DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 September 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 441/PJ.313/2000
TENTANG
KONFIRMASI KERINGANAN PAJAK ATAS PEMBELIAN KANTONG DARAH DARI LUAR NEGERI OLEH PMI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan Fax Transmittal Sheet Saudara tanggal 28 Juli 2000 berkenaan hal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara disebutkan antara lain :
a. XYZ adalah organisasi media non profit yang berdiri di Indonesia sejak bulan Oktober 1998
dengan tujuan membantu kinerja lembaga Radio penyiaran dengan cara memberikan
pelatihan di bidang Manajemen Radio maupun Peningkatan Kualitas Jurnalis Radio.
b. Program XYZ Indonesia akan dikirim ke-80 stasiun radio di Indonesia yang memiliki 20 juta
pendengar. Salah satu program yang akan dilakukan adalah mengangkat "Persoalan transfusi
darah di negara kita". Di informasikan bahwa selama ini PMI tidak pernah dibantu untuk
mendapatkan keringanan ataupun pembebasan pajak atas pembelian kantong darah dari luar
negeri.
c. Dari uraian surat tersebut di atas, Saudara meminta penjelasan atau konfirmasi tentang
keringanan pajak atas pembelian kantong darah dari luar negeri demi menjunjung tinggi etika
jurnalistik yang fair.
2. Pajak Penghasilan (PPh)
2.1 Dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal
26 Agustus 1997 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22,Sifat dan
Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1999 tanggal
7 September 1999 antar lain diatur bahwa dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah
impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk antara lain barang kiriman untuk tujuan sosial.
Pengecualian dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2.2 Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Atas impor kantong darah oleh PMI dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22,
apabila atas impor kantong darah tersebut dibebaskan dari Bea Masuk. Pengecualian
tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Apabila impor kantong darah tersebut dilakukan oleh importir lain dan PMI sebagai
indentor, maka importir yang bersangkutan harus terlebih dahulu melunasi PPh Pasal
25 sebesar 15% dari handling fee/komisi impor yang diterima.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3.1. Sesuai Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/KMK.04/1999
tanggal 8 April 1999 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk
diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
tidak dipungut terhadap impor Barang Kena Pajak yaitu huruf c, barang-barang yang berupa
hadiah atau berdasarkan bantuan teknik kerjasama dan pemberian lain dengan cara cuma-
cuma dari Pemerintah Asing, Badan Luar Negeri, Badan atau Organisasi Internasional,
Organisasi Swasta lainnya, kepada Pemerintah Pusat atau Daerah, Lembaga/badan, Palang
Merah Indonesia, dan kepada Organisasi Keagamaan di dalam negeri yang mendapat
rekomendasi dari Departemen Agama.
3.2 Direktur Jenderal Pajak dalam surat Nomor S-2098/PJ.52/1999 tanggal 19 Agustus 1999
kepada Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia telah menegaskan bahwa
impor barang berupa Blood Bags Single CPD-Adenine dan Reagent Concentrate tetap terutang
PPN dan PPn BM karena bukan merupakan barang hadiah atau berdasarkan bantuan teknik
kerjasama dan pemberian lain secara cuma-cuma.
3.3 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa sepanjang impor
kantong darah bukan merupakan barang hadiah atau berdasarkan bantuan teknik kerjasama
dan pemberian lain secara cuma-cuma yang diberikan kepada PMI, maka atas impor tersebut
terutang PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK