PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/PMK.04/2006
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia
(Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan International Relief and Development
(IRD) pada tanggal 2 Agustus 2002;
b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN)
Sekretariat Negara Nomor : KL.05.00/UMPP/2461 tanggal 23 Juni 2006, IRD ditetapkan sebagai
Organisasi Internasional;
c. bahwa berdasarkan usulan KEPALA BATAN Nomor : 0317/KS.01/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 dan
surat rekomendasi dari Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Sekretariat Negara Nomor:
KL.05.00/UMPP/1136 tanggal 22 Maret 2006, dinyatakan Japan Atomic Industrial Forum (JAIF) sudah
tidak melakukan lagi kegiatan di Indonesia, sehingga diusulkan untuk dicabut dari Organisasi
Internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang
Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea
Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya
Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.04/2006;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS
DI INDONESIA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian
Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para
Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia diubah sebagai berikut :
I. Mengubah Lampiran I butir V dengan menghapus 1 (satu) nomor, yaitu nomor 40 sehingga butir V
berbunyi sebagai berikut :
"V. KERJASAMA INTERNASIONAL LAINNYA
1. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
2. ACE (The Asean Centre for Energy)
3. NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
4. FPP International (Foster Parents Plan International)
5. PCl (Project Concern International)
6. IDRC (The International Development Centre)
7. Kerjasama Teknik dibidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia
8. The Population Council-Republic Indonesia
9. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Associaton)
10. WVI (The World Vision International)
11. MCC (The Menonite Central Committe of Akron Pensylvania USA)-Republik Indonesia
12. OISCA INT. (The Organization of Industrial, Spiritual and Cultural Advancement
International)-Republik Indonesia
13. IFDC (International Fertilizer Development Centre)- Republik Indonesia
14. APCU (The Asean Head of Population Coordination Unit)
15. SIL (Summer Institute of Linguistics Inc.)
16. IPC (The International Pepper Community)
17. APCC (Asian and Pacific Coconut Community)
18. PROJECT HOPE (The People Health Foundation, Inc.)
19. CIP (The International Potato Centre)
20. USC Canada (The Unitarian Service Committee of Canada)
21. ICRC (The International Committee of Red Cross)
22. TDN (Terre Des Hommes Nethrelands)
23. The Global Partners
24. CIRAD (Le Centre De Cooperation Internationale en Recherche Agronomique Pour Le
Development)
25. CIMMYT (The International Maize and Wheat Inprovmente Center)
26. HKI (Helen Keller International, Inc.)
27. TETO (Taipei Economic and Trade Office)
28. FADO (Flemish Organization for Assistance on Development)
29. Sasakawa Memorial Health Foundation
30. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
31. SACFU (The South Australia CRANIO-FACIAL Unit)
32. Programme for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
33. SC-US (The Save The Children Federation)
34. CIFOR (The Center of International Forestry Research)
35. The Pathfinder Fund
36. ICA (The Institute of Cultural Affair)
37. AWB (Asian Wetland Bureau)
38. Birdlife International
39. Kyoto University, Jepang
40. CCA (The Canadian Cooperative Association)
41. ICRAF (The International Centre for Research and Agroforestry)
42. SWISSCONTACT (Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation)
43. Winrock International
44. Stichting Tropenbos
45. Utrecht University, Netherlands
46. The Moslem World League (Rabita Alam Islamiyah)
47. John Snow, Inc. / Mother Care Project
48. PACT (Private Agencies Collaborating Together)
2. Mengubah Lampiran I butir VI dengan menambah I (satu) nomor, yaitu nomor 32 sehingga butir VI
berbunyi sebagai berikut :
"VI. ORGANISASI SWASTA INTERNASIONAL :
1. Asian Foundation
2. The British Council
3. CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)
4. CCF (Christian Children's Fund)
5. CRS (Chatholic Relief Service)
6. The Ford Foundation
7. FES (Friedrich Ebert Shiftung)
8. FNS (Friedrich Neumann Shiftung)
9. IECS (International Executive Service Cooperation)
10. IRRI (International Rice Research Institute)
11. Leprosy Mission International
12. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
13. Rockfeller Foundation
14. WE (World Education Incooperated, USA)
15. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
16. HSF (Hans Seidel Foundation)
17. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
18. IBF (The Inverso Baglivo Foundation)
19. WCS (The Wildlife Conservation Society)
20. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
21. Yayasan Al-Haramain Islamic Foundation
22. IMC (International Medical Corps)
23. The Sub Regional Office Of CIRDAP In Southeast Asia (SOCSEA)
24. Internasional Islamic Relief Organization (IIRO)
25. The Nature Conservancy (TNC)
26. Koninklije Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis (KNCV)
27. Asia Pacific Telecommunity (APT)
28. Christoffel Blindenmission of Germany (CBM)
29. Mercy Corps
30. Conservation International (CI)
31. Consortium for Assistance and Recovery toward Development in Indonesia (CARDI)
32. Save the Children Fund-United Kingdom (SC-UK)
33. International Relief and Development (IRD)."
Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2006
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI