DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
20 Januari 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 28/PJ.53/2004
TENTANG
PENEGASAN PPN PARKIR DAN PAJAK PARKIR
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..................... tanggal 1 Juli 2003 hal Penegasan PPN Parkir dan
Pajak Parkir, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa PT AS adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa
pengelolaan perparkiran, dengan modus operandi sebagai berikut :
 a. Melakukan kerjasama dengan pemilik lahan/gedung parkir untuk mengelola Parkir di atas
lahan tersebut.
 b. Memungut biaya parkir sebesar Rp 1.000/jam.
 c. Mekanisme pembagian hasil (profit sharing) adalah 20% dari keuntungan bersih merupakan
bagian pemilik lahan/gedung.
Misal : Omset Parkir Rp 10.000.000,-
-  Biaya-biaya Rp 6.000.000,-
-  Laba Rp 4.000.000,-
 d. Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut :
  1. Apakah atas biaya parkir sebesar Rp 1.000 tersebut terutang PPN?
2. Apakah timbul pajak berganda atas Pajak Parkir 20% yang mulai berlaku efektif
bulan Juni dengan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah atas profit sharing yang diperoleh pemilik lahan terutang PPN?
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000, mengatur antara
lain :
 a. Ayat (2), bahwa pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
 b. Ayat (4), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan
atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau
Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2000, mengatur antara lain :
 a. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,Nilai
Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
 b. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,
tidak termasuk pajak yang dipungut Undang-Undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 c. Pasal 3A ayat (1), bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, huruf c atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
 d. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 e. Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor
144 Tahun 2000, bahwa jasa pengelolaan lahan parkir tidak termasuk ke dalam kelompok
jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
 f. Pasal 7 ayat (1), bahwa Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
4. Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 TAHUN 2000 dan memori
penjelasan disebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari Pajak Parkir. Pajak
Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh
orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
garasi kendaraaan bermotor yang memungut bayaran.
5. Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa
objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraaan bermotor yang memungut bayaran.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 419/KMK.03/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas
Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir, mengatur antara lain :
 a. Pasal 1 angka 3, bahwa Pengusaha adalah orang atau badan yang mengelola tempat parkir
yang disediakan oleh pemilik tempat parkir.
 b. Pasal 1 angka 5, bahwa jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan oleh
Pengusaha untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat
parkir dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk
bagi hasil.
 c. Pasal 1 angka 6, bahwa jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan tempat parkir
yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau Pengusaha kepada pengguna tempat
parkir dengan dipungut bayaran.
 d. Pasal 2 ayat (1), bahwa atas penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
 e. Pasal 2 ayat (2), bahwa atas penyerahan Jasa Penyediaan Tempat Parkir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5, serta memperhatikan surat Saudara pada
butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
 a. Atas penyerahan jasa parkir oleh pengelola kepada konsumen yang dikenakan biaya
Rp 1.000,- tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 b. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan jasa pengelolaan Parkir oleh PT. AS
kepada pemilik lahan, sedangkan Pajak Parkir (Pajak Daerah) dikenakan atas
penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan oleh PT. AS sebagai pengelola parkir kepada
konsumen. Dengan demikian, objek pajaknya berbeda sehingga tidak ada pengenaan pajak
berganda.
 c. Atas penyerahan jasa pengelolaan parkir oleh PT. AS kepada pemilik lahan/gedung parkir
terutang Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak
sebesar Nilai Penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau
seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak. Dalam kasus
Saudara :
  - Dalam hal kegiatan usaha telah memperoleh keuntungan (profit) maka besarnya
Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar pembagian profit sharing yang diterima
PT. AS ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk pajak yang dipungut
menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur
Pajak.
  - Dalam hal kegiatan usaha tersebut belum memperoleh profit maka besarnya Dasar
Pengenaan Pajak adalah sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan, tidak termasuk pajak
yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 d. PT. AS wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan PT. AS dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan PT. AS wajib memungut, menyetor serta
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa pengelolaan parkir.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal
PJ. Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
Robert Pakpahan
NIP 060060167