DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Nopember 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 2325/PJ.53/2000
TENTANG
USULAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG/PERALATAN
UNTUK PEMERINTAH DENGAN BIAYA BLN (LOAN ADB)
YANG PEMBELIANNYA DILAKUKAN DAN DIBAYAR MELALUI KONTRAKTOR KONSULTAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 5 Oktober 2000 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan bahwa :
1.1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan "Improvement Resources Data Management" yang
berada dalam lingkup Proyek Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sektor Sumber Daya
Air (Capacity Building Project in Water Resources Sector) yang didanai dari pinjaman luar
negeri (Loan ADB No. 1339-INO), Ditjen Pengembangan Perdesaan Departemen Permukiman
dan Pengembangan Wilayah yang diwakili oleh Bagian Proyek EMPP telah mengikat kontrak
pekerjaan Jasa Konsultasi dengan AHT Group Consultants & Ass nomor KU.08.08-AP.03/602
tanggal 9 Februari 2000.
1.2. Pihak AHT Group Consultants & Ass bertugas untuk melakukan pengadaan dan pemasangan
barang/peralatan berupa komputer hardware dan software bagi operasionalisasi Pusat Data.
1.3. Melalui proses tender oleh AHT Group Consultants & Ass terpilih PT. PVT selaku supplier untuk
pengadaan barang-barang tersebut dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996, AHT Group Consultants & Ass diwajibkan membayar
PPN 10% oleh supplier.
1.4. Mengingat ketersediaan dan pemasangan barang/peralatan tersebut sangat diperlukan dan
pihak ADB berkeberatan untuk membayar tagihan atas pengadaan barang/peralatan tersebut,
Saudara mohon pembebasan pengenaan PPN atas kontrak pengadaan barang/peralatan
tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2000, dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor
serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
3. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996,
antara lain dinyatakan :
3.1. Huruf a, Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP)
atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai dengan
Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).
3.2. Huruf d, dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana anggaran
tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP), Surat
Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan Tahunan (RPT), Surat
Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian
Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen
lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996,
antara lain ditegaskan :
4.1. Butir 1.2., fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai
dengan hibah/dana pinjaman luar negeri, pada prinsipnya diberikan untuk penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) oleh kontraktor utama kepada pemilik proyek.
4.2. Butir 2, perolehan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh kontraktor utama
dari sub kontraktor atau pihak lain, tetap terutang PPN yang bagi kontraktor utama merupakan
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang BKP atau JKP tersebut digunakan untuk
mengerjakan proyek tersebut.
5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (12) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 TAHUN 1994, bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan
penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN, atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang
Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP dan/atau JKP yang
diserahkan kepada Pemungut PPN.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 5 dan memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
6.1. Sepanjang tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP, maka
proyek "Improvement of Water Resources Data Management" yang merupakan bagian dari
Proyek Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sektor Sumber Daya Air yang didanai dari
pinjaman luar negeri, termasuk dalam pengertian proyek Pemerintah.
6.2. Atas penyerahan Jasa Konsultasi yang antara lain termasuk pengadaan dan pemasangan
barang/peralatan berupa komputer hardware dan software dari AHT Group Consultants & Ass
sebagai Kontraktor Utama kepada Pemimpin Bagian Proyek EMPP, PPN yang terutang tidak
dipungut.
6.3. Atas penyerahan barang/peralatan dari PT. PVT selaku supplier kepada AHT Group Consultants
& Ass, terutang PPN.
6.4. Dengan demikian permohonan Saudara untuk mendapat pembebasan PPN atas pengadaan
barang/peralatan dari PT. PVT kepada AHT Group Consultants & Ass dengan sangat menyesal
tidak dapat dipenuhi.
6.5. Namun demikian, PPN yang terutang tersebut pada butir 6.3 adalah merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan (sepanjang memenuhi ketentuan tentang syarat Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan) oleh AHT Group Consultants & Ass terhadap Pajak Keluarannya yang
berdasarkan butir 6.2. tersebut di atas tidak dipungut, sehingga apabila dalam Surat
Pemberitahuan Masa AHT Group Consultants & Ass menunjukkan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang
dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya atau dapat dimintakan restitusi kepada
Kantor Pelayanan Pajak tempat AHT Group Consultants & Ass terdaftar/dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL
ttd.
Moch. Soebakir
NIP 060020875
Tembusan:
1. a Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan