DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                        6 Mei 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1088/PJ.52/1996

                            TENTANG

         PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN SEHUBUNGAN DENGAN PENUTUPAN DAN PENAMBAHAN TOKO

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1.  Berkenaan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 28 Maret 1996 perihal laporan penutupan dan 
    penambahan toko yang menyatakan bahwa :
    a.  terdapat toko-toko yang ditutup kegiatannya yaitu sebanyak 3 (tiga) toko yang berlokasi di 
        pusat perbelanjaan Jakarta, dan

    b.  dibukanya 7 (tujuh) toko baru yaitu 6 (enam) toko di 6 (enam) pusat perbelanjaan Jakarta 
        dan 1 (satu) toko di pusat perbelanjaan Surabaya, dengan ini diberikan penegasan 
        sebagai berikut :
        *   Direktur Jenderal Pajak dapat menyetujui permohonan Saudara untuk menambah 
            liputan izin pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah 
            pernah diberikan, terakhir dengan Surat Direktur Jenderal Pajak 
            No. S-2183/PJ.52/1995 tanggal 20 Oktober 1995.

        *   Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut pada butir 1 di atas, maka daftar cabang 
            PT. XYZ yang diberikan izin sentralisasi tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai 
            terakhir berdasarkan lampiran surat kami No. S-2183/PJ.52/1995 tanggal 20 Oktober 
            1995 diubah menjadi seperti daftar terlampir.

2.  Untuk keperluan tersebut, PT. XYZ diminta untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai 
    berikut :
    a.  Atas penyetoran Barang Kena Pajak oleh Toko/Cabang tersebut tetap terutang Pajak 
        Pertambahan Nilai;

    b.  Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk dan atas 
        nama Kantor Pusat atau Cabang yang ditunjuk untuk mengelola pemusatan tempat terutang 
        Pajak Pertambahan Nilai, terinci per masing-masing toko dan terkonsolidasi meliputi seluruh 
        kegiatan yang terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dari semua toko 
        yang ada dalam satu wilayah pemusatan;

    c.  Toko/Cabang hanya menerbitkan Faktur Pajak Sederhana, diserahkan kepada pembeli pada 
        saat pembayaran melalui kasir bersamaan dengan saat penyerahan Barang Kena Pajak, dan 
        menyampaikan laporan kegiatannya kepada tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai 
        terutang yang telah ditunjuk;

    d.  Setiap perubahan alamat dan/atau penambahan toko baru harus segera dilaporkan kepada 
        kami.

    Bilamana salah satu ketentuan pada butir 2 tidak dipenuhi, maka persetujuan pemusatan penyetoran 
    Pajak Pertambahan Nilai ini akan dicabut dan Toko/Cabang diharuskan melaporkan usahanya untuk 
    dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

3.  Izin pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai secara terbatas ini diberlakukan mulai Masa 
    Pajak April 1996. Harap copy dari persetujuan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
    ditempat Toko/Cabang terletak.

Dengan diberlakukannya surat ini, maka surat Direktur Jenderal Pajak No. S-2183/PJ.52/1995 tanggal 
20 Oktober 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO