MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian dan atau kebenaran atas pemenuhan
persyaratan dalam pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor
Barang Untuk Industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 134/PMK.011/2008, perlu dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang
mengajukan permohonan BM-DTP;
b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
27/M-IND/PER/5/2008, perlu menunjuk dan menetapkan Surveyor sebagai pelaksana
verifikasi dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu
dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 3274);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistim
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Verifikasi Industri Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan Dan
Atau Pembebasan Bea Masuk;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang
Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor
Tertentu Untuk Tahun Anggaran2008;
Memperhatikan:
1. Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Departemen
Perindustrian Nomor 180/PER/BPPI/VII/2008 tentang Tim Penilai Pelaksana Verifikasi
Industri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Sektor Industri;
2. Hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemanfaatan
Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Sektor
Industri terhadap calon surveyor yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2008;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI.
Pasal 1
Menunjuk PT Surveyor Indonesia (persero), yang selanjutnya disebut Surveyor, sebagai
pelaksana verifikasi industri atas rencana impor barang dan atau bahan dalam rangka
pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas impor barang untuk sektor
industri.
Pasal 2
(1) Dalam melaksanakan verifikasi industri, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 wajib:
a. melakukan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap
produk akhir yang dihasilkan dengan menggunakan barang dan bahan yang
akan diimpor tersebut; dan
b. melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
27/M-IND/PER/5/2008 dan peraturan perundang-undangan terkait.
(2) Kewajiban melakukan penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dapat dilakukan sebelum atau setelah dilakukan verifikasi industri sesuai ketentuan
Peraturan Menteri perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 dan peraturan
perundang-undangan terkait.
(3) Bagi industri yang telah mendapat fasilitas BM-DTP atas impor barang untuk industri
yang belum dilakukan penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
mendapat fasilitas BM-DTP berikutnya harus telah dilakukan penghitungan TKDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4) Penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada
ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri.
Pasal 3
Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghapus kewenangan
Menteri Perindustrian untuk mencabut dan atau mengganti penunjukan Surveyor sebagai
pelaksana verifikasi industri dalam pemberian BM-DTP atas impor barang untuk industri.
Pasal 4
Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Surveyor dapat memungut
imbalan jasa setinggi-tingginya 1% (satu prosen) dari nilai impor.
Pasal 5
Biaya pelaksanaan verifikasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan
kepada industri yang memanfaatkan BM-DTP.
Pasal 6
Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi secara berkala setiap
2 (dua) tahun.
Pasal 7
Ketentuan pelaksanaan verifikasi yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Oktober 2008
Menteri Perindustrian R.I,
ttd,
Fahmi Idris
Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2008
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd,
Andi Mattalatta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 66.