DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Januari 2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 19/PJ.313/2006
TENTANG
PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI PEMOTONGAN PPh 23
DAN PERLAKUAN PPN ATAS KOMISI KEPADA BANK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Agustus 2005 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. PT Asuransi CA adalah Perusahaan Asuransi jiwa yang memasarkan produk-produk asuransi
dengan melakukan kerja sama dengan pihak bank (Bancassurance);
b. Kerja sama tersebut dapat meliputi :
1) Program Asuransi yang dapat melekat pada produk bank (seperti tabungan, deposito,
dll.), dimana program asuransi jiwa diberikan secara otomatis dan gratis kepada
nasabah (pemilik tabungan, deposito, dll;.) oleh Bank yang menggunakan
pembayaran premi nasabahnya kepada Perusahaan Asuransi;
2) Produk Asuransi yang dikaitkan dengan fasilitas pinjaman/kredit yang diberikan Bank
kepada nasabah. Produk Asuransi ini merupakan satu kesatuan dengan pinjaman
yang diberikan oleh Bank sebagai suatu bentuk manajemen resiko bagi Bank karena
melindungi Bank dari resiko kredit macet yang disebabkan oleh nasabah meninggal
dunia, nasabah menderita cacat tubuh, nasabah menderita sakit kritis, dll.;
3) Produk Asuransi yang ditawarkan kepada nasabah Bank melalui suatu perjanjian
antara Bank dan Perusahaan Asuransi. Program asuransi ini bersifat sukarela
persetujuan nasabah sebagai pembayar premi, sebagai fasilitas tambahan bagi
nasabah Bank;
c. Saudara pemohon penjelasan mengenai pemotongan PPh 23 dan PPn, dalam hal pihak bank
menerima pembayaran komisi atas kerja sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa melalui
program Bancassurance.
Pajak Penghasilan
2. berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain diatur bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau
terutang oleh subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa
lain selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong pajak oleh orang yang wajib
membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto.
b. Pasal 23 ayat (4) huruf a, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
3. Berdasarkan lampiran II Nomor 3 huruf m Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002
tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud
Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur bahwa :
a. Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara;
b. Besarnya perkiraan penghasilan neto sehubungan imbalan jasa tersebut. adalah sebesar 40%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
c. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa kontruksi dan jasa
catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali
apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
material/barang yang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.
Pajak Pertambahan Nilai
4. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain diatur :
a. Pasal 1 angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
b. Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak
termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak;
c. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. Pasal 4A ayat (3) huruf d, bahwa penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-
kelompok jasa antara lain jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan
hak opsi.
5. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang
Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, mengatur jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa
bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, tidak termasuk jasa perantara
atau jasa keagenan maupun broker asuransi.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
Pajak Penghasilan
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Bank atas kerja sama dengan Perusahaan
Asuransi Jiwa melalui program Bancassurance termasuk dalam pengertian jasa perantara/
keagenan/broker yang terutang PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% x 40% atau 6%
(enam persen) dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN;
b. Namun demikian atas penghasilan tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 karena
dibayarkan atau terutang kepada bank sebagaimana dimaksud dalam butir 2 b di atas. Atas
penghasilan tersebut harus dilaporkan sebagai penghasilan pada SPT Tahunan PPh Badan
bank tersebut;
Pajak Pertambahan Nilai
c. komisi yang diterima oleh Bank dari PT Asuransi CA merupakan imbalan atas jasa perantara/
keagenan/ broker yang diserahkan Bank kepada PT Asuransi CA. Oleh karena itu, atas komisi
tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar nilai
penggantian yaitu komisi/imbalan yang diterima oleh Bank.
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
NIP 060061993
Tembusan :
1) Direktur Jenderal Pajak;
2) Direktur Pajak Penghasilan.