DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Juli 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 207/PJ.42/2006
TENTANG
PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS EVALUATION FEE
DAN KONTRIBUSI PENGEMBANGAN PASAR MODAL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 2 Desember 2005 tentang Permohonan Konfirmasi
Perlakuan Perpajakan Atas Evaluation Fee dan Kontribusi Pengembangan Pasar Modal, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. PT ABC adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dari Bapepam. Dalam penyelesaian transaksi efek, setiap pemakai jasa
(Bank Kustodian dan Perusahaan Efek) harus membuka/mempunyai Rekening Efek yang
memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana dari pemakai jasa PT ABC. Berdasarkan
ketentuan perbankan yang berlaku, PT ABC tidak diperkenankan untuk menyimpan dana, oleh
karena itu PT ABC menunjuk Bank Pembayaran yang bertindak atas nama PT ABC untuk
transaksi yang berhubungan dengan dana/cash.
b. Untuk pemilihan Bank Pembayaran periode 200S-2009, PT ABC menyampaikan Request for
Proposal kepada beberapa bank, dimana bank-bank yang berpartisipasi dalam proses seleksi
diwajibkan membayar Evaluation Fee (biaya keikutsertaan dalam tender/seleksi) sebesar
Rp. 25.000.000,- yang tidak dapat diminta kembali. Untuk menjadi Bank Pembayaran bagi
PT ABC, bank-bank kandidat tersebut diminta untuk menyampaikan beberapa informasi
yang dikelompokkan oleh PT ABC menjadi 4 kategori informasi, dimana informasi-informasi
tersebut akan digunakan oleh PT ABC dalam proses evaluasi. Selanjutnya, Bank Pembayaran
yang terpilih diminta oleh PT ABC untuk membayar kontribusi berupa Capital Market
Development Fund (kontribusi pengembangan Pasar Modal) sebesar USD 600,000.
c. Dalam Perjanjian Penunjukan Bank Pembayaran yang ditandatangani oleh PT ABC dan Bank
Pembayaran yang terpilih, terdapat klausul apabila PT ABC mengakhiri perjanjian lebih awal
dari masa kontrak yang disebabkan kualitas layanan Bank Pembayaran di bawah standar yang
ditentukan PT ABC, maka PT ABC wajib mengembalikan kontribusi kepada Bank Pembayaran
secara proporsional. Namun, apabila pengakhiran perjanjian diajukan oleh Bank Pembayaran
sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, PT ABC dibebaskan dari kewajiban untuk
mengembalikan kontribusi yang diwajibkan untuk pengembangan Pasar Modal. Kontrak antara
PT ABC dan Bank Pembayaran berlaku selama 4 (empat) tahun.
d. Saudara mohon penegasan mengenai perlakuan Perpajakan atas Evaluation Fee dan
kontribusi pengembangan Pasar Modal tersebut.
2. Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000, diatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual
atau stelsel kas.
3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 4 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun.
b. Pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
(1) Huruf a, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk
biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi,
biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
(2) Huruf b, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dan Pasal 11A.
c. Pasal 9 ayat (2), pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak diperbolehkan untuk dibebankan
sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
d. Pasal 11A ayat (1), amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan
pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dari hak guna usaha, dan hak
pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang
sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung
dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau nilai sisa buku dan
pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
4. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua
biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena
Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga
yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4A ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun
2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, antara
lain menetapkan uang sebagai jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Namun demikian, jasa evaluasi dalam rangka pelaksanaan tender tidak termasuk di antara
jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Perlakuan Pajak Penghasilan
(1) Atas penghasilan PT ABC berupa Evaluation Fee dan kontribusi pengembangan Pasar
Modal yang diterima atau diperoleh dari bank adalah termasuk Objek Pajak
Penghasilan yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan Badan secara taat asas sesuai metode pembukuan yang digunakan.
(2) Kontribusi pengembangan Pasar Modal yang dibayar oleh bank yang terpilih sebagai
Bank pembayaran merupakan penghasilan bagi PT ABC yang diakui untuk masa 4
(empat) tahun sesuai dengan lamanya perjanjian. Perlakuan yang sama juga berlaku
untuk pengakuan biaya bagi Bank Pembayaran.
(3) Apabila PT ABC dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan kontribusi
pengembangan Pasar Modal yang disebabkan karena pengakhiran perjanjian diajukan
oleh Bank Pembayaran sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka penghasilan
yang belum diakui, diakui sekaligus dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan umum tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Perlakuan yang
sama juga berlaku untuk pengakuan biaya bagi Bank Pembayaran.
(4) Apabila PT ABC mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa kontrak yang mewajibkan
PT ABC mengembalikan kontribusi pengembangan Pasar Modal kepada Bank
Pembayaran secara proporsional, maka bagi Bank Pembayaran, pengembalian
tersebut bukan merupakan Objek Pajak sepanjang kontribusi pengembangan Pasar
Modal belum dibebankan sebagai biaya.
(5) Atas penghasilan PT ABC berupa Evaluation Fee dan kontribusi pengembangan Pasar
Modal tidak dipotong PPh Pasal 23.
b. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
(1) Evaluation Fee yang diminta oleh PT ABC dari bank-bank peserta tender/Request for
Proposal pada dasarnya merupakan penggantian atas kegiatan evaluasi yang
dilakukan oleh PT ABC atas proposal dan atau informasi-informasi yang diajukan oleh
bank-bank yang berminat menjadi Bank Pembayaran bagi PT ABC, dan karenanya,
sepanjang PT ABC adalah Pengusaha Kena Pajak, atas pembayaran Evaluation Fee
tersebut terutang PPN sebesar 10% dari nilai Evaluation Fee.
(2) Sepanjang kontribusi berupa Capital Market Development Fund yang dibayar oleh
bank yang terpilih menjadi Bank Pembayaran tidak terkait dengan adanya
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari PT ABC kepada bank
yang bersangkutan, maka atas pembayaran kontribusi tersebut tidak terutang PPN.
Demikian harap maklum.
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur
ttd.
Sumihar Petrus Tambunan
NIP 060055232
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Direktur PPN dan PTLL.