DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Desember 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1188/PJ.51/2003
TENTANG
PERMOHONAN FASILITAS KHUSUS SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPn BM UNTUK 400 UNIT JEEP XXX
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal 26 Agustus 2003 hal tersebut diatas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut diatas, Saudara menyampaikan bahwa:
a. Mobil Patroli Jeep XXX sejumlah 400 unit yang dipesan dari Korea Selatan melalui PT. ABC
telah masuk ke Indonesia pada tanggal 15 Mei 2003 melalui pelabuhan Tanjung Priok I dan
kendaraan tersebut sudah didistribusikan ke jajaran Polres-polres seluruh Indonesia untuk
Kendaraan Patroli.
b. Dari sejumlah 400 unit kendaraan Patroli tersebut hanya 390 unit yang didukung dengan
anggaran APBN sedangkan sisanya sejumlah 10 unit Free Of Charge.
c. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 586/PJ./2001 tanggal
29 Agustus 2001 menyebutkan hanya kendaraan patroli yang didukung dengan anggaran
APBN/APBD saja yang mendapat fasilitas Pembebasan PPnBM.
d. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.51/2003 tanggal
12 Agustus 2003, menyebutkan tidak membatasi penggunaan sumber anggaran untuk
pengadaan kendaraan dinas patroli.
e. Saudara memohon dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas pembelian
400 unit kendaraan Jeep XXX dimaksud.
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur antara lain:
a. Pasal 4 huruf b, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, disamping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap impor Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah.
3. Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor atau penyerahan kendaraan patroli POLRI adalah
sebagai berikut:
a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor
dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 13 Juli 2003, diatur antara lain:
1) Pasal 1 angka 1, Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata, amunisi, alat angkutan air, alat angkutan
dibawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan
khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata
dan amunisi oleh PT. XYZ, untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di
dalam negeri.
2) Pasal 2 angka 2, Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata, amunisi, alat angkutan air, alat
angkutan dibawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan
angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam
pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. XYZ, untuk keperluan TNI dan POLRI.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor
dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 TAHUN 2003 yang berlaku sejak
tanggal 14 Juli 2003, diatur antara lain:
1) Pasal 1 angka 1, Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan
dibawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan
kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh
Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen
Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau
bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang di impor oleh PT XYZ, yang digunakan
dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI
atau POLRI.
2) Pasal 2 angka 2, Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat
angkutan dibawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis
baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku
cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan
komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh
PT XYZ untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.
4. Ketentuan mengenai PPnBM atas impor dan atau penyerahan kendaraan patroli POLRI adalah sebagai
berikut:
a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang
Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 TAHUN 2002 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
569/KMK.04/2000 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 140/KMK.03/2002 beserta ralatnya tanggal 30 April 2002 yang berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2003, antara lain diatur
bahwa, dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:
1) Atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh)
orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel, dengan semua kapasitas isi silinder), di dalam Daerah
Pabean, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, sepanjang dananya
berasal dari APBN/APBD;
2) Atas impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam Daerah
Pabean, yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI, sepanjang dananya
berasal dari APBN/APBD.
b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang
Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2003 jo. Pasal 4 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
355/KMK.03/2003 Tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2003, diatur bahwa PPnBM
dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan patroli TNI/POLRI.
5. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-586/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Kendaraan Bermotor dan Tata Cara Pemberian serta
Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor atau Penyerahan
Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-218/PJ./2002 diatur antara lain:
a. Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau
perolehan kendaraan bermotor, TNI atau POLRI atau Orang atau Badan atau Pengusaha
Angkutan Umum atau pihak lain yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor tersebut wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
b. Lampiran I huruf B angka 1, Permohonan SKB PPn BM diajukan oleh TNI/POLRI untuk impor
atau pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan dinas atau patroli
TNI/POLRI dan oleh Sekretariat Negara untuk impor atau pembelian kendaraan bermotor yang
digunakan untuk keperluan Protokoler Kenegaraan, kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Bendaharawan TNI/POLRI atau bendaharawan
Sekretariat Negara terdaftar, dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
2) tujuan penggunaan kendaraan dimaksud;
3) asal dana yang digunakan untuk pengadaan kendaraan dimaksud untuk kendaraan
dinas TNI/POLRI, kendaraan patroli TNI/POLRI dan kendaraan protokoler kenegaraan
(fotokopi DIK/SKOP yang telah dilegalisasi);
4) Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud;
5) Surat Kuasa Khusus bila menunjuk orang lain untuk pengurusan SKB PPn BM;
6) khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa :
invoice, dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat
dipersamakan, dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti
transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kendaraan patroli POLRI yang impor atau penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 14 Juli
2003 tidak termasuk Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, oleh karena itu atas impor 400 (empat ratus) unit kendaraan bermotor
yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2003 sebagaimana dimaksud dalam butir 1, tetap
terutang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Selain dikenakan PPN sebagaimana tersebut dalam butir a, atas pengadaan kendaraan patroli
POLRI yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD yang dilakukan sebelum tanggal
13 Agustus 2003 dibebaskan dari pengenaan PPnBM. Oleh karena itu, atas impor 400 (empat
ratus) unit kendaraan patroli tersebut, sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) unit
kendaraan dibebaskan dari pengenaan PPnBM karena dananya berasal dari APBN/APBD,
sedangkan atas sisanya sejumlah 10 (sepuluh) unit tetap terutang PPnBM sesuai tarif yang
berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA