DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Maret 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 244/PJ.321/2004
TENTANG
PERMOHONAN PENJELASAN TRANSAKSI BARANG KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 5 Februari 2004 perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perusahaan Saudara telah ditetapkan sebagai Kawasan Berikat dan telah mendapat
persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) merangkap Pengusaha di Kawasan
Berikat (PDKB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.04/2003.
b. Timbul permasalahan dalam memasukkan BKP yang tidak diolah lebih lanjut dalam hal
pemungutan PPN dari supplier dan peraturan yang ada tidak menyebutkan secara jelas
mengenai spare part mesin dan spare part generator.
c. Berdasarkan hal tersebut di atas Saudara mengajukan permohonan penjelasan hal-hal
sebagai berikut:
1) Apakah atas pembelian BKP spare part mesin pabrik dan spare part untuk mesin
generator dipungut PPN?
2) Di dalam Pasal 14 (b) tertulis "atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang
berhubungan langsung dengan kegiatan produksi". Apa yang dimaksud dengan frasa
kata peralatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Apakah
termasuk spare part generator?
2. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah:
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa Kali Diubah
Terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur antara lain:
1) Pasal 4 huruf a dan huruf b : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dan
impor Barang Kena Pajak.
2) Pasal 4A ayat (1) : jenis barang yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3) Pasal 16B ayat (1) beserta penjelasannya : dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya baik untuk
sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:
a) kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b) penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak
tertentu;
c) impor Barang Kena Pajak tertentu;
d) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;
e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean.
b. berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan
Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur bahwa spare part mesin, peralatan
pabrik dan spare part generator tidak termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
c. Berdasarkan Pasal 1 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor
dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2003 diatur bahwa spare part mesin, peralatan
pabrik dan spare part generator tidak termasuk Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor
dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
d. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang
Impor dan atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan
PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2003 diatur bahwa atas impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan
peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku
cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh
Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
e. Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang
Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 37/KMK.04/2002 diatur antara lain sebagai berikut:
1) Huruf b : atas impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung
dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB diberikan
penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
2) Huruf d : atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, tidak
dipungut PPN dan PPnBM.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1
di atas, dengan ini disampaikan bahwa mengingat spare part/suku cadang generator bukan
merupakan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut dan tidak termasuk peralatan pabrik yang
berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, maka atas impor spare part/suku cadang generator
dan atau penyerahan spare part/suku cadang generator oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL kepada
PDKB tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO