KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 459/PJ./2002
TENTANG
TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG
DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyitaan kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka
penagihan pajak dengan Surat Paksa, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara
Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 135 TAHUN 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 136 TAHUN 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang
Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4050);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan
Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK
BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.
Pasal 1
Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain
yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,
menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit,
Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan
pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak
menurut undang-undang dan peraturan daerah.
4. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan
sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
5. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga,
denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan
dengan penagihan pajak.
Pasal 2
(1) Pejabat menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa piutang Penanggung Pajak
akan digunakan untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
(2) Apabila setelah batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak,
Pejabat memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan.
Pasal 3
(1) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang
yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Daftar rincian tersebut terdiri dari jumlah lembar surat perjanjian hutang-piutang (promissory
notes) antara Penanggung Pajak dengan pihak ketiga, identitas pihak ketiga dan nilai piutang
yang harus ditagih;
b. Jurusita Pajak melakukan penyitaan piutang langsung dari Penanggung Pajak maupun dari
pihak ketiga dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
c. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari
Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak
dan pihak yang berkewajiban membayar utang;
d. Apabila Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Persetujuan Pengalihan
Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, penyitaan tetap dapat
dilaksanakan dan Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Untuk surat perjanjian hutang-piutang (promissory notes) yang tidak diperdagangkan
di Bursa Efek, maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak
dan dua orang saksi dimana salah seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat
sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa;
2. Untuk surat perjanjian hutang-piutang (promissory notes) yang diperdagangkan di
Bursa Efek, maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak
dan dua orang saksi dimana salah seorang saksi dari Badan Pengawas Pasar Modal
atau Kustodian.
(2) Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu
setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, maka pelunasan utang pajak dan biaya penagihan
pajak dengan piutang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
cara:
a. Piutang dijual oleh Pejabat kepada pembeli dan Pejabat menyetorkan uang hasil penjualan
tersebut ke Kas Negara dengan melampirkan Surat Setoran Pajak yang telah ditandatangani
dan diberi cap (stempel) oleh Kas Negara; atau
b. uang tunai disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara
atas permintaan Pejabat dan melampirkan Surat Setoran Pajak yang telah ditandatangani dan
diberi cap (stempel) oleh Kas Negara;
c. Apabila jumlah piutang atau hasil penjualan piutang lebih besar dari pada jumlah utang pajak
dan biaya penagihan pajak, maka sisa kelebihan uang hasil penjualan piutang tersebut
dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan penjualan
piutang.
Pasal 4
Pencabutan sita terhadap piutang dilakukan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menggunakan atau tidak menggunakan piutang yang telah disita berdasarkan bukti
Surat Setoran Pajak yang telah dicap dan ditandatangani oleh bank sebelum jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak penyitaan berakhir, dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan
tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita
Acara Pelaksanaan Sita.
Pasal 5
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
HADI POERNOMO