KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 575/KMK.04/2000
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan
Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG
TIDAK TERUTANG PAJAK.
Pasal 1
(1) Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Barang Modal untuk :
a. kegiatan usaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas
penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan
b. kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai,
dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal tersebut, yang besarnya sebanding
dengan prosentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan
Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan
Nilai.
(2) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mengkreditkan seluruh
Pajak Masukan atas Barang Modal tersebut, maka bagian Pajak Masukan untuk kegiatan lain yang tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
PM
p' x ----------
T
Dengan ketentuan bahwa :
p' adalah besarnya prosentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang tidak
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai dalam satu tahun buku;
T adalah masa manfaat Barang Modal yang ditentukan sebagai berikut :
- untuk bangunan adalah 10 tahun
- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun;
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan dan atau pemeliharaan Barang Modal yang telah
dikreditkan.
Pasal 2
(1) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang :
a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang
menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan
unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak
Pertambahan Nilai; atau
b. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang
Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
c. Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas
penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai; atau
d. Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan
Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :
1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat
dikreditkan;
2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan
tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau
kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan
jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya;
3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan
tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
(2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah
mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2, wajib menghitung
kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dengan rumus sebagai berikut :
a. untuk Barang Modal :
X PM
----- x -------
Y T
dengan ketentuan bahwa :
X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai selama satu tahun
buku;
Y adalah jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku;
T adalah masa manfaat Barang Modal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
angka 2 yang ditentukan sebagai berikut :
- untuk bangunan adalah 10 tahun
- untuk Barang Modal lainnya adalah 5 tahun
PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).
b. Untuk bukan Barang Modal :
X
----- x PM
Y
dengan ketentuan bahwa :
X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun
buku yang bersangkutan.
Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan;
PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2)
Pasal 3
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
pada suatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku.
Pasal 4
Kewajiban menghitung kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan tetapi telah dikreditkan, tidak dilakukan
jika masa manfaat Barang Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a
telah terlampaui.
Pasal 5
Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini juga berlaku dalam hal terjadi
perubahan penggunaan Barang Modal yang atas perolehannya mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
terutang ditangguhkan.
Pasal 6
Pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini tidak berlaku bagi Pengusaha Kena
Pajak yang baginya ditetapkan pedoman pengkreditan Pajak Masukan tersendiri.
Pasal 7
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994
tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang
Terutang Pajak dan Yang Tidak Terutang Pajak dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 575/KMK.04/2000
ÂÂÂ
TENTANG
ÂÂÂ
PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK
I. UMUM
Sehubungan dengan perubahan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983, maka Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 perlu disesuaikan dan diganti dengan Keputusan Menteri
Keuangan ini yang menetapkan pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan yang terutang pajak, dan juga melakukan penyerahan yang tidak
terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat
diketahui dengan pasti. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan ini juga menetapkan pedoman
pengkreditan Pajak Masukan dalam hal terjadi perubahan penggunaan barang modal dari kegiatan
yang terutang pajak menjadi kegiatan yang tidak terutang pajak dan penyerahan yang dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal Barang Modal digunakan baik untuk kegiatan yang terutang dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka cara penghitungan besarnya Pajak
Masukan yang harus dibayar kembali didasarkan pada prosentase rata-rata
penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan jumlah
Pajak Masukan yang telah dikreditkan dibagi dengan masa manfaat Barang Modal yang
bersangkutan.
Contoh :
Generator listrik dibeli Januari 2001 dengan maksud untuk, digunakan seluruhnya
untuk kegiatan pabrik.
Nilai perolehan Rp 50.000.000,00
PPN (Pajak Masukan) Rp 5.000.000,00
(Pajak Masukan sudah dikreditkan seluruhnya dalam SPT Masa Pajak Januari 2001)
Selama tahun 2001 ternyata bahwa :
Untuk masa 6 bulan I digunakan :
- 30% untuk perumahan karyawan dan direksi;
- 70% untuk kegiatan pabrik.
Untuk masa 6 bulan II digunakan :
- 20% untuk perumahan karyawan dan direksi;
- 80% untuk kegiatan pabrik.
Rata-rata penggunaan di luar kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan
usaha (p') adalah :
30% + 20%
----------------- = 25%
2
Masa manfaat barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang Modal tersebut
8 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat
ditetapkan 5 tahun).
Besarnya Pajak Masukan yang harus dibayar kembali untuk tahun 2001 :
Rp5.000.000,00
25% x ---------------------- = Rp250.000,00
5
Untuk tahun selanjutnya dipakai rumus tersebut, dengan penyesuaian atas p'.
Pasal 2
Ayat (1)
Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya :
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (integrated) yang
menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga
mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).
b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya
terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, misalnya Pengusaha
Kena Pajak yang bergerak di bidang perhotelan, disamping melakukan usaha
jasa di bidang perhotelan, juga melakukan penyerahan jasa persewaan
ruangan untuk tempat usaha.
c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang
atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai, misal Pengusaha Kena Pajak yang kegiatan usahanya menghasilkan
atau menyerahkan Barang Kena Pajak berupa roti juga melakukan kegiatan
di bidang jasa angkutan umum yang merupakan jasa yang tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.
d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan
bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang
melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah
sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah :
- Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan
untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan Barang Kena
Pajak yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan
Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasa
angkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang
atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku yang digunakan untuk
membangun rumah sangat sederhana, karena atas penyerahan
rumah sangat sederhana dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;
2) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan seluruhnya terlebih dahulu
namun kemudian harus diperhitungkan kembali adalah :
- Pajak Masukan untuk perolehan truck yang digunakan baik untuk,
perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung.
3) Contoh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepenuhnya adalah :
- Pajak Masukan untuk perolehan mesin-mesin yang digunakan untuk
memproduksi minyak jagung.
Ayat (2)
Contoh penghitungan kembali Pajak Masukan :
a. Untuk barang modal :
- Pajak Masukan atas perolehan truck yang digunakan baik untuk
Perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung pada bulan
Januari 2001 Rp 200.000.000,00 (sudah dikreditkan seluruhnya
melalui SPT Masa Pajak Januari 2001).
- Total omzet 2001 (Y) Rp60.000.000.000,00, diantaranya
Rp6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X).
- Masa manfaat Barang Modal 5 tahun (meskipun masa manfaat Barang
Modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak
Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun).
- Pajak Masukan atas truck yang harus dibayar kembali :
Rp 6 milyar Rp200 juta
---------------- x --------------- = Rp 4.000.000,00
Rp 60 milyar 5
b. Untuk bukan barang modal :
- Pajak Masukan untuk pembelian solar untuk truck-truck yang
digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk sektor perkebunan dan
distribusi jagung serta sektor pabrikasi dan distribusi minyak jagung
= Rp 50.000.000,00;
- Total omzet (Y) 2001 Rp60.000.000.000,00 diantaranya
Rp 6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung.
Rp 6 milyar
----------------- X Rp 50 juta = Rp 5.000.000,00
Rp 60 milyar
Pasal 3
Penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada akhir tahun buku, sehingga hasil
penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut baru diketahui
pada Masa Pajak akhir tahun buku tersebut. Oleh sebab itu penghitungan kembali Pajak
Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada
suatu Masa Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak akhir tahun
buku sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasal 9 ayat (9) Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam Pasal ini adalah antara lain Pengusaha Kena
Pajak yang menghitung Pajak Masukan dengan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 TAHUN 2000.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas