KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 443/KMK.01/2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,
KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK,
DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen
Keuangan, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,
Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang, Susunan Organisasi dan
Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan;
Memperhatikan :
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 184.1/M.PAN/7/2001 tanggal
18 Juli 2001;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR
PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN.
BAB I
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 1
(1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kantor
Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 2
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan
tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal yang ada dalam wilayah
wewenangnya;
b. pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
c. pemantauan, pengolahan dan penyajian informasi perpajakan, registrasi, dan evaluasi data Wajib Pajak
serta pembinaan potensi perpajakan wilayah;
d. bimbingan penyuluhan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan;
e. penyelesaian keberatan dan pengurangan;
f. pembetulan surat ketetapan pajak;
g. pelaksanaan urusan banding Wajib Pajak;
h. pemantauan dan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan
pajak;
i. pemeriksaan dan penyidikan pajak;
j. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelayanan, penyuluhan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang
perpajakan;
k. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4
Kantor Wilayah terdiri dari:
a. Bagian Umum;
b. Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan;
c. Bidang Pajak Penghasilan;
d. Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga
Kantor Wilayah.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan tata usaha, penyusunan laporan, dan pemberian bantuan hukum;
e. pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.
Pasal 7
Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Rumah Tangga;
d. Subbagian Tata Usaha dan Bantuan Hukum.
Pasal 8
(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan anggaran.
(3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kesejahteraan, dan
perlengkapan.
(4) Subbagian Tata Usaha dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,
penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas serta
pemberian bantuan hukum di lingkungan Kantor Wilayah.
Pasal 9
Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pemantauan
wajib pajak, bimbingan teknis dan pengolahan data, penggalian potensi, pemantauan penerimaan, bimbingan
penyuluhan, dan kerjasama perpajakan.
Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Administrasi dan Kerjasama
Perpajakan menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian dukungan teknis operasional komputer;
b. pengumpulan dan pengolahan data atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
c. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
d. pelaksanaan urusan bimbingan penyuluhan dan kerjasama perpajakan;
e. penyusunan monografi perpajakan;
f. pemberian bimbingan teknis ekstensifikasi dan intensifikasi wajib Pajak;
g. pemberian bimbingan registrasi dan pemantauan data Wajib Pajak.
Pasal 11
Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan terdiri dari :
a. Seksi Dukungan Teknis dan Administrasi Basis Data;
b. Seksi Pemantauan Penerimaan Perpajakan;
c. Seksi Kerjasama dan Potensi Perpajakan.
Pasal 12
(1) Seksi Dukungan Teknis dan Administrasi Basis Data mempunyai tugas memberikan dukungan teknis
operasional komputer di lingkungan Kantor Wilayah dan bimbingan teknis operasional komputer
kepada unit-unit operasional, serta pengolahan data atau alat keterangan, penyajian informasi, dan
pengelolaan administrasi basis data.
(2) Seksi Pemantauan Penerimaan Perpajakan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan,
dan penatausahaan serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.
(3) Seksi Kerjasama dan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melakukan kerjasama perpajakan,
bimbingan penyuluhan dan penyusunan monografi perpajakan, bimbingan teknis ekstensifikasi dan
intensifikasi Wajib Pajak, serta bimbingan registrasi dan pemantauan data Wajib Pajak.
Pasal 13
Bidang Pajak Penghasilan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemantauan pemenuhan kewajiban pajak, keberatan, dan restitusi pajak, serta penyelesaian keberatan dan
uraian banding Pajak Penghasilan.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pajak Penghasilan
menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban pajak dan restitusi Pajak
Penghasilan;
b. pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban pajak dan restitusi Pajak Penghasilan;
c. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan
uraian banding Pajak Penghasilan;
d. penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding Pajak Penghasilan;
e. pembetulan Surat Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan.
Pasal 15
Bidang Pajak Penghasilan terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Pajak Penghasilan;
b. Seksi Pemantauan Pajak Penghasilan;
c. Seksi Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan.
Pasal 16
(1) Seksi Bimbingan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan kebijakan
teknis pemenuhan kewajiban dan restitusi Pajak Penghasilan.
(2) Seksi Pemantauan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan
teknis pemenuhan kewajiban dan restitusi Pajak Penghasilan.
(3) Seksi Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan
kebijakan teknis keberatan, pengurangan sanksi, dan banding Pajak Penghasilan, penyelesaian
keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding Pajak Penghasilan, serta pembetulan Surat
Keputusan Keberatan Pajak Penghasilan.
Pasal 17
Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan pemenuhan kewajiban pajak, keberatan, dan restitusi pajak, serta
penyelesaian keberatan dan uraian banding Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan
Pajak Tidak Langsung Lainnya.
Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban pajak dan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
b. pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban pajak dan restitusi Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
c. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
d. penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
e. pembetulan Surat Keputusan Keberatan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
Pasal 19
Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
b. Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
c. Seksi Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
Pasal 20
(1) Seksi Bimbingan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas
melakukan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban dan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
(2) Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas
melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban dan restitusi Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
(3) Seksi Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai
tugas melakukan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis keberatan, pengurangan sanksi, dan banding
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya,
penyelesaian keberatan, pengurangan sanksi, dan uraian banding Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta pembetulan Surat Keputusan
Keberatan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung
Lainnya.
Pasal 21
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantauan pendataan, penilaian, pengenaan,
tata usaha penerimaan dan piutang, penagihan, restitusi, keberatan dan pengurangan, penyelesaian keberatan
dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta menelaah
hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional penilai PBB.
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantauan pendataan dan penilaian Pajak
Bumi dan Bangunan;
b. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantauan pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. pemberian bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan tata usaha
penerimaan dan piutang, penagihan, restitusi, keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. penyelesaian keberatan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan serta pengurangan sanksi;
e. pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional penilai PBB.
Pasal 23
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian;
b. Seksi Bimbingan Pengenaan;
c. Seksi Bimbingan Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan.
Pasal 24
(1) Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas memberikan bimbingan pelaksanaan
kebijakan teknis dan pemantauan pendataan dan penilaian termasuk proses klasifikasi nilai jual objek
pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah;
(2) Seksi Bimbingan Pengenaan mempunyai tugas memberikan bimbingan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pemantauan pengenaan termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta
pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(3) Seksi Bimbingan Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan mempunyai tugas memberikan bimbingan
pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan tata usaha penerimaan, piutang,
penagihan, restitusi, keberatan dan pengurangan, penyelesaian keberatan dan pengurangan,
pengurangan sanksi serta pembetulan Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pasal 25
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis
administrasi dan pemantauan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, serta melaksanakan administrasi
pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak serta menelaah hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional
pemeriksa pajak.
Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan
Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi :
a. pemberian bimbingan teknis administrasi dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan, penyidikan dan
penagihan pajak;
b. pelaksanaan administrasi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak;
c. penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak.
Pasal 27
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri dari :
a. Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Penyidikan;
b. Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan;
c. Seksi Bimbingan Penagihan.
Pasal 28
(1) Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis
administrasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan pajak.
(2) Seksi Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan administrasi dan
pemantauan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak.
(3) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis administrasi dan
pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak, serta pelaksanaan administrasi
penagihan pajak.
BAB II
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 29
(1) Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KPP adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah.
(2) KPP dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 30
KPP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana
terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPP menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan,
dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
b. penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas
Wajib Pajak;
c. pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
d. penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan
banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
e. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
f. penerbitan surat ketetapan pajak;
g. pembetulan surat ketetapan pajak;
h. pengurangan sanksi pajak;
i. penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
j. pelaksanaan administrasi KPP.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 32
KPP terdiri dari :
a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
c. Seksi Tata Usaha Perpajakan;
d. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
e. Seksi Pajak Penghasilan Badan;
f. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan;
g. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
h. Seksi Penagihan;
i. Seksi Penerimaan dan Keberatan;
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 33
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah
tangga.
(2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan
penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi
Wajib Pajak.
(3) Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan
pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan surat ketetapan
pajak.
(4) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan
perekaman surat pemberitahuan pajak Penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa,
pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan fiskal luar negeri.
(5) Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman
surat pemberitahuan pajak Penghasilan Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan
sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.
(6) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan
penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan,
pengawasan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang
ditentukan.
(7) Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan
penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi
Faktur Pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.
(8) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan,
penundaan dan angsuran, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
(9) Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan,
pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat perhitungan pajak, penyiapan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak,
penyelesaian keberatan, dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan
sanksi.
BAB III
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 34
(1) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut KPPBB
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2) KPPBB dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 35
KPPBB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 36
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, KPPBB menyelenggarakan fungsi :
a. pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. pengolahan dan penyajian data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;
c. penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
d. penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
e. penyelesaian keberatan, pengurangan, dan penatausahaan banding;
f. pembetulan surat ketetapan pajak;
g. pengurangan sanksi pajak;
h. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;
i. pelaksanaan administrasi KPPBB.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 37
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari :
a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pendataan dan Penilaian;
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
d. Seksi Penetapan;
e. Seksi Penerimaan;
f. Seksi Penagihan;
g. Seksi Keberatan dan Pengurangan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 38
(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah
tangga.
(2) Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan urusan pendataan objek dan subjek pajak,
penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi pajak.
(3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perekaman, pengolahan
data, analisis dan penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.
(4) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan urusan penetapan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak
Bumi dan Bangunan dan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(5) Seksi Penerimaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan
pengalokasian penerimaan serta pemantauan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
(6) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak, penagihan, dan
pembuatan usul penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.
(7) Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan penyelesaian keberatan, pengurangan,
uraian banding, pengurangan sanksi serta pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan dan
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BAB IV
KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 39
(1) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Karikpa
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2) Karikpa dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 40
Karikpa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan
di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Karikpa menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan pemeriksaan lengkap Wajib Pajak;
b. pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana
perpajakan;
c. pelaksanaan pembuatan alat keterangan atau data;
d. pelaksanaan administrasi Karikpa.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 42
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak terdiri dari :
a. Subbagian Umum;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 43
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pemeriksaan dan penyidikan pajak,
kepegawaian, keuangan, tata persuratan, dan rumah tangga.
BAB V
KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN
POTENSI PERPAJAKAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 44
(1) Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut
KP-4 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala KPP.
(2) KP-4 dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 45
KP-4 mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat,
pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak, dan membantu KPP dan KPPBB dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, dan
keuangan.
Pasal 46
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, KP-4 menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
b. pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
c. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP dan
KPPBB;
d. pelaksanaan administrasi KP-4.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 47
KP-4 terdiri dari :
a. Petugas Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 48
Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga
dan perlengkapan.
BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 49
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 50
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala KPP, Kepala KPPBB, atau Kepala Karikpa yang
bersangkutan.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 51
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak serta dengan Instansi lain di luar
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasal 52
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 53
Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan.
Pasal 54
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 55
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan
satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 56
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
Pasal 57
(1) Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bagian Umum menampung laporan
tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Wilayah.
(2) Para Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kepala Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak, dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan
berkala Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak.
(3) Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan menyampaikan laporan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun
laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.
(4) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.
BAB VIII
LOKASI
Pasal 58
(1) Sejak berlakunya Keputusan ini, terdapat :
a. 18 (delapan belas) Kantor Wilayah;
b. 173 (seratus tujuh puluh tiga) KPP;
c. 141 (seratus empat puluh satu) KPPBB;
d. 55 (lima puluh lima) Karikpa;
e. 236 (dua ratus tiga puluh enam) KP-4.
(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja :
a. Kantor Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. KPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
c. KPPBB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
d. Karikpa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
e. KP-4 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Keputusan ini.
BAB IX
ESELONISASI
Pasal 59
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah jabatan eselon II a.
(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah jabatan
eselon III a
(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kepala
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah jabatan eselon III a.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah jabatan
eselon IV a.
(5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan, dan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak adalah jabatan eselon IV a.
(6) Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan adalah jabatan eselon IV a.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 60
Susunan organisasi pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya Khusus tidak terdapat
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pasal 61
Susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah, Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, dan
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tidak terdapat Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
Pasal 63
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29
Maret 1994 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997 sepanjang yang
mengatur mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan Pajak,
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 64
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RIZAL RAMLI