PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 28/PJ./2005
TENTANG
PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP DINAS SEMENTARA UNTUK UNIT KANTOR
VERTIKAL SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan reorganisasi unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, maka untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas di bidang administrasi perlu diatur penomoran kode surat dan cap dinas untuk
kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
b. bahwa sehubungan belum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang
penomoran kode surat dan cap dinas unit kantor vertikal, maka perlu ditetapkan penggunaan nomor
kode surat dan cap dinas sementara melalui penetapan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak;
c. bahwa berdasarkan hal-hal pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Penggunaan Nomor Kode Surat dan Cap Dinas Sementara untuk Unit Kantor Vertikal
sehubungan dengan Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2004;
Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan
Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
473/KMK.01/2004;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan
Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan
Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.01/2004 tentang
Pengaturan Kembali Cap Dinas Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.1/2004 tentang Pengaturan Kembali Penomoran dan
Pemberian Kode Surat Kantor Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KM.1/2004;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KM.1/2004 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Surat di
Lingkungan Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434a/KM.1/2004 tentang Cap Dinas di Lingkungan Departemen
Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGGUNAAN NOMOR KODE SURAT DAN CAP DINAS
SEMENTARA UNTUK UNIT KANTOR VERTIKAL SEHUBUNGAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK TAHUN 2004.
PERTAMA :
Menetapkan penomoran dan pemberian kode surat, serta cap dinas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, ]
Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini.
KEDUA :
a. Cap Jabatan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk menyertai tanda tangan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
b. Cap Jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya digunakan untuk menyertai tanda tangan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Madya;
c. Cap Jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama digunakan untuk menyertai tanda tangan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
d. Cap Jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak digunakan untuk menyertai tanda tangan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak;
e. Cap Jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk menyertai tanda
tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
f. Cap Jabatan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak digunakan untuk menyertai tanda
tangan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
g. Cap Jabatan Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan digunakan untuk
menyertai tanda tangan pejabat Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
KETIGA :
a. Cap Instansi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk menyertai tanda tangan
Pejabat Sementara (Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama (a.n.) dan untuk
beliau (u.b.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
b. Cap Instansi Kantor Pelayanan Pajak Madya digunakan untuk menyertai tanda tangan Pejabat
Sementara (Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama (a.n.) dan untuk beliau
(u.b.) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya;
c. Cap Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama digunakan untuk menyertai tanda tangan Pejabat
Sementara (Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama (a.n.) dan untuk beliau
(u.b.) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
d. Cap Instansi Kantor Pelayanan Pajak digunakan untuk menyertai tanda tangan Pejabat Sementara
(Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama (a.n.) dan untuk beliau (u.b.) Kepala
Kantor Pelayanan Pajak;
e. Cap Instansi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk menyertai tanda tangan
Pejabat Sementara (Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama (a.n.) dan untuk
beliau (u.b.) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
f. Cap Instansi Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak digunakan untuk menyertai tanda tangan
Pejabat Sementara (Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama (a.n.) dan untuk
beliau (u.b.) Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
g. Cap Instansi Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan digunakan untuk menyertai
tanda tangan Pejabat Sementara (Pjs.), pejabat yang diberi wewenang menandatangani atas nama
(a.n.) dan untuk beliau (u.b.) Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
KEEMPAT :
Lampiran I-6 nomor urut 12 sampai dengan 191 dalam Keputusan DIREKTUR Jenderal Pajak ini, mulai berlaku
sementara setelah diterapkannya organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
KELIMA :
Lampiran II-6 nomor urut 5 sampai dengan 32 dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, mulai berlaku
sementara setelah diterapkannya organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
KEENAM :
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETUJUH :
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 Oktober 2004.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
5. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2005
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
HADI POERNOMO
NIP 060027375