peraturan:kodifikasi

Daftar Kodifikasi

Penulisan Dasar Hukum dalam entri FAQ maupun Resume menggunakan Kodifikasi untuk memudahkan dalam proses pembaruan entri jika ada ketentuan baru. Secara umum penulisan Kodifikasi dilakukan dalam huruf kecil dengan merumuskan singkatan ketentuan dan menghilangkan spasi serta garis miring. Untuk ketentuan yang sudah dilakukan ralat diberikan akhiran “-R” dan dimungkinkan untuk menambahkan angka untuk ralat yang lebih dari 1 kali. Untuk dua ketentuan berbeda dengan nomor ketentuan sama, kodifikasi bisa ditambahkan angka pembeda setelah tanda hubung.

Daftar Singkatan Kodifikasi Ketentuan

Daftar bisa dilengkapi jika belum lengkap

Ketentuan	Singkatan Kodifikasi
Undang Undang Dasar	uud
Undang-Undang	uu
Perpu	perpu
Peraturan Pemerintah	pp
Peraturan Presiden	perpres
Peraturan Bersama Menteri	perbm
Peraturan Menteri Keuangan	pmk
Peraturan Menteri Perdagangan	permd
Peraturan Menteri Dalam Negeri	permdn
Peraturan Menteri Perindustrian	permi
Peraturan Bersama Dirjen	perbd
Peraturan Dirjen Pajak	per
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai	perdbc
Peraturan Dirjen Perbendaharaan	perdpb
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri	perdln
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal	perbkpm
Peraturan Daerah	perda
Keputusan Presiden	keppres
Keputusan Bersama Menteri	kepbm
Keputusan Menteri Keuangan	kmk
Keputusan Menteri Dalam Negeri	kepmdn
Keputusan Menteri Perdagangan	kepmd
Keputusan Menteri Perindustrian	kepmi
Keputusan Menteri Tenaga Kerja	kepmtk
Keputusan Bersama Dirjen	kepbd
Keputusan Dirjen Pajak	kep
Keputusan Ketua Pengadian Pajak	kepkpp
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai	kepdbc
Keputusan Dirjen Perbendaharaan	kepdpb
Instruksi Presiden	inpres
Instruksi Menteri Keuangan	inmu
Instruksi Dirjen Pajak	indp
Surat Menteri Keuangan	smu
Surat MenPAN RB	smprb
Surat Direktur	sd
Surat Dirjen Pajak	sdp
Surat Sekretaris Dirjen Pajak	ssdp
Surat Dirjen Bea dan Cukai	sdbc
Surat Dirjen Perbendaharaan	sdpb
Surat Dirjen Anggaran	sda
Surat Direktur Teknis Kepabeanan	sdtp
Surat Edaran Menteri Keuangan	semu
Surat Edaran MenPAN RB	semprb
Surat Edaran Bersama Dirjen	sebd
Surat Edaran Dirjen Pajak	sedp
Surat Edaran Sekretaris Ditjen Pajak	sesdp
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak	sekpp
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai	sedbc
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan	sedpb
Surat Edaran Dirjen Anggaran	seda
Nota Dinas Direktur	ndd
Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak	nddjp
Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak	ndsdjp
Pengumuman	peng
Peraturan Lainnya	perla
Surat Kawat	sk
Surat Kepala PPDDP	skppddp
Lainnya	lain

Berikut beberapa contoh ketentuan dengan bentuk Kodifikasinya:

Ketentuan	Kodifikasi	Link TKB
Instruksi Dirjen Pajak - INS-02/PJ/2017	indp-02pj2017	PENUGASAN KERJA LEMBUR DALAM RANGKA PELAYANAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK PERIODE KETIGA DAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai - KEP - 288/BC.1/UP.9/2006	kepdbc-288bc.1up.92006	PENEMPATAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA III KEPABEANAN DAN CUKAI TAHUN AKADEMIK 2005/2006 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL DAN CUKAI
Keputusan Dirjen Pajak - KEP-47/PJ.10/2014	kep-47pj.102014	PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BENDAHARA YANG SUDAH TIDAK AKTIF
Peraturan Daerah - 31 TAHUN 2005	perda-31tahun2005-1	PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Peraturan Daerah - 31 TAHUN 2005	perda-31tahun2005-2	PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) SULAWESI UTARA TAHUN 2006
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai - P-41/BC/2008	perdbc-41bc2008-1	PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai - P-41/BC/2008	perdbc-41bc2008-2	PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
Peraturan Menteri Keuangan - 53/PMK.011/2007	pmk-53pmk.0112007	RALAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Peraturan Menteri Keuangan - 53/PMK.011/2007	pmk-53pmk.0112007-R	PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)