PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PMK.04/2007
TENTANG
IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT,
PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 TAHUN 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Barang Pribadi Penumpang,
Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3986);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 TAHUN 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik. Indonesia Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3626);
7. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA
PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan
wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak
sarana pengangkut atau pelintas batas.
2. Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat
pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.
3. Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada
penerima tertentu di dalam negeri.
4. Barang pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas.
5. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan
negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang
melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.
6. Customs Declaration yang selanjutnya disingkat CD adalah pemberitahuan atas barang impor yang
dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut.
7. Pas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi
yang diberikan kepada pelintas batas.
8. Pos pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditunjuk pada
perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap
barang pelintas batas.
9. Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh
kantor pabean yang membawahi Pos Pengawas Lintas Batas yang diberikan kepada pelintas batas
setelah dipenuhi persyaratan tertentu.
10. Buku Pas Barang Lintas Batas yang selanjutnya disingkat BPBLB adalah buku yang dipakai oleh
pejabat bea dan cukai untuk mencatat jumlah, jenis, dan nilai pabean atas barang yang dibawa oleh
pelintas batas dari luar daerah pabean.
11. Jalur hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.
12. Jalur merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
13. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang memperoleh izin
usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan
kepabeanan dari Kepala kantor pabean.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
15. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006.
16. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Pasal 2
Terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai
batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu diberikan :
a. pembebasan bea masuk; dan
b. tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang berlaku.
Bagian Kesatu
Barang Pribadi Penumpang
Pasal 3
(1) Barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan barang yang tiba
bersama penumpang.
(2) Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang dianggap sebagai
barang yang tiba bersama penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang untuk penumpang
yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
b. paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba untuk penumpang yang
menggunakan sarana pengangkut udara.
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dibuktikan kepemilikannya dengan
menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.
(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilewati, terhadap barang yang tidak
tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak
dalam rangka impor.
Pasal 4
(1) Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan nilai
paben paling banyak FOB USD250.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang atau FOB
USD1,000.00 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea
masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di bidang perpajakan yang berlaku.
(2) Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Pasal 5
(1) Selain pembebasan bea masuk terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai juga diberikan pembebasan
cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak :
a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerotu, atau 100 (seratus) gram
tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.
(2) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih dari satu jenis,
pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.
(3) Atas kelebihan barang kena cukai dalam jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Barang Awak Sarana Pengangkut
Pasal 6
(1) Barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD50.00 (lima puluh US
dollar) per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak
dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang
berlaku.
(2) Dalam hal barang awak sarana pengangkut melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Pasal 7
(1) Selain diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku terhadap barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terhadap barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang
kena cukai diberikan pembebasan cukai, dengan ketentuan :
a. paling banyak 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat
puluh) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
b. paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.
(2) Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih dari satu jenis,
pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.
(3) Dalam hal barang awak sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai melebihi jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan barang tersebut langsung dimusnahkan dengan
atau tanpa disaksikan awak sarana pengangkut yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Barang Pelintas Batas
Pasal 8
(1) Barang pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan pembebasan bea masuk dan
tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan nilai pabean sebagai berikut :
a. Indonesia dengan Papua New Guinea paling banyak FOB USD300.00 (tiga ratus US dollar) per
orang untuk jangka waktu satu bulan;
b. Indonesia dengan Malaysia :
1) Paling banyak FOB MYR600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang untuk jangka
waktu satu bulan, apabila melewati batas daratan;
2) paling banyak FOB MYR600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap perahu untuk
setiap trip, apabila melalui batas lautan (sea border);
c. Indonesia dengan Filipina paling banyak FOB USD250.00 (dua ratus lima puluh US dollar) per
orang untuk jangka waktu satu bulan.
d. Indonesia dengan Timor Leste paling banyak FOB USD50.00 (lima puluh US dollar) per orang
per hari.
(2) Dalam hal barang pelintas batas melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka atas kelebihan barang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Bagian Keempat
Barang Kiriman
Pasal 9
(1) Terhadap barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan pembebasan bea masuk
dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan yang berlaku, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD50.00 (lima puluh US dollar)
untuk setiap orang per kiriman.
(2) Dalam hal nilai pabean barang kiriman melebihi batas pembebasan bea masuk, barang kiriman
dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi
dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
BAB III
PEMBERITAHUAN, PEMERIKSAAN,
DAN PENGELUARAN BARANG
Pasal 10
(1) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang
kiriman wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean.
(2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan
pejabat bea dan cukai.
Bagian Kesatu
Pemberitahuan dan Pengeluaran
Barang Pribadi Penumpang
Pasal 11
(1) Atas barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang, wajib diberitahukan kepada pejabat
bea dan cukai dengan menggunakan CD.
(2) CD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan lengkap dan benar.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, pada tempat-
tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 12
(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penumpang dapat memilih
mengeluarkan barang impor melalui :
a. jalur merah, dalam hal penumpang membawa barang impor :
1) dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau
jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan
dan tumbuhan;
3) berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata
tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
4) berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan
hitam; atau
5) berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau lebih.
b. jalur hijau, dalam hal penumpang tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat bea dan cukai :
a. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal penumpang melalui jalur hijau; atau
b. melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal penumpang melalui jalur merah.
(3) Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas
barang penumpang yang melalui jalur hijau.
Pasal 13
(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a,
ditemukan :
a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena
cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang
bersangkutan.
b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan
penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk,
maka terhadap barang pribadi penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan
tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
bidang perpajakan yang berlaku.
d. barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk,
maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi penumpang tersebut dipungut bea masuk
dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai
pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
(2) Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut pejabat bea dan cukai
menetapkan nilai pabean dan tarif serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada
lembar CD.
(3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang pribadi penumpang dengan kondisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, pejabat bea dan cukai
memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
Pasal 14
(1) Penumpang wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan diberikan bukti pembayaran.
(2) Setelah menerima pembayaran, pejabat bea dan cukai harus membukukan data barang pribadi
penumpang yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana
tercantum dalam CD ke dalam buku catatan pabean.
Pasal 15
(1) Persetujuan pengeluaran atas barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf d diberikan oleh pejabat bea dan cukai setelah penumpang melunasi bea masuk dan pajak
dalam rangka impor.
(2) Persetujuan pengeluaran barang penumpang yang akan digunakan selama berada di daerah pabean
dan dibawa kembali pada saat meninggalkan daerah pabean berlaku ketentuan mengenai impor
sementara.
(3) Pengeluaran barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang :
a. terdaftar di dalam manifes, diselesaikan dengan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu
(PIBT);
b. terdaftar sebagai barang "Lost and Found", diselesaikan dengan CD.
Bagian Kedua
Pemberitahuan dan Pengeluaran Barang
Awak Sarana Pengangkut
Pasal 16
(1) Barang awak sarana pengangkut yang tiba dari Luar Daerah pabean, wajib diberitahukan kepada
pejabat bea dan cukai dengan menggunakan CD.
(2) Awak sarana pengangkut harus mengisi CD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap
dan benar serta menyampaikannya kepada pejabat bea dan cukai.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, pada tempat-
tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 17
(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, awak sarana pengangkut dapat
memilih mengeluarkan barang impor melalui :
a. jalur merah, dalam hal awak sarana pengangkut membawa barang impor;
1) dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau
jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;
2) berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan
dan tumbuhan;
3) berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata
tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
4) berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan
hitam; atau
5) berupa uang dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp. 100.000.000,00
(seratus juta rupiah) atau lebih.
b. jalur hijau, dalam hal awak sarana pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana
dimaksud pada huruf a.
(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pejabat bea dan cukai :
a. memberikan persetujuan pengeluaran barang, untuk barang awak sarana pengangkut yang
melalui jalur hijau; atau
b. melakukan pemeriksaan fisik, untuk barang awak sarana pengangkut yang melalui jalur
merah.
(3) Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas
barang awak sarana pengangkut yang melalui jalur hijau.
Pasal 18
(1) Apabila dari hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a,
ditemukan :
a. kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena
cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan awak sarana pengangkut
yang bersangkutan;
b. barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan
penindakan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea
masuk, maka terhadap barang awak sarana pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea
masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang berlaku;
d. barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk,
maka atas kelebihan nilai pabean barang awak sarana pengangkut tersebut dipungut bea
masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh tanpa dikurangi
dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
(2) Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut pejabat bea dan cukai
menetapkan nilai pabean dan tarif serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada
lembar CD.
(3) Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang awak sarana pengangkut dengan
kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, pejabat bea dan cukai
memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.
Pasal 19
(1) Awak sarana pengangkut wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan diberikan bukti pembayaran.
(2) Setelah menerima pembayaran, pejabat bea dan cukai harus membukukan data barang awak sarana
pengangkut yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana
tercantum dalam CD ke dalam buku catatan pabean.
Pasal 20
Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang awak sarana pengangkut setelah awak
sarana pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) atau berdasarkan pemeriksaan fisik barang tersebut telah sesuai dengan batasan nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
Bagian Ketiga
Pemberitahuan dan Pengeluaran Barang Pelintas Batas
Pasal 21
(1) Setiap pelintas batas yang membawa barang wajib memiliki KILB.
(2) KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala kantor pabean yang mengawasi
PPLB atas permohonan pelintas batas.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada kepala kantor pabean dengan
dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi PLB yang ditandasahkan oleh pejabat
imigrasi setempat.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor pabean memberikan KILB kepada pelintas batas
tersebut dan dibuatkan BPBLB sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 22
(1) Pelintas batas yang tiba dari luar daerah pabean dengan membawa barang bawaan wajib
menunjukkan KILB dan memberitahukan barang bawaannya kepada pejabat bea dan cukai di PPLB.
(2) Pelintas batas yang tidak dapat menunjukkan KILB tidak diberikan fasilitas berupa pembebasan bea
masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(3) Setelah menerima KILB, pejabat bea dan cukai di PPLB :
a. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan fisik tersebut ke dalam Nota
Pemeriksaan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan
Menteri Keuangan ini;
b. melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal berdasarkan hasil
pemeriksaan fisik ditemukan bahawa barang tersebut terkena larangan atau pembatasan
impor;
c. menetapkan nilai pabean dan tarif barang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
d. menetapkan besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dipungut dengan
dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea
masuk, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan nilai pabean barang melebihi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
e. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan
kedapatan nilai pabean barang tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8.
(4) Pelintas batas wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d di kantor pabean dan diberikan bukti pembayaran.
(5) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah bea masuk dan pajak
dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi.
(6) Dalam hal ditemukan adanya penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut
pajak dalam rangka impor atas barang pelintas batas, maka fasilitas tersebut dicabut.
Bagian Keempat
Barang Kiriman
Pasal 23
(1) Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT.
(2) Terhadap barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean oleh
pejabat bea dan cukai.
(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang.
(4) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara selektif.
(5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksaan
fisik tersebut disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT.
(6) Barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan setelah dipenuhi kewajiban
pabean dan mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai.
Bagian Kelima
Barang Kiriman Melalui Pos
Pasal 24
(1) Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos.
(2) Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak
dalam rangka impor dilunasi.
Pasal 25
(1) Penyelesaian impor barang kiriman melalui pos dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan kantung pos, pelalubeaan
serta pengawasannya.
Bagian Keenam
Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan
Pasal 26
(1) PJT yang akan melaksanakan kegiatan impor barang kiriman harus mengajukan permohonan kepada
Kepala kantor pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan
Menteri Keuangan ini.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pabean memberikan
persetujuan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Keuangan ini.
(3) PJT dapat melaksanakan kegiatan impor barang kiriman setelah menyerahkan mempertaruhkan
jaminan tunai, jaminan bank, atau customs bond yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor
pabean.
(4) Penetapan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan jumlah
bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam periode penangguhan pembayaran tertentu atas
barang kiriman yang diberitahukan oleh PJT.
Pasal 27
(1) Barang kiriman melalui PJT harus memenuhi ketentuan paling berat 100 (seratus) kilogram untuk
sehap House Airway Bill (AwB).
(2) Pengecualian dari ketentuan mengenai barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan terhadap :
a. barang kiriman untuk tujuan tempat penimbunan berikat; atau
b. barang kiriman lainnya yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal.
(3) Atas barang kiriman melalui PJT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diberlakukan ketentuan umum di bidang impor.
Pasal 28
(1) Pengeluaran barang kiriman melalui PJT dilaksanakan setelah diajukan Pemberitahuan Impor Barang
Tertentu (PIBT).
(2) PIBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor pabean melalui media elektronik
atau secara manual.
(3) Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak
dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui PJT.
(4) Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang.
Pasal 29
(1) Pengeluaran barang kiriman melalui PJT untuk tujuan tempat penimbunan berikat berlaku ketentuan
mengenai prosedur pemasukan barang ke tempat penimbunan berikat.
(2) Pengeluaran barang kiriman melalui PJT yang terkena ketentuan pembatasan impor, dapat disetujui
setelah semua persyaratan impornya dipenuhi.
BAB IV
PENETAPAN TARIF BEA MASUK
Pasal 30
Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif bea masuk atas impor barang pribadi penumpang, barang awak
sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.
Pasal 31
(1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis
barang bersangkutan.
(2) Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 lebih dari 3 (tiga) jenis barang,
pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :
(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang,
Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, Dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan;
(2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.04/2001 tentang Pembebasan Bea Masuk, Pajak Dalam
Rangka Impor Dan Cukai Atas Pemasukan Barang Penumpang Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Sabang Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Direktur Jenderal.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI