MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan
Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
b. bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor belum dikeluarkan, maka
berdasarkan Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang
Ekspor Tertentu yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur peraturan
pelaksanaan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
Mengingat:
1. Bedrijfsregleme.nterings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
Negeri;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
558/MPP/Kep/12/1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Ekspor;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25/M-DAG/PER/12/2005
tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor
Tertentu;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59/M-DAG/KEP/3/2006
tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor
Tertentu;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesepuluh
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis
Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Koordinasi pada tanggal 20 November 2008 dengan instansi dan asosiasi
terkait tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) komoditi Kelapa Sawit, CPO
dan Produk Turunannya dan Kayu, Rotan serta Kulit untuk periode November 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen
Pertanian Nomor: 582/PP.220/G/11/2008 tanggal 19 November 2008 perihal Usulan
HPE Periode Bulan Desember 2008 untuk Kelapa Sawit dan Produk Turunannya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA
PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.
Pasal 1
Terhadap barang ekspor tertentu ditetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dalam
hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Pasal 2
Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di
beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE.
Pasal 3
(1) Tarif Pungutan Ekspor (PE) untuk komoditi Kelapa Sawit dan turunannya berpedoman
pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum Penetapan HPE.
(2) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar US$ 487,87/MT.
(3) Berdasarkan harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tarif PE
adalah sebagaimana tercantum dalam Kolom 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 159/PMK.011/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Perubahan Kesepuluh
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005
tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor.
Pasal 4
HPE untuk komoditi Kelapa Sawit, CPO serta Produk Turunannya ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Besarnya HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan dan Kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri ini berlaku
terhitung dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
Pasal 7
Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru
belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan atau Pungutan Ekspor (PE)
sampai ditetapkannya HPE yang baru.
Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
40/M-DAG/PER/10/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor
Tertentu beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2008.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Nopember 2008
Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
ttd,
Mari Elka Pangestu