KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 160/PJ/2001
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum
berkaitan dengan pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan pengembalian Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 dan Pasal 17B ayat (1) dan Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :
1. Kelebihan pembayaran pajak adalah :
a. kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000;
b. dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping kelebihan Pajak
Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang telah dibayar atas perolehan Barang Mewah yang di ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000.
2. Saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan secara lengkap oleh Kantor
Pelayanan Pajak.
3. Kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pengusaha Kena Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana
dimaksud Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Pengusaha Kena Pajak kriteria
tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4.
7. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat
Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 2
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak
dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
atau dengan surat tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang menyatakan
adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu :
a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan dengan kelebihan
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dimintakan pengembalian.
b. Dalam hal impor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2) Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
3) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS.
c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, dilampirkan :
1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai;
2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill;
3) Wesel ekspor atau bukti transfer.
d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai, dilampirkan :
1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja;
2) Surat Setoran Pajak.
e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran akibat
kompensasi Masa Pajak sebelumnya, maka yang dilampirkan meliputi seluruh dokumen yang
berkenaan dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena
Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, lampiran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak wajib disampaikan, kecuali dalam hal
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan meliputi kelebihan
pembayaran akibat kompensasi Masa Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu.
(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak
dikukuhkan.
(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1
(satu) Masa Pajak.
Pasal 3
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling
lambat :
a. 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang
penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
b. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian atas
permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinyatakan lengkap apabila memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).
Pasal 4
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak
tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
yang diajukan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu
paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
Pasal 5
(1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan menerbitkan surat ketetapan
pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal
Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000.
Pasal 6
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-519/PJ./2000 tentang Jangka Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang
Melakukan Kegiatan Tertentu dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-523/PJ./2000 tentang Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2001
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO