Keputusan Bersama Dirjen
Keputusan Bersama Dirjen - KEP-277/PJ/2016 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR, DAN PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 35/PJ/2006 :: KERJASAMA PELAKSANAAN INVESTIGASI, PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Keputusan Bersama Dirjen - 23/BC/2004 :: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 56/PJ/2004 :: PERTUKARAN DOKUMEN/DATA SECARA ELEKTRONIK ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 392/PJ./2003 :: DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 227/PJ./2003 :: PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PAJAK MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) YANG DIOLAH DENGAN CARA ON-LINE
Keputusan Bersama Dirjen - KEP-48/PJ/2003 :: PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK
Keputusan Bersama Dirjen - KEP-47/PJ./2003 :: TATA CARA PEMBAYARAN, PEMINDAHBUKUAN, PELIMPAHAN, DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 641/PJ/2001 :: KOORDINASI EKTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PROPINSI IRIAN JAYA
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 164/PJ./2001 :: TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
Keputusan Bersama Dirjen - KEP-87/PJ/2000 :: TATA CARA PENYALURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 68/PJ/2000 :: PETUNJUK TEKNIS PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TELAH DIBAYAR OLEH PENGUSAHA SUMBERDAYA PANASBUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK
Keputusan Bersama Dirjen - KEP-306/PJ./1999 :: TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 169/PJ/1997 :: PEMERIKSAAN BERSAMA DAN TUKAR MENUKAR INFORMASI
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 74/PJ/1995 :: PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-13/PJ/1993, KEP-49/BC/1993, TANGGAL 12 JUNI 1993
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 38/PJ.6/1995 :: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-12/A/44/0394, KEP-04/PJ.6/1994, TANGGAL 25 MARET 1994 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 06/PJ.6/1995 :: TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF BAGI WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBELUM SPPT DITERBITKAN
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 04/PJ.6/1994 :: TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT
Keputusan Bersama Dirjen - KEP-17/PJ/1993 :: TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK/KANTOR POS DAN GIRO, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Keputusan Bersama Dirjen - KEP - 18/PJ/1986 :: TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN BEA MASUK, PPN DAN PPn BARANG MEWAH SERTA PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG MELALUI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO