DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Juni 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 472/PJ.332/2006
TENTANG
PEMINJAMAN BERKAS LPP DAN KKP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara kepada Kepala KPP Jakarta Kebayoran Lama Nomor: XXXXX tanggal 11
Mei 2006 perihal pada pokok di atas, yang salah satu tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini
disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Surat tersebut diterbitkan sehubungan dengan adanya surat Kepala KPP Jakarta Kebayoran
Lama Nomor: S-34/WPJ.04/KP.0601/2006 tanggal 27 April 2006 perihal peminjaman berkas
LPP dan KKP dalam rangka memenuhi permintaan Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal
Departemen Keuangan (berkaitan dengan Audit atas Pemberian Restitusi PPN dan PPh Tahun
2005).
2. Menurut Saudara, berdasarkan kesimpulan rapat Kepala Kanwil DJP Jakarta III tanggal 8 Mei
2006 yang membahas Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor: ND-50/PJ/2006 tanggal
11 April 2006 dan ND-54/PJ/2006 tanggal 13 April 2006 tentang Klarifikasi Pasal 34 Undang-
undang KUP, maka Saudara belum dapat memenuhi permintaan Kepala KPP Jakarta
Kebayoran Lama untuk meminjamkan LPP dan KKP atas nama 3 (tiga) Wajib Pajak, karena
menyangkut rahasia jabatan (termasuk satu dari tiga Wajib Pajak tersebut yaitu PT A 1978
telah diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pada periode
pemeriksaan tahun 2005).
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 (UU KUP), antara lain diatur :
Pasal 34
a. Ayat (1)
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Ayat (2)
Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
c. Ayat (2a)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah :
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadilan.
b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
d. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2a) UU KUP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak
lain antara lain lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan
pemeriksaan di bidang keuangan negara. Dalam pengertian keterangan yang dapat
diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang
perpajakan.
e. Ayat (3)
Untuk kepentingan Negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
f. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU KUP, dijelaskan bahwa untuk kepentingan negara,
misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama
dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan. Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama
Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang
diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang
Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang
perlu oleh Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
a. Peminjaman berkas pemeriksaan beberapa Wajib Pajak KPP Jakarta Kebayoran Lama oleh
Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, yang berkas LPP dan KKP-nya berada di Karikpa
Jakarta Tiga, akan ditindaklanjuti oleh Kepala KPP Jakarta Kebayoran Lama dengan
meminjam berkas dimaksud kepada Karikpa Jakarta Tiga. Peminjaman berkas pemeriksaan
Wajib Pajak dari Karikpa Jakarta Tiga kepada KPP Jakarta Kebayoran Lama tidak terikat oleh
rahasia jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 34 UU KUP. Oleh karena itu peminjaman
tersebut tidak memerlukan izin Menteri Keuangan.
b. Penyerahan berkas Wajib Pajak dari KPP Jakarta Kebayoran Lama kepada Inspektorat
Jenderal Departemen Keuangan terikat oleh rahasia jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 34
UU KUP sehingga memerlukan izin Menteri Keuangan.
c. Dengan demikian apabila Inspektorat Jenderal Depkeu bermaksud mendapatkan data dan
informasi tentang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud huruf a melalui Kepala KPP Kebayoran
Lama, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU KUP, maka penyerahan berkas dimaksud oleh
Kepala KPP Jakarta Kebayoran Lama kepada Inspektorat Jenderal Depkeu memerlukan izin
Menteri Keuangan yang mencantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan
nama pejabat atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Direktur,
ttd.
Gunadi
NIP 060044247