KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/KMK.05/1997
TENTANG
TATALAKSANA PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya Undang-undang Kepabeanan dan peraturan
perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai diperlukan penindakan di bidang kepabeanan;
b. bahwa penindakan di bidang kepabeanan dimaksud harus efektif dan tidak menimbulkan hambatan
kelancaran arus barang dan penumpang;
c. bahwa untuk melaksanakan penindakan demikian perlu diatur dengan Keputusan Menteri;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) dan semua peraturan pelaksanaannya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang
Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3627) dan semua peraturan pelaksanaannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) dan semua
peraturan pelaksanaannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan
dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3651) dan semua peraturan pelaksanaan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA LAKSANA PENINDAKAN DI BIDANG
KEPABEANAN
BAB I
PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENEGAHAN SARANA PENGANGKUT,
DAN/ATAU BARANG DI ATASNYA
Pasal 1
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya tersangkut
pelanggaran Kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau belum dipenuhi/
diselesaikan kewajiban pabeannya, Pejabat Bea dan Cukai berwenang :
a. menghentikan sarana pengangkut;
b. memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya; dan
c. menegah sarana pengangkut dan/atau barang diatasnya.
(2) Dalam menghentikan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Bea dan
Cukai dapat menggunakan :
a. Kapal Patroli; atau
b. Sarana pengangkut lainnya; dan
c. Senjata Api dalam hal diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
tata cara patroli diatur oleh Direktur Jenderal.
(4) Penghentian sarana pengangkut oleh Pejabat Bea dan Cukai dilakukan dengan cara memberikan
isyarat kepada pengangkut.
(5) Dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara
paksa.
Pasal 2
Dalam hal di tempat penghentian tidak mungkin dilakukan pemeriksaan karena :
a. mengganggu ketertiban umum; atau
b. membahayakan keselamatan pengangkut, sarana pengangkut atau Pejabat Bea dan Cukai;
Pejabat Bea dan Cukai berwenang memerintahkan pengangkut membawa sarana pengangkut dan/atau barang
diatasnya ke Kantor Pabean atau ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.
Pasal 3
(1) Dalam melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang di atasnya, Pejabat Bea dan Cukai
berwenang :
a. memasuki sarana pengangkut dan/atau bagiannya;
b. meminta surat atau dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan/atau barang
di atasnya; dan
c. memerintahkan pengangkut untuk membuka sarana pengangkut/bagian-bagiannya dan/atau
kemasan barang diatasnya.
(2) Dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipenuhi, Pejabat bea dan
Cukai membuka sendiri sarana pengangkut/bagian-bagiannya dan/atau kemasan barang di atasnya.
(3) Atas hasil pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya, dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pengangkut.
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, pengangkut dan sarana
pengangkut serta barang yang ada di atasnya dapat segera meneruskan perjalanannya.
(5) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai wajib melakukan
penegahan sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya dan memerintahkan kepada pengangkut
untuk membawa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya ke Kantor Pabean.
(6) Sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan
kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih
lanjut.
Pasal 4
(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana
pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang
berlaku.
(2) Sarana pengangkut dan/atau barang yang dibongkar ditegah dan diserahkan kepada Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dengan Berita Acara Serah Terima untuk penyelidikan/penyidikan
lebih lanjut.
Pasal 5
Atas pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghentian pembongkaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Bea dan Cukai :
a. membuat Surat Bukti Penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran, dan
b. menyampaikan Surat Bukti Penindakan kepada pengangkut/pemilik barang atau kuasanya dengan
mendapat tanda terima dari yang bersangkutan.
BAB II
PEMERIKSAAN DAN PENEGAHAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
Pasal 6
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa suatu barang tersangkut pelanggaran kepabeanan,
peraturan larangan/pembatasan impor atau ekspor, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan
pemeriksaan terhadap :
a. barang impor;
b. barang ekspor; atau
c. barang yang dikirim dari suatu tempat ke tempat lain di dalam Daerah Pabean melalui suatu
tempat di luar Daerah Pabean.
(2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir, eksportir,
pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau kuasanya
wajib menyerahkan barang dan membuka setiap kemasan barang yang akan diperiksa.
(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, Pejabat Bea dan Cukai
membuka sendiri kemasan barang dan melakukan pemeriksaan atas barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(4) Hasil pemeriksaan barang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh
Pejabat Bea dan Cukai dan pemilik barang atau kuasanya.
Pasal 7
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditentukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai
menghentikan pemeriksaan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai wajib melakukan
penegahan.
Pasal 8
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap
barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran
bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean dan memerintahkan kepada pengangkut atau pemilik
barang/sarana pengangkut atau kuasanya untuk menunda pemuatan, pengangkutan, dan pengeluaran
barang.
(2) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan membuat Laporan kejadian dan menyerahkan
barang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dengan Berita Acara Serah Terima untuk
penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
Pasal 9
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap
barang impor yang belum memenuhi kewajiban pabeannya yang keluar dari kawasan pabean dengan
memerintahkan kepada pemilik atau kuasanya untuk tidak mengangkut, memindahkan, dan membuka
kemasan atau peti kemas barang impor tersebut.
(2) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan membuat Laporan Kejadian dan menyerahkan
barang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dengan Berita Acara Serah Terima untuk
penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
(3) Dalam hal penegahan dilakukan di tempat importir atau pemilik barang, sepanjang dapat dijamin
hak-hak negara barang yang ditegah dapat ditimbun di tempat yang bersangkutan.
(4) Dalam hal hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya pelanggaran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Bea dan Cukai menghentikan penegahan.
(5) Dalam hal hasil penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Bea dan Cukai melakukan penyidikan.
Pasal 10
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap
barang ekspor yang belum yang belum memenuhi kewajiban kepabeannya dengan memerintahkan
kepada pemilik/atau kuasanya untuk menunda pengangkutan, tidak memindahkan, tidak membuka
kemasan atau peti kemas barang ekspor tersebut.
(2) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan membuat Laporan Kejadian dan menyerahkan
barang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dengan Berita Acara Serah Terima untuk
penyelidikan/penyidikan lebih lanjut
(3) Dalam hal penegahan dilakukan di tempat eksportir atau pemilik barang, sepanjang dapat dijamin
hak-hak negara yang tegah dapat ditimbun di tempat yang bersangkutan.
Pasal 11
Atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, dan Pasal 10, pejabat Bea dan Cukai :
a. membuat Surat Bukti Penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran.
b. menyampaikan Surat Bukti Penindakan kepada pengangkut/pemilik barang atau kuasanya dengan
mendapat tanda terima dari yang bersangkutan.
BAB III
PEMERIKSAAN BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN, SURAT ATAU DOKUMEN
YANG BERKAITAN DENGAN BARANG DAN PENEGAHAN BARANG
Pasal 12
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup Pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan melakukan
pemeriksaan terhadap :
a. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan
bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan
berdasarkan undang-undang; atau
b. bangunan atau tempat lain yang menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang dibawah
pengawasan Pabean;
(2) Berdasarkan petunjuk yang cukup Pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan memeriksa
bangunan atau tempat yang bukan merupakan rumah tinggal yang berdasarkan undang-undang
penyelenggaraannya tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat
memeriksa setiap barang yang ditemukan.
(3) Pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib :
a. menunjukkan tempat-tempat yang menjadi bagian dari bangunan atau tempat lain yang di
periksa;
b. menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang; dan
c. menyerahkan barang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk di periksa.
(4) Dalam hal pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat lain tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan sendiri
terhadap bangunan atau tempat lain dan barang di dalamnya sebagaimana di maksud pada ayat (1)
dan ayat (2).
(5) Atas hasil pemeriksaan bangunan atau tempat lain dan barang didalamnya di tuangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pemilik atau yang
menguasai bangunan atau tempat lain yang di periksa.
Pasal 13
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai
menghentikan penindakan.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai melakukan
penegahan barang.
(3) Barang yang di tegah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Bea dan cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
Pasal 14
Atas pemeriksaan bangunan atau tempat lain dan barang didalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan penegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai :
a. membuat Surat Bukti Penindakan yang menyebutkan alasan penindakan atau jenis pelanggaran.
b. menyampaikan Surat Bukti Penindakan kepada Pemilik barang atau kuasanya dengan mendapat
tanda terima dari yang bersangkutan.
BAB IV
PEMERIKSAAN BADAN
Pasal 15
(1) Berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa seseorang membawa barang yang tersangkut pelanggaran
kepabeanan atau peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor, Pejabat Bea dan Cukai
berwenang memeriksa badan orang yang :
a. berada diatas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk kedalam Daerah
Pabean;
b. berada diatas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar
Daerah Pabean;
c. sedang berada diatas baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau tempat
penimbunan berikat; atau
d. sedang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean.
(2) Orang sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai
menuju tempat pemeriksaan khusus untuk pemeriksaan badan.
