KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/KMK.04/1987
TENTANG
TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG MODAL OLEH PENGUSAHA TERTENTU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 TAHUN 1986 tentang Penundaan
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Modal oleh
Pengusaha Tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara nomor 3262);
2. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3264);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 TAHUN 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Modal oleh Pengusaha
tertentu;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 961/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 jo. Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.04/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
MEMUTUSKAN :
Dengan mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 325/KMK.01/1986 tanggal 6 Mei
1986 tentang Penangguhan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Modal untuk Perusahaan
Jasa PMA/PMDN.
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG MODAL
OLEH PENGUSAHA TERTENTU.
Pasal 1
(1) Atas Impor Barang Modal yang mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan jasa yang
dilakukan oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor
37 TAHUN 1986 diberikan Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah untuk Jangka waktu menurut Daftar Lampiran Keputusan ini.
(2) Jangka waktu penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhitung
sejak perusahaan mulai berproduksi komersial.
(3) Cara pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 2
Atas Penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tidak dikenakan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pasal 3
(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis
untuk memperoleh penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah kepada Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan jenis, jumlah dan harga
barang modal yang diimpor.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan rekomendasi Ketua
BKPM.
(4) Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk setelah meneliti permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) mengeluarkan keputusan tentang Penundaan Pembayaran Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal dimaksud
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan tertulis sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (2) dan (3).
Pasal 4
(1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang melakukan impor Barang Modal
melakukan sendiri penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang seharusnya terhutang dan mencantumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah tersebut dalam PPUD dan SSP.
(2) Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus diserahkan kepada Bank Devisa atau
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan PPUD dan SSP sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 5
(1) Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 menerbitkan STS atau bukti pemungutan atas barang
impor (KPU 22) dan selanjutnya membubuhkan cap/stempel "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DITUNDA" dan tanggal serta nomor Keputusan Penundaan
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada semua lembar
PPUD, SSP, STS atau KPU 22.
(2) Asli STS atau Bukti Pemungutan Atas Impor (KPU 22), dilampiri dokumen tersebut dalam ayat (1),
diserahkan kepada pengusaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) untuk keperluan
pengeluaran barang.
(3) Tindasan dokumen tersebut pada ayat (1) setiap minggu dan akhir bulan disampaikan oleh Bank
Devisa atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kepala
inspeksi Pajak ditempat kedudukan Bank Devisa atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
bersangkutan disertai dengan Surat Pengantar.
Pasal 6
Ketentuan Keputusan Menteri Keuangan ini diberlakukan juga terhadap Pengusaha Jasa PMA/PMDN yang telah
melaksanakan Impor Barang Modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
325/KMK.01/1986 tanggal 6 Mei 1986.
Pasal 7
Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 6 Mei
1985.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Di tetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 April 1987
MENTERI KEUANGAN
ttd
RADIUS PRAWIRO