KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL [email protected]
PENGUMUMAN
NOMOR: PENG-04/PJ.09/2013
TENTANG
ATURAN BARU TATA CARA PENOMORAN FAKTUR PAJAK
Mulai 1 April 2013, pembuatan Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP):
Langkah Pertama
PKP mengajukan permohonan kode aktivasi dan password
1)
PKP datang ke KPP menyampaikan surat permohonan kode aktivasi dan password.
2)
Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan password.
3)
Setelah itu, KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP
Hal-hal yang penting untuk diperhatikan:
√
Alamat pengiriman dan alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan password dapat diterima.
Langkah Kedua
PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
1)
PKP datang ke KPP menyampaikan surat permintaan Nomor seri Faktur Pajak.
Syarat : PKP harus telah melaporkan SPT Masa PPN 3 (tiga) Masa Pajak sebelumnya.
2)
PKP meng-entry kode aktivasi dan password secara mandiri.
3)
KPP langsung memberikan surat pemberitahuan yang berisi block number Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP.
Hal yang perlu diperhatikan :
√
PKP hanya dapat membuat Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang telah diberikan oleh DJP.
√
Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP.
√
Dalam membuat Faktur Pajak, PKP harus menambahkan sendiri 3 (tiga) digit di depan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan oleh DJP sehingga menjadi sebagai berikut:
Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
X | X | X |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
base64_ivborw0kggoaaaansuheugaaafkaaaaecaiaaadincusaaabnuleqvryhe2ymwvcqbig8_uyo3vy6ztjqytzaki7zcjbwcvbidaogyj0ofbbjiqgas0aagkiqaigklaueotrcbl9bb4h5ifdsj08oe7yrsiiww6s9er3jg6niegioqlew2woab8kssoob8hjw1y4tcjvvcdaon1grp_sh5dp4i2e6v3hdi1wgrhyhip6j3ilcspvt1zojrhhvfoqlvewhh20vaitbkm_wzubpvewzxbybidojrgtlzlsghgl5s_5x8z9ki0fiyicafuqewglglo1yv6ceiv9ms1uomajhervdemd8rbxz_dgkp4klq4fx84tlgdw_ibwmhodupn929_f26rpcel6soqu_glmynsrdbs4pyc1_ohdptxcc3b15svr2e81mwbvgbcipsfrjgdwc2i6phvcendtoebwbfqzegzhfkjaau_rz39klu328yb4ftyzqxq6yhwounbooolrdllmaffbggrrftzzd1hjbyromvic5bvbj9qkw9xdb4feckqe_fhfn7iqt7ighatnhowp6zoczfacmi_pa1uptk_nsiaaaaasuvork5cyii base64_ivborw0kggoaaaansuheugaaab0aaaa0caiaaad5uqsmaaabeuleqvryhe3wmwvcqbqayh9fpiydorl0cnlk0gwkhxbiueqglbkqchbiuktdow1fqgghyipkhrakieolfi1celkod45ubhkp1y694w135n4hd_cuxah_tivqtbqg714qeueub3cs3alsfwqkygi23hcxvsvpdrheehgxvvut98a1b3owrml0wuxuhlucjjp2ynkttx1wa22fu_zdph2ce3m_zokidwkuyvt_s_vktcg9vhs51jxmswgooe8febis7pcvku6kxl_drjmyjwtgz_wnkxgwlw4_l0ccjobrkntpb10yvuu9fg4yuarazmhbxliusdik3z5yu7plrqy0sbmqhzduc_raw_t3uwkuxrjrcchu7ivyauxr_iduvn2dxzsh3uynsenmcphxayrxevwc_bdmvhdkc0mquj7kjdbxycujquuqlzlc5elef5l_cuhlyozlmi3iqkzzlpnpxbi7_ntf2muyo6mf_eqcbq7gxe5yl7t_7x4ckw22db9ycvqaaaaasuvork5cyii
Kode Transaksi
Kode Status
Nomor seri Faktur Pajak
(diisi sendiri oleh PKP)
(sesuai yang diberikan oleh KPP)
Langkah Ketiga
PKP menyampaikan nama pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak
1)
PKP menyampaikan surat pemberitahuan nama dan contoh tanda tangan pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, dilampiri dengan KTP/SIM/Paspor yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang.
2)
Surat pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/pegawai tersebut mulai menandatangani Faktur Pajak.
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-24/PJ/2012** tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-08/PJ/2013**.
Jakarta, 28 Mei 2013
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas
t.t.d.
Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001
Informasi lebih lanjut hubungi : | Account Representative | | KRING PAJAK 500200 | SITUS www.pajak.go.id |