KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 22/BC/1999
TENTANG
WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/KMK.05/1996 tanggal
1 April 1996 tentang Penyediaan Dan Desain Pita Cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatur
lebih lanjut ketentuan teknis penyediaan pita cukai;
b. Bahwa untuk melaksanakan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam suatau
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara nomor 3613);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang
Pelunasan Cukai setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor :105/KMK.05/1997 tanggal 12 Maret 1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang
Penyediaan dan Desain Pita Cukai;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/KMK.05/1999 tanggal 31 Maret 1999
tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
Pasal 1
(1) Pita cukai hasil tembakau disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 7(tujuh) jenis
warna.
(2) Masing- masing warna pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaaannya dibedakan
berdasarkan jenis hasil tembakau, golongan pabrik, dan tarif cukai.
Pasal 2
(1) Untuk pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang diproduksi di
dalam negeri, ditetapkan warna pita cukai sebagai berikut :
____________________________________________________________________________________
Jenis Hasil Warna Pita Golongan Pengusaha Tarif Cukai
Tembakau Cukai Pabrik
____________________________________________________________________________________
SKT/KLB/KLM Jingga Besar 16%
Menengah 8%
Ungu Kecil 4%
Biru Kecil Sekali 4%
____________________________________________________________________________________
SKM Hijau Besar 36%
Menengah 30%
Menengah 28%
Merah Kecil 22%
Kecil 20%
____________________________________________________________________________________
SPM Abu-abu Besar 36%
Abu-abu Menengah 30%
Menengah 28%
Abu-abu Kecil 28%
Kecil 28%
____________________________________________________________________________________
CRT Coklat Besar, Menengah dan Kecil 16%
Merah Kecil Sekali 16%
____________________________________________________________________________________
TIS Coklat Besar 16%
Menengah 8%
Merah Kecil 4%
Jingga Kecil Sekali 4%
____________________________________________________________________________________
HPTL Ungu Besar, Menengah dan Kecil 16%
Hijau Kecil Sekali 16%
____________________________________________________________________________________
(2) Untuk pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang diproduksi di
luar negeri (impor), ditetapkan warna pita cukai sebagai berikut :
a. Merah, untuk sigaret kretek jenis SKM, SKT, dan KLB;
b. Coklat, untuk sigaret putih mesin (SPM);
c. Hijau, untuk cerutu (CRT);
d. Biru, untuk tembakau iris (TIS) atau hasil tembakau lainnya.
Pasal 3
Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka ketentuan tentang warna pita cukai hasil tembakau yang berlaku
sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki atau diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris DJBC;
6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan DJBC;
7. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 1999
Direktur Jenderal
ttd.
DR. Permana Agung D., MSc
NIP. 060044475