PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. Bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara di Asia dalam
beberapa bulan terakhir telah memberi pengaruh yang besar dan menimbulkan gangguan
terhadap pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan kehidupan perekonomian
pada umumnya;
b. bahwa untuk menghadapi keadaan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang cepat dan
tepat agar sejauh mungkin dapat mengurangi dampak yang tidak menguntungkan terhadap
kehidupan perekonomian, khususnya upaya-upaya dalam memajukan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa dalam kondisi sebagai di atas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang akan mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 1998, secara langsung akan memberi pengaruh yang luas terhadap
kehidupan perekonomian nasional dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
d. bahwa sehubungan dengan hal di atas dan untuk memelihara kondisi yang lebih
menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan kehidupan
perekonomian nasional pada umumnya, dipandang perlu menangguhkan saat mulai
berlakunya Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tersebut.
Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3688).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Menangguhkan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688), selama enam bulan dari tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan tanggal 30 Juni
1998.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 98
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1997
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
UMUM
Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
telah diundangkan tanggal 29 Mei 1997 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1998.
Penyusunan Undang-Undang tersebut di latarbelakangi oleh pemikiran untuk meningkatkan
penerimaan negara yang dinilai penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Berdasar pemikiran itu pula, subjek pajak yang memperoleh hak atas tanah
dan bangunan dianggap wajar apabila diwajibkan untuk menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang
diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak yang diberi nama Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan. Dengan memperhatikan fungsi tanah yang demikian penting bagi
penyelenggaraan kehidupan masyarakat ataupun bagi pembangunan, penggalian sumber penerimaan
pajak tersebut sudah barang tentu akan berarti sekali terutama sebagai sumber pembiayaan
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, dengan terjadinya gejolak
moneter yang demikian besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian dan pelaksanaan
pembangunan, maka penggalian sumber-sumber penerimaan pajak yang baru menjadi sangat penting
untuk diperhatikan. Gejolak moneter yang terjadi beberapa bulan terakhir dalam semester II tahun
1997 telah memberi pengaruh yang besar dan mulai dirasakan berat pula oleh perekonomian
nasional. Diantara berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh untuk mengurangi pengaruh gejolak
moneter yang tidak menguntungkan tadi adalah penangguhan rencana pengenaan beban baru
terhadap masyarakat. Beban baru seperti itu akan merupakan tambahan biaya ekonomi, yang dalam
keadaan perekonomian yang sulit akan mengurangi kemantapan penciptaan lapangan kerja dan
menurunkan kesempatan kerja yang baru, yang besar artinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Melalui penangguhan beban tersebut, tujuan yang ingin diwujudkan adalah mengurangi tambahan
beban biaya terhadap kehidupan perekonomian. Salah satunya, adalah biaya dari perolehan hak atas
tanah dan bangunan. Dengan pemikiran tersebut diambil langkah-langkah untuk menangguhkan
waktu mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan. Penangguhan tersebut hanya untuk sementara sampai saat yang lebih
memungkinkan bagi pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3723