PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang telah ditetapkan pada
tanggal 12 September 1986 mengnai perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing,
dipandang perlu memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan penyesuaian
atas harga atau nilai perolehan harta berwujud yang dimilikinya;
b. bahwa pemberian kesempatan untuk melakukan penyesuaian ini bertujuan untuk menyehatkan posisi
keuangan perusahaan, dan oleh karena hasil penyesuaian tersebut berkaitan dengan ketentuan
perpajakan, maka pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah;
  ÂÂÂ
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
4. Undang-undang Nomor 13 TAHUN 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN
HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH.
BAB I
SUBYEK PENILAIAN KEMBALI
Pasal 1
(1) Kepala Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan diberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian
atas harga atau nilai perolehan harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan.
(2) Untuk dapat melakukan penyesuaian atas harga atau nilai perolehan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus menyelenggarakan pembukuan sedemikian rupa seperti ditentukan
dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 28 Undang-
undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketantuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga dari
pembukuannya itu dapat diketaui dengan jelas besarnya harga atau nilai perolehan dari pemasukan,
pembelian, pendirian, perbaikan dan perobatan, serta penilaian pada jumlah penyusutan atas harta
berwujud tersebut.
(3) Keputusan ini tidak berlaku lagi bagi badan usaha yang diizinkan untuk menyelenggarakan
pembukuan dalam mata uang asing.
BAB II
OBYEK PENILAIAN KEMBALI
Pasal 2
Harta berwujud yang dapat dilakukan penyesuaian adalah harta berwujud yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan
digunakan di Indonesia dalam perusahaan serta memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. pada saat dilakukan penyesuaian harta tersebut masih dipergunakan menurut tujuannya untuk
melakukan usaha;
b. menurut tujuannya semula tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual;
c. harta berwujud yang bersangkutan diperoleh dalam tahun-tahun buku 1970 dan sebelumnya sampai
dengan tanggal 12 September 1986.
BAB III
SAAT PENYESUAIAN
Pasal 3
Saat penyesuaian dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tanggal 1 Januari 1987.
BAB IV
DASAR DAN CARA PENYESUAIAN
Pasal 4
(1) Nilai perolehan dari pemasukan, pembelian, pendirian, perbaikan, dan perubahan, demikian pula
masing-masing jumlah penyusutan tahunan harta berwujud hingga saat penyesuaian dikalikan
dengan faktor penyesuaian seperti ditentukan dalam Pasal 5.
(2) Bagi Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979, penyesuaian atas harga atau nilai perolehan dari
harta berwujud dilakukan terhadap nilai baru yang telah dihitung berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan tersebut.
Pasal 5
ÂÂÂ
Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
Tahun Perolehan Faktor Penyesuaian
-------------------------------------------------------
1970 dan sebelumnya 7,6159
1971 7,0779
1972 7,0181
1973 5,8106
1974 3,9454
1975 3,2879
1976 2,7379
1977 2,4389
1978 2,2238
1979 1,9847
1980 1,6618
1981 1,4347
1982 1,3152
1983 1,2553
1984 1,1956
1985 1,1513
1986 tanggal 12 September
dan sebelumnya 1,1070
tanggal 13 September
dan sesudahnya 1,0000
BAB V
CARA PEMBUKUAN
Pasal 6
(1) Selisih lebih sebagai akibat dilakukannya penyesuaian, dibukukan dalam perkiraan tambahan modal
dengan nama "Selisih Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987".
(2) Perkiraan tersebut, dengan pemberitahuan kepada Kepala Inspeksi Pajak, kemudian dapat
dipindahkan bukukan keperkiraan "Modal" atau "Modal Saham".
BAB VI
KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN
Pasal 7
(1) Wajib Pajak yang akan melakukan penyesuaian harta berwujud yang dimilikinya, selambat-lambatnya
tanggal 31 Desember 1987 harus menyampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak neraca penyesuaian
yang benar dan lengkap pada tanggal 1 Januari 1987 dengan disertai penjelasan tentang perhitungan
jumlah awal pada 1 Januari 1987 dan selisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Wajib Pajak harus telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku sampai dengan tahun pajak 1986.
Pasal 8
Kepala Inspeksi Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan (bagi Wajib Pajak), setelah
meneliti kebenaran Neraca Penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987 dan sampaikan serta kewajiban dan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menerbitkan Surat Keputusan disertai Neraca
Penyesuaian yang telah disahkan.
Pasal 9
(1) Selisih lebih antara jumlah awal 1 Januari 1987 yang telah dilakukan penyesuaian dengan jumlah awal
pada 1 Januari 1987 sebelum dilakukan penyesuaian, tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
(2) Penerimaan saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada para
pemegang saham sebagai akibat pemindah bukuan dari perkiraan penambahan modal "Modal Saham"
atau pemindah bukuan dari perkiraan penambahan modal tersebut keperkiraan modal, tidak termasuk
pengertian penghasilan bagi pemegang saham atau pemilik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan.
(3) Dengan pemberitahuan kepada Kepala Inspeksi Pajak, perkiraan penambahan modal "Selisih
Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987" dapat dipindah bukukan ke perkiraan "Modal"
atau "Modal Saham" dengan ketentuan bahwa atas kenaikan jumlah nominal modal saham sebagai
akibat pemindah bukuan tersebut terhutang Bea Meterai.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
ÂÂÂ
Pasal 10
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Mentri Keuangan.
Pasal 11
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaga Negera Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1986
MENTERI /SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 67
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1986
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH
UMUM
Peraturan Pemerintah tentang penyesuaian harga atau nilai perolehan harta yang dimiliki dan digunakan dalam
perusahan merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang berdasarkan Pasal 19 Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Fasilitas penilaian kembali aktiva tetap badan-badan usaha terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor KEP-109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979.
Mengingat pertimbangan dibidang ekonomi moneter sejak tahun 1979 sampai dengan akhir September 1986,
dirasa perlu untuk memberi kesempatan lagi kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dan (3) untuk melakukan penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berwujud yang dimilikinya dan
digunakan dalam perusahaan.
Tujuan diberikannya kesempatan untuk melakukan penyesuaian tersebut adalah agar perusahaan dapat
menyehatkan posisi keuangannya, sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang
sebenarnya. Dengan dilakukannya penyesuaian diharapkan perusahaan dapat melakukan perhitungan
penghasilan dan biaya yang lebih serasi yang wajar demi kesinambungan usahanya. Kesempatan melakukan
penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berwujud diberikan untuk harta berwujud yang diperoleh sampai
dengan tanggal 12 September 1986 dan masih dipergunakan dalam perusahaan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Kesempatan untuk melakukan penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berwujud yang
masih digunakan dalam perusahaan diberikan kepada semua Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan.
Ayat (2)
Persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penyesuaian harga atau nilai
perolehan harta berwujud adalah bahwa pembukuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 28 Undang-undang
Nomor 6 TAHUN 1983 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan haruslah
diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui dengan
jelas besarnya harga sisa buku harta berwujud tersebut dan dengan sendirinya harus
diketahui pula harga atau nilai perolehannya serta jumlah penyusutan yang telah dilakukan.
Ayat (3)
Perusahaan-perusahaan yang telah diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuannya dalam
mata uang asing tidak diperkenankan melakukan penyesuaian harga atau nilai perolehan dari
harta berwujud yang dimilikinya berdasarkan Keputusan ini.
Pasal 2
Yang dapat dilakukan penilaian adalah harga atau nilai perolehan harta berwujud yang dimiliki oleh
perusahaan yang digunakan di Indonesia. Dengan demikian harga atau nilai perolehan harta berwujud
yang berada diluar negeri milik cabang perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan
penyesuaian. Selanjutnya yang dapat dilakukan penyesuaian adalah harga atau nilai perolehan harta
berwujud yang merupakan alat-alat perusahaan yang masih digunakan dalam perusahaan atau dalam
proses produksi. Demikian juga harga atau nilai perolehan harta berwujud yang merupakan barang
dagangan, misalnya bangunan perumahan milik perusahaan real estat yang akan dijual kepada umum
tidak boleh dilakukan penyesuaian.
Pasal 3
Penyesuaian harga atau nilai perolehan dilakukan terhadap harga atau nilai perolehan harta berwujud
yang dimiliki perusahaan pada tanggal 1 Januari 1987.
Pasal 4
Ayat (1)
Harga atau nilai perolehan harta berwujud adalah harga atau nilai harta berwujud tersebut
pada saat harta berwujud tersebut diperoleh oleh perusahaan. dalam pengertian ini disamping
biaya-biaya yang benar-benar dikeluarkan, juga nilai dari pemasukan harta berwujud sebagai
penyertaan dalam suatu perusahaan.
Ayat (2)
Apabila terhadap suatu harta yang diperoleh sebelum tahun 1979 telah dilakukan penilaian
kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979, maka dasar penghitungan nilai perolehan yang
dilakukan dengan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Nilai Baru
1 Januari 1979.
Contoh :
Harga perolehan mesin = Rp. 84.000.000,-
Saat perolehan = 1977
Masa penyusutan = 12 tahun @ 8,3333%
Penyusutan s/d 31-12-1978 = Rp. 14.000.000,-
Harga sisa buku 1-1-1979 = Rp. 70.000,00,-
Nilai perolehan dinilai kembali = 1,2 x Rp. 84.000.000,- = Rp. 100.800.000,-
Penyusutan dinilai kembali
1977 = 8,3333% x Rp. 84 juta x 1,2 = Rp. 8.400.000,-
1978 = 8.3333% x Rp. 84 juta x 1,2 = Rp. 7.700.000,- =
_____________ Rp. 16.100.000,-
_______________
Nilai baru 1 januari 1979 .....................   = Rp. 84.700.000,-
    ÂÂÂ
Jadi, Nilai Perolehan setelah faktor penyesuaian
= 1,9847 x Rp. 84.700.000,- = Rp. 168.104.090,-
______________
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Bentuk Surat Keputusan KIP akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9
Ayat (1)
Dengan diperbolehkannya perusahaan melakukan penyesuaian atas harga atau nilai perolehan
dari harta, berwujud, maka akan terdapat suatu selisih nilai berwujud sesudah dilakukan
penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987 dengan harga atau nilai sebelum dilakukan
penyesuaian. Selisih nilai tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
Ayat (2)
Sebagaimana diatur dalam ayat (1) selisih antara nilai harta berwujud sesudah dilakukannya
penyesuaian pada tanggal 1 Januari 1987 dengan harga atau nilai sebelum dilakukan
penyesuaian tidak dianggap sebagai penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Dengan demikian, apabila perusahaan
melakukan pemindahbukuan dari perkiraan penambahan modal "Selisih Penyesuaian Harga/
Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987" ke perkiraan "Modal" atau "Modal Saham", dan oleh
karenanya terdapat pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa
penyetoran kepada para pemegang saham, maka pemberian saham bonus atau pencatatan
tambahan nilai saham sedemikian juga tidak dianggap sebagai penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, dan oleh karenanya
juga tidak dikenakan pajak.
Ayat (3)
Dengan pemberitahuan kepada Kepala Inspeksi Pajak, perkiraan penambahan modal "Selisih
Penyesuaian Harga/Nilai Harta Berwujud 1 Januari 1987" dapat dipindahbukukan ke perkiraan
"modal" atau "Modal Saham" dengan ayat jurnal :
Selisih penyesuaian Harga/Nilai :
Harta Berwujud 1 Januari 1987  Rp. ........................
Modal/Modal Saham   Rp. ........................
Pemindahbukuan tersebut baru dapat dilakukan apabila Bea Meterai yang terhutang atas
kenaikan jumlah nominal saham sebagai akibat pemindahbukuan tersebut, telah dilunasi.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3341