KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR KEP - 121/PJ/2004

                              TENTANG

                     PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
                            KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING SATU,
                      KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA, KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA,
                     KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA,
                     KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM, KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU,
                       KPP BADAN DAN ORANG ASING DUA DAN KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA
       DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak, organisasi dan tata kerja 
    Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus telah
    disempurnakan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi 
    dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat 
    Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat
    Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
b.  bahwa dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia, 
    maka organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu, 
    KPP Penanaman Modal Asing Dua, KPP Penanaman Modal Asing Tiga, KPP Penanaman Modal Asing
    Empat, KPP Penanaman Modal Asing Lima, KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan Orang 
    Asing Satu, KPP Badan dan Orang Asing Dua dan KPP Perusahaan Masuk Bursa di lingkungan Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
    587/KMK.01/2003 sudah dapat diterapkan;
c.  bahwa sesuai dengan Pasal 46 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003,
    pelaksanaan penerapan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diterapkan 
    melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1.  Keputusan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, 
    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
2.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 
    Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
    Indonesia Nomor 36 tahun 2004; 
3.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
    Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan 
    Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    519/KMK.01/2003;
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
    Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib 
    Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Jakarta 
    Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib 
    Pajak Besar;
6.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
    Keuangan;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR 
PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING SATU, KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA, KPP 
PENANAMAN MODAL ASING TIGA, KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, KPP PENANAMAN MODAL ASING 
LIMA, KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM, KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU, KPP BADAN DAN ORANG 
ASING DUA DAN KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS.
             
 
PERTAMA :   Penerapan organisasi dan tata kerja KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
        Pajak Jakarta Khusus sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        587/KMK.01/2003, yaitu :
        1.  KPP Penanaman Modal Asing Satu,
        2.  KPP Penanaman Modal Asing Empat,
        3.  KPP Badan dan Orang Asing Satu,
        4.  KPP Badan dan Orang Asing Dua,
        mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2004.

KEDUA : Penerapan Organisasi dan tata kerja KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
        Pajak Jakarta Khusus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
        587/KMK.01/2003, yaitu:
        1.  KPP Penanaman Modal Asing Dua,
        2.  KPP Penanaman Modal Asing Tiga,
        3.  KPP Penanaman Modal Asing Lima,
        4.  KPP Penanaman Modal Asing Enam,
        5.  KPP Perusahaan Masuk Bursa,
        mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2004.

KETIGA :    Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal
        Pajak ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :   Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2004
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375