(3) Dalam hal orang sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan
Cukai sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibuatkan laporan kejadian dan diserahkan kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai untuk pemeriksaan badan dan penyelidikan/penyidikan
lebih lanjut.
(4) Pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat tertutup oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) Pejabat Bea dan Cukai yang sama jenis kelaminnya dengan yang
diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Pasal 16
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak di temukan adanya pelanggaran, orang yang di periksa dapat
segera meninggalkan tempat pemeriksaan/meneruskan perjalanannya.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan di temukan adanya pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan
pemeriksaan menyerahkan orang dan barang kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan
Cukai untuk penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
(3) Atas pemeriksaan badan, Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Laporan.
BAB V
PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN ATAS BARANG YANG DITEGAH
Pasal 17
(1) Terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5), Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan
Pasal 13 ayat (2), pemilik/atau kuasanya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal atau Pejabat yang di tunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya Surat Bukti Penindakan (Penegahan), dengan ketentuan :
a. menyebutkan alasan-alasan keberatan; dan
b. melampirkan bukti-bukti yang menguatkan.
(2) Dalam hal barang yang di tegah merupakan barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya,
tidak dapat diajukan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1).
Pasal 18
Barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah di selesaikan dengan cara :
a. diserahkan kembali kepada pemiliknya, dalam hal :
1) telah memenuhi kewajiban pabean
2) penegahan barang dan/atau sarana pengangkut yang dilakukan tanpa Surat Perintah
penegahan karena alasan mendesak dan perlu, tidak mendapat persetujuan dari Direktur
Jenderal atau Pejabat yang di tunjuk;
3) keberatan yang diajukan oleh pemilik barang dan/atau sarana pengangkut di terima/disetujui
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
4) keberatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak mendapat putusan Direktur
Jenderal atau Pejabat yang di tunjuk setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di
terimanya permohonan keberatan; atau
5) tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan, setelah di serahkan uang pengganti yang besarnya
tidak melebihi harga barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah
b. di musnahkan karena barang tersebut busuk;
c. dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan
biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang di larang atau di batasi;
d. diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan;
e. dalam hal menyangkut barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik negara.
Pasal 19
(1) dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) di terima karena tidak
ditemukan adanya pelanggaran :
a. barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah;
b. uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah; atau
c. uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah,
berdasarkan putusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada pemiliknya.
(2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditolak karena terbukti adanya
pelanggaran ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan impor yang diancam dengan sanksi
administrasi :
a. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah
b. uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah; atau
c. uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah,
berdasarkan putusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang di tunjuk di serahkan kepada pemiliknya
setelah Bea Masuk dan sanksi administrasi berupa denda telah di bayar dan semua persyaratan yang
di perlukan dalam rangka impor telah di penuhi.
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditolak karena terbukti adanya
pelanggaran ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan ekspor yang diancam dengan sanksi
administrasi :
a. barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah;
b. uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah; atau
c. uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang di tegah,
berdasarkan putusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang di tunjuk di serahkan kepada pemiliknya
setelah sanksi administrasi berupa denda dan pungutan negara dalam rangka ekspor telah di bayar
dan semua persyaratan yang diperlukan dalam rangka ekspor telah dipenuhi.
(4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) ditolak karena terbukti adanya
pelanggaran ketentuan undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana :
a. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah;
b. uang hasil lelang barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; atau
c. uang pengganti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah.
diserahkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai sebagai barang bukti.
(5) Apabila setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk tidak
memberi putusan :
a. keberatan dianggap diterima; dan
b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah diselesaikan sesuai ketentuan pada ayat
(1).
(6) Putusan Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat 3, dan ayat (4) segera diberitahukan kepada pemilik barang dan/atau sarana pengangkut yang
ditegah.
Pasal 20
(1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) huruf b dan c, ayat
(3) huruf b dan c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a
dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat yang di tunjuk Direktur Jenderal.
BAB VI
PENYEGELAN
Pasal 21
(1) Untuk melakukan penyegelan Pejabat Bea dan Cukai mempergunakan kunci, segel, dan/atau tanda
pengaman lainnya.
(2) Bentuk dan ciri-ciri kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan dalam penyegelan, serta
cara penyegelan dan penghentian penyegelan diatur oleh Direktur Jenderal.
(3) Segel dan/atau tanda pengaman yang digunakan oleh instansi pabean di negara lain atau pihak lain
dapat di terima sebagai pengganti segel.
Pasal 22
Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penyegelan terhadap :
a. Barang impor yang belum dipenuhi atau diselesaikan kewajiban pabeannya;
b. Barang ekspor yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut atau di tempat penimbunan
atau tempat lain; atau
c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah; dan/atau
d. Bangunan atau tempat lain yang didalamnya ditimbun barang impor dan/atau ekspor yang ditegah.
Pasal 23
(1) Penyegelan dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal :
a. berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang, sarana pengangkut, dan orang ditemukan
adanya pelanggaran Kepabeanan dan/atau peraturan larangan/pembatasan impor atau
ekspor dan dilakukan penegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 7 ayat
(2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2);
b. penjagaan, pengawasan atau pengawalan yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh
Pejabat Bea dan Cukai terhadap barang dan/atau sarana pengangkut yang belum
diselesaikan kewajiban pabeannya tidak dimungkinkan; atau
c. diperlukan guna kepentingan pengamanan hak-hak negara dan penangguhan pengeluaran
barang.
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang
menyebutkan jenis, jumlah, nomor segel yang digunakan, dan tempat-tempat atau bagian-bagian
yang disegel serta cara pelekatan/penempatan segel.
Pasal 24
(1) Terhadap barang, sarana pengangkut atau bangunan/tempat lain atau tempat-tempat didalamnya
yang disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai, pemilik atau kuasanya wajib menjaga agar semua kunci,
segel, atau tanda pengaman tidak rusak atau hilang.
(2) Kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang tidak boleh dibuka, dilepas atau dirusak tanpa
izin dari Pejabat Bea dan Cukai.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang menemukan pembukaan, pengrusakan atau penglepasan kunci, segel,
atau tanda pengaman tanpa izin Pejabat Bea dan Cukai wajib membuat Laporan.
Pasal 25
Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihentikan dan disegel dapat dibuka dalam hal :
a. Barang dan/atau sarana pengangkut telah diselesaikan kewajiban pabeannya.
b. Penyegelan sebagai tindak lanjut dari penegahan yang dilakukan tanpa Surat Perintah tidak
mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
c. Barang dan/atau sarana pengangkut diserahkan kepada penyidik sebagai barang bukti.
BAB VII
SURAT PERINTAH, LAPORAN, SURAT BUKTI PENINDAKAN, DAN BERITA ACARA
Pasal 26
Untuk melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan, Pejabat Bea
dan Cukai harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 27
Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama Pejabat Bea dan Cukai yang diberi perintah;
2. Bentuk dan alasan penindakan;
3. Jangka waktu berlakunya Surat Perintah;
4. Kewajiban pelaporan hasil penindakan.
Pasal 28
(1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak diperlukan dalam hal :
a. Pemeriksaan bangunan atau tempat lain yang menurut undang-undang berada dibawah
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. Dalam keadaan mendesak diperlukan tindakan untuk menghentikan, memeriksa, atau
menegah sarana pengangkut dan/atau barang;
c. Melakukan pengejaran terhadap orang pribadi dan/atau sarana pengangkut yang membawa
barang yang diduga melanggar undang-undang;
d. Pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
(2) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau
huruf c segera melaporkan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu
selambat-lambatnya 1 x 24 jam terhitung sejak penindakan dilakukan.
(3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau c dihentikan dalam hal Direktur
Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan Surat Perintah dalam waktu 1 x 24 jam sejak
menerima laporan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penindakan.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
Ketentuan mengenai petunjuk yang cukup untuk melakukan penindakan di bidang Kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal
12 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.
Pasal 30
Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, dikuasai negara dan disimpan
di Tempat Penimbunan Pabean.
Pasal 31
(1) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat penghentian,
pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau
pemilik barang atau kuasanya.
(2) Dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran, segala resiko dan biaya yang timbul akibat
penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan menjadi beban dan tanggung jawab
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(3) Dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran tetapi pengangkut atau pemilik barang dan/atau
sarana pengangkut atau kuasanya, importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara,
pengusaha Tempat Penimbunan Berikat atau pemilik/yang menguasai bangunan atau tempat lain tidak
memenuhi kewajibannya atau tidak mematuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1),
Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (1) segala
resiko dan biaya yang timbul akibat penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan menjadi
beban dan tanggung jawab pengangkut dan/atau pemilik barang atau kuasanya.
Pasal 32
Bentuk Surat Perintah, Laporan, Surat Bukti Penindakan, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Penyegelan,
dan Berita Acara Serah Terima ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini diatur oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 34
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 1997
MENTERI KEUANGAN,
ttd
MAR'IE MUHAMMAD