PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.02/2005
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA HIBAH PEMERINTAH JEPANG
YANG BERSUMBER DARI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2004 UNTUK PROGRAM PERBAIKAN KERUSAKAN
YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan hibah melalui skema Non Project Type Grant Aid
2004 dalam rangka program perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi
dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
b. bahwa program kegiatan yang bersumber dari dana hibah Non Project Type Grant Aid 2004 perlu
dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan secara
bertanggung jawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa
Hibah Pemerintah Jepang yang bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program
Perbaikan Kerusakan yang disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
Memperhatikan :
1. Exchange of Notes, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari
2005;
2. Banking Arrangement antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan The Bank of Tokyo
Mitsubishi, Ltd. tanggal 17 Januari 2005;
3. Agent Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation
System tanggal 17 Januari 2005;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA HIBAH PEMERINTAH JEPANG YANG BERSUMBER DARI NON PROJECT TYPE GRANT AID 2004
UNTUK PROGRAM PERBAIKAN KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Hibah Non Project Type Grant Aid 2004, selanjutnya disebut NPTGA 2004, adalah dana hibah yang
dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk program perbaikan
kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
2. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Badan Pelaksana,
adalah badan yang bertindak sebagai Executing Agency dan mengkoordinasikan pengguna dana hibah
NPTGA 2004.
3. Pengguna Dana Hibah adalah Kementerian Negara/Lembaga yang bertindak sebagai Implementing
Agency.
4. Japan International Cooperation System, selanjutnya disebut JICS, adalah badan yang bertindak
sebagai Procurement Agent untuk melaksanakan tender pengadaan barang/jasa yang diperlukan
bagi program perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara yang ditentukan oleh Consultative
Commitee.
5. Dana Hibah adalah dana yang berdasarkan Exchange of Notes antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari 2005, telah ditampung dalam rekening Pemerintah Republik
Indonesia di Bank of Tokyo Mitsubishi, selanjutnya disebut BOTM, dengan Nomor Rekening : 3088688.
6. Agent's fee adalah fee sebagaimana diatur dalam Agent Agreement antara Pemerintah Republik
Indonesia dan JICS tanggal 17 Januari 2005.
7. Commision and Expenses (Banking Fee) adalah fee yang sebagaimana diatur dalam Banking
Arrangement antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dan BOTM tanggal 17 Januari 2005,
menjadi beban Pemerintah Republik Indonesia.
8. Transaksi adalah seluruh transaksi dalam bentuk pembayaran langsung melalui rekening Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM di Jepang.
9. Consultative Committee adalah komite yang beranggotakan wakil-wakil dan Badan Pelaksana, Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Keuangan, Kementerian Negara/
Lembaga dan Kedutaan Besar Jepang.
BAB II
MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH
Pasal 2
Pemanfaatan dana hibah sesuai Lampiran I dilakukan mekanisme sebagai berikut :
1. Pengguna Dana Hibah menyampaikan usulan program dan penganggarannya kepada Consultative
Committee.
2. Hasil pembahasan usulan program dan penganggarannya sebagaimana dimaksud dalam butir 1,
selanjutnya dituangkan dalam dokumen Memorandum on the Responsible Ministry, Goods/Services
and Allocation of Budget for Procurement of Goods/Services regarding Programs under Japan's Non
Project Grant Aid 2004 for the Republic of Indonesia (Memorandum), yang ditandatangani oleh
Bappenas c.q. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bapel, Departemen Keuangan c.q. Direktur
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN) serta JICS. Memorandum tersebut selanjutnya
disampaikan kepada Pengguna Dana Hibah, dan kepada Kedutaan Besar Jepang untuk dimintakan
konfirmasi.
3. Kedutaan Besar Jepang memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia
cq. Badan Pelaksana atas persetujuan Pemerintah Jepang untuk penggunaan dana hibah.
4. Setelah konfirmasi tertulis dari Kedutaan Besar Jepang diberikan :
a. Badan Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada JICS untuk melakukan proses
tender berkaitan dengan hibah tersebut;
b. Program kegiatan yang dituangkan dalam Memorandum tersebut dalam angka 2.,
dianggarkan dalam DIPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna
dana hibah dimaksud.
5. Menindaklanjuti pemberitahuan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 4 butir a., JICS
mengajukan aplikasi penarikan dana secara langsung kepada BOTM dan ditembuskan kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Khusus Banda Aceh, untuk keperluan alokasi
pembayaran kepada supplier pemenang tender.
6. Terhadap aplikasi penarikan dana dari JICS dimaksud, BOTM meminta konfirmasi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan untuk mendapat persetujuan.
7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan persetujuan atas aplikasi penarikan dana dari
JICS kepada BOTM, sekaligus meminta BOTM untuk mengirimkan Debet Advice kepada Direktorat
PPHLN Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Khusus Banda Aceh. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya aplikasi
penarikan dana dari JICS, BOTM tidak/belum menerima persetujuan dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, maka BOTM dapat memindahkan dana sejumlah yang diajukan oleh JICS.
8. Pemindahan dana oleh BOTM dari Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM
dilakukan ke Rekening JICS di bank yang sama.
9. Terhadap permintaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada BOTM sebagaimana dimaksud
dalam angka 7 :
a. BOTM menyampaikan Debet Advice kepada Direktorat PPHLN Direktorat Jenderal
Perbendaharan dan KPPN Khusus Banda Aceh, berkenaan dengan pembayaran yang
membebani Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM;
b. Berdasarkan Debet Advice, KPPN Khusus Banda Aceh membuat Surat Perintah Membayar
Pengesahan (SPM Pengesahan), distempel "Dibuat sesuai dengan Debet Advice dari BOTM
tanggal ................ Nomor ..............." untuk dikirim kepada Badan Pelaksana sebagai bahan
pembukuan.
c. Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam butir b., KPPN Khusus Banda
Aceh membuat Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan), untuk
keperluan pembukuan pengeluaran dan penerimaan Rekening BUN Nomor : 501.000.00X dan
disampaikan kepada Bank Indonesia.
10. Pelaksanaan tender untuk pengadaan barang dan jasa oleh JICS dilakukan setelah terjadinya
pemindahan dana dari Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM ke
rekening JICS di BOTM, dan dilaksanakan sesuai dengan list of eligible products and services
sebagaimana tercantum dalam Exchange of Notes antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari 2005.
11. Setelah pemenang tender ditetapkan, JICS melakukan penandatanganan Purchase Contract dengan
supplier serta menerbitkan Certificate of Eligible Procurement, dan disampaikan kepada Pemerintah
Jepang dengan tembusan kepada Badan Pelaksana.
12. Supplier menyerahkan barang dan memberikan jasa sesuai Purchase Contract kepada Kementerian
Negara/Lembaga.
13. Setelah barang dan jasa diterima, Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Certificate of Receipt
kepada JICS sebagai dasar pembayaran kepada supplier, dan tembusannya disampaikan kepada KPPN
Khusus Banda Aceh.
BAB III
PAJAK DAN BEA MASUK
Pasal 3
Perlakuan perpajakan dan kepabeanan atas pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari hibah
NPTGA 2004 adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.
BAB IV
AGENT FEE
Pasal 4
Agent Fee mencakup Grant Administration Fee, Office Maintenance Fee dan Procurement Service Fee.
Pasal 5
(1) Untuk melaksanakan keseluruhan tender, JICS menerima Agent Fee yang meliputi Grant
Administration Fee dan Office Maintenance Fee dengan ketentuan menerbitkan form Notification of
Payment yang dilampiri dengan fotokopi Certificate of Eligible Procurement yang disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. KPPN khusus Banda Aceh.
(2) Jumlah Pembayaran untuk Grant Administration Fee adalah sebesar JPY20,000,000.00 (dua puluh juta
Yen Jepang) dan Office Maintenance Fee adalah sebesar JPY5,000,000.00 (lima juta Yen Jepang).
(3) Untuk setiap kontrak yang telah dilakukan, JICS mendapatkan Procurement Service Fee sebesar nilai
Procurement dikalikan 2% (dua persen), yang permintaan pembayarannya diajukan melalui KPPN
Khusus Banda Aceh dengan melampirkan Purchase Contract dan Certificate of Eligible Procurement.
BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENCATATAN DANA HIBAH
Pasal 6
(1) Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), maka terhadap transaksi yang telah terjadi sebelum ditetapkannya peraturan ini
dilakukan sesuai Lampiran II dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan meminta kepada BOTM agar mengirimkan Debet Advice
kepada Direktorat PPHLN dan KPPN Khusus Banda Aceh berkenaan dengan pembayaran yang
membebani Rekening Pemerintah Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM.
b. Atas dasar Debet Advice dimaksud, KPPN Khusus Banda Aceh membuat Surat Perintah
Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan), distempel "dibuat sesuai dengan Debet Advice
yang diterima dari BOTM tanggal .............. Nomor .............." untuk dikirim kepada Badan
Pelaksana sebagai bahan pembukuan.
c. Atas dasar SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam butir b., KPPN Khusus Banda Aceh
membuat Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan) untuk pembukuan
pengeluaran dan penerimaan Rekening BUN Nomor : 501.000.00X.
(2) Terhadap dana yang masih tersedia pada Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688
di BOTM untuk keperluan pembayaran Procurement Service Fee kepada JICS dan pencatatan pada
APBN, dilakukan sesuai Lampiran III sebagai berikut :
a. JICS melaksanakan tender untuk pengadaan barang/jasa sebesar pagu yang telah ditetapkan
dalam Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2.
b. JICS memberitahukan hasil tender kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Consultative
Commitee.
c. JICS menandatangani Purchase Contract dengan supplier serta menerbitkan Certificate of
Eligible Procurement dan disampaikan kepada BOTM sekaligus mengajukan tagihan untuk
pembayaran kepada Procurement Services Fee, dengan tembusan disampaikan kepada KPPN
Khusus Banda Aceh.
d. Atas dasar tagihan tersebut, KPPN Khusus Banda Aceh memproses Withdrawal Application
untuk disampaikan kepada BOTM.
e. BOTM melakukan transfer dana sesuai Withdrawal Application dari Rekening Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : 3088688 di BOTM ke rekening JICS di BOTM.
f. BOTM mengirimkan Debet Advice kepada KPPN Khusus Banda Aceh.
g. KPPN Khusus Banda Aceh membuat SPM Pengesahan dan disampaikan kepada Badan
Pelaksana untuk pembukuan.
h. KPPN Khusus Banda Aceh menerbitkan SP2D Pengesahan untuk pembukuan pengeluaran
dan penerimaan Rekening BUN Nomor : 501.000.00X.
BAB VI
BANKING FEE
Pasal 7
Dari setiap transaksi pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3088688 di
BOTM ke JICS's Procurement Account, BOTM mendapatkan pembayaran Commission and Expenses
sebagaimana diatur dalam Banking Arrangement tanggal 17 Januari 2005.
Pasal 8
Alokasi pembayaran Banking Fee dibebankan pada APBN atas permintaan Direktorat PPHLN.
BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9
(1) Pengguna Dana Hibah menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan barang/jasa yang
dibiayai dari hibah NPTGA 2004 setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan up.
Direktorat Informasi dan Akuntansi dan Badan Pelaksana.
(2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Badan Pelaksana melakukan pengawasan pelaksanaan hibah
dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JUSUF ANWAR