IV-XII.1/05/2006 tanggal 10 Mei 2006 belum memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2a) UU KUP, dimana permintaan data/informasi
tentang Wajib Pajak harus sesuai dengan surat tugas yang diterima dan ditunjukkan kepada
pejabat atau tenaga ahli. Surat tersebut harus menyebut nama Wajib Pajak dan keterangan
yang ingin didapatkan. Keterangan ini adalah keterangan yang bersifat umum tentang Wajib
Pajak.
Melalui Pasal 34 ayat (2a) ini BPK-RI tidak dapat meminta seluruh informasi dan dokumen
Wajib Pajak sebagaimana tertulis dalam surat Ketua Tim Pemeriksa BPK-F-il No.01/S/Audit
Pajak/03/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan surat No.07/S/Audit Pajak/03/2006 tanggal
28 Maret 2006
Surat Anggota BPK RI tersebut juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP,
dimana permintaan data/informasi harus mencantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang
ditunjuk dan data atau informasi tentang Wajib Pajak yang ingin diperoleh. Pemberian izin
tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Menteri
Keuangan.
Dengan demikian BPK-RI tidak dapat meminta semua data/informasi tentang Wajib Pajak
yang bersangkutan.
b. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU KUP disarankan agar BPK RI memperbaiki
kedua surat tersebut di atas (surat No.01/S/Audit Pajak/03/2006 tanggal 17 Maret 2006 dan
surat No.07/S/Audit Pajak/03/2006 tanggal 28 Maret 2006) agar sesuai dengan ketentuan
Pasal 34 UU KUP untuk dapat diproses lebih lanjut.
c. Apabila pemberian keterangan kepada BPK-RI didasarkan pada Pasal 34 ayat (2a) maka Tim
Audit Pajak BPK-RI tidak perlu meminta izin kepada Menteri Keuangan, tetapi surat tugas
yang bersangkutan harus menyebutkan nama Wajib Pajak dan keterangan yang ingin
diketahui tentang Wajib Pajak yang bersangkutan. Keterangan yang dapat diberikan adalah
identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum.
d. Apabila pemberian keterangan kepada BPK-RI didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) UU KUP,
maka untuk memenuhi permintaan data Wajib Pajak diperlukan izin Menteri Keuangan dengan
mencantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau
tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis
dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-
hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.
Demikian untuk dimaklumi
Direktur Jenderal,
ttd.
Darmin Nasution
NIP 130605098