DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                        8 Mei 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 313/PJ.313/2003

                            TENTANG

         PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Ref : XXX tanggal 15 Januari 2003 perihal tersebut di atas, dengan 
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:
    a.  PT XYZ bergerak di bidang usaha jasa penyelidikan dan keamanan. Sesuai Surat Direktur 
        Jenderal Pajak Nomor S-407/PJ.312/2000 tanggal 18 September 2000 dan nomor 
        S-428/PJ.312/2002 tanggal 10 Juni 2002, ditegaskan bahwa imbalan jasa penyelidikan dan 
        keamanan tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23, tetapi imbalan tersebut harus 
        dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;
    b.  Saudara mohon penegasan kembali atas hal tersebut.

2.  Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa perlakuan perpajakan atas imbalan 
    jasa penyelidikan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam surat-surat Saudara telah ditegaskan 
    dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-407/PJ.312/2000 tanggal 18 September 2000 dan 
    Nomor S-428/PJ.312/2002 tanggal 10 Juni 2002.

3.  Perlu ditambahkan bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 
    tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan:
    a.  Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib 
        Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak 
        (DJP);
    b.  Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap Objek 
        serta Subjek Pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil 
        pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dimaksud di atas merupakan program kegiatan operasional DJP 
dalam rangka penerapan ketentuan Undang-undang Perpajakan (Law Enforcement) terhadap para Wajib Pajak 
yang belum terdaftar dan atau belum melaksanakan kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya berdasarkan 
ketentuan Undang-undang Perpajakan.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

IGN MAYUN WINANGUN