DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
19 Mei 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 359/PJ.53/2004
TENTANG
PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara kepada Administratur ABC, nomor XXX tanggal 13 Oktober 2003 hal
sebagaimana tersebut di atas, dimana salah satu tembusannya Saudara tujukan kepada Direktur Jenderal
Pajak, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengutip penegasan pada butir 4 dan butir 5.2 Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.531/2000 tanggal 28 Maret 2000 hal Penggunaan Metode QQ Pada
Faktur Pajak Standar, yang antara lain menegaskan bahwa pada dasarnya penggunaan metode QQ
pada Faktur Pajak Standar tidak diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun
demikian, dengan alasan untuk lebih memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada
Pengusaha Kena Pajak dan dengan pertimbangan antara lain akan lebih memudahkan pengawasan
yang dilakukan oleh fiskus, maka penggunaan metode QQ pada Faktur Pajak Standar tersebut dapat
dimungkinkan, yakni dengan mencantumkan penjelasan tambahan (QQ) tersebut pada kolom
"Pembeli BKP/Penerima JKP".
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan
Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
c. Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
d. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak
untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c.
f. Pasal 13 ayat (5) menyatakan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan
tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit
memuat:
(i) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak;
(ii) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak;
(iii) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
(iv) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
(v) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
(vi) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak; dan
(vii) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.531/2000 tanggal 28 Maret 2000 tentang
Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standar, antara lain menegaskan:
a. Butir 1 menyatakan bahwa pada umumnya permohonan penggunaan metode qq pada Faktur
Pajak Standar dilatarbelakangi oleh keadaan sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai
berikut:
(i) Sub Kontraktor adalah PKP yang secara fisik melakukan penyerahan BKP/JKP kepada
Pemilik Proyek sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, yang karena suatu kondisi/
kebijakan tertentu, Sub Kontraktor tidak dapat menandatangani kontrak penyerahan
BKP/JKP secara langsung dengan Pemilik Proyek.
(ii) Kontraktor Utama adalah PKP yang secara langsung menandatangani kontrak dengan
Pemilik Proyek sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, yang karena tidak memiliki suatu
sarana yang memadai untuk melaksanakan isi kontrak, maka untuk melaksanakan isi
kontrak tersebut, Kontraktor Utama mengikat kontrak/perjanjian kepada Sub
Kontraktor untuk melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini Kontraktor Utama tidak
melaksanakan kegiatan secara fisik isi kontrak namun hanya bertindak sebagai
perantara/agen. Dengan demikian penyerahan/kegiatan secara fisik yang
dilakukannya adalah penyerahan jasa keagenan.
(iii) Pemilik Proyek adalah Badan Pemungut yang secara fisik melakukan perolehan BKP
atau melakukan pemanfaatan JKP dari Sub Kontraktor yang karena suatu kondisi/
kebijakan tertentu tidak dapat menandatangani kontrak perolehan BKP/pemanfaatan
JKP secara langsung dengan Sub Kontraktor.
b. Butir 5.3 antara lain menyatakan bahwa penggunaan metode qq pada faktur Pajak Standar
kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP" untuk suatu kondisi sebagaimana diilustrasikan pada butir
1 di atas, adalah sebagai berikut:
(i) Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh Sub Kontraktor, pada kolom "Pembeli BKP/
Penerima JKP" agar dicantumkan "Nama Kontraktor Utama qq Nama Pemilik Proyek".
(ii) PPN dipungut dan disetor oleh Pemilik Proyek selaku Badan Pemungut untuk dan atas
nama Sub Kontraktor, dimana pada SSP dicantumkan "Nama Kontraktor Utama qq
Nama Sub Kontraktor".
(iii) Kontraktor Utama selaku agen tidak berhak mengkreditkan atau meminta restitusi
atas PPN yang dipungut oleh Pemilik Proyek selaku Pemungut PPN untuk dan atas
nama Sub Kontraktor. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Kontraktor Utama
selaku agen hanya yang berhubungan langsung dengan jasa keagenan.
(iv) Kontraktor Utama selaku agen wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas
penyerahan jasa keagenan sebesar 10% dari komisi yang diterima, dan menyetorkan
serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mekanisme biasa).
4. Surat Direktur PPN dan PTLL kepada Direktur PT XYZ nomor S-24/PJ.53/2004 tanggal 20 Januari 2004
hal Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standar, menegaskan bahwa:
a. Unit usaha PT XYZ, kantor direksi PT XYZ, dan pemasok BKP berturut-turut tidak dapat
dipersamakan dengan Pemilik Proyek, Kontraktor Utama, dan Sub Kontraktor, sehingga dalam
kasus ini tidak dapat diterapkan metode qq pada Faktur Pajak Standar.
b. Atas penyerahan BKP langsung dari rekanan ke unit usaha PT XYZ, dimana kontrak jual-
belinya dilakukan antara rekanan dengan kantor direksi PT XYZ, tetap wajib diterbitkan Faktur
Pajak untuk setiap tahap penyerahan BKP. Faktur Pajak oleh PKP rekanan/pemasok BKP
diterbitkan kepada kantor direksi PT XYZ dan besarnya PPN yang terutang dihitung dengan
menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Harga Jual. Selanjutnya, kantor direksi PT XYZ
menerbitkan Faktur Pajak kepada unit usaha PT XYZ dan besarnya PPN yang terutang dihitung
dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Harga Jual setelah dikurangi laba
kotor.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, penegasan pada butir 3 dan butir 4, serta memperhatikan isi
surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar hanya dimungkinkan penerapannya pada
transaksi yang pihak-pihak yang bertransaksi, peran yang dilakukan oleh masing-masing
pihak dalam transaksi, dan kondisi yang melatari transaksi tersebut adalah sebagaimana
ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak pada butir 3 huruf a di atas.
b. Apabila pihak-pihak yang bertransaksi, peran, dan kondisi yang terjadi tidak sama dengan
ilustrasi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tersebut maka penerbitan Faktur Pajak
Standar dalam rangka transaksi tersebut tidak dapat menggunakan metode qq, melainkan
harus diterbitkan dengan mekanisme biasa yaitu Faktur Pajak Standar diterbitkan untuk setiap
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada setiap tahapan transaksi.
c. Kepada PT XYZ sudah pernah diberikan penegasan mengenai penggunaan metode qq pada
Faktur Pajak Standar dengan surat penegasan sebagaimana dimaksud pada butir 4 (fotokopi
terlampir).
d. Oleh karena itu, kepada Saudara diminta untuk mengkaji kembali kondisi yang melatari
penegasan Saudara tersebut untuk lebih memastikan apakah metode qq pada Faktur Pajak
Standar dapat diterapkan terhadap kasus tersebut. Dalam hal kondisi dimaksud adalah sama
dengan kondisi pada butir 1 surat nomor S-24/PJ.53/2004, kepada Saudara diminta untuk
memperbaiki surat jawaban Saudara tersebut.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH