DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
21 Maret 2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 12/PJ./2005
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor KEP-51/PJ./2005 dan KEP-13/PB/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 Tentang Tata Cara Pembayaran
Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
SE-050/PB/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam
Pelaksanaan APBN, dengan ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut :
1. Atas kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak tersebut. Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-cabangnya.
2. Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sejak :
a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
KUP diterima;
b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B KUP diterbitkan;
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17C KUP diterbitkan;
d. Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 dan Pasal 27 KUP; atau
e. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP diterbitkan.
3. Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tanggal 27 Januari 2005 yang telah diralat pada tanggal 14 Maret
2005, yaitu pada kolom penandatangan semula tertulis A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, seharusnya
a.n. MENTERI KEUANGAN.
4. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur
Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
(SKPKPP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor
05/PMK.03/2005 tanggal 27 Januari 2005. Atas dasar SKPKPP tersebut, Kepala Kantor Pelayanan
Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP per jenis pajak dan per masa/tahun pajak.
5. SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja
Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP;
b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
c. Lembar ke-4 untuk Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor
penerbitan SP2D.
7. SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas terlampaui.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyampaikan spesimen tanda tangannya ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara. Dalam hal pejabat berhalangan, maka pejabat yang ditunjuk wajib
menyampaikan spesimen tanda tangannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
9. Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
05/PMK.03/2005 yang pada saat ini masih berada pada Bank Operasional I dan belum
dipindahbukukan ke rekening yang berhak, agar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara segera
meminta kepada Bank Operasional I dan meneliti kembali antara lain mengenai spesimen tanda
tangan yang berwenang menandatangani SKPKPP dan SPMKP untuk kemudian diselesaikan dengan
ketentuan yang berlaku.
10. Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
05/PMK.03/2005, namun lembar ke-1 dan ke-2 belum disampaikan ke Bank Operasional I, agar
segera disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan SP2D.
11. Formulir SPMKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121/KMK.04/1991
tanggal 13 Nopember 1991 tetap dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2005 tetapi
peruntukannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005, yakni
lembar ke-1 dan ke-2 disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar ke-4 untuk
Wajib Pajak sedangkan selebihnya diarsipkan di Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP.
12. Formulir SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005
yang telah diralat pada tanggal 14 Maret 2005 mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 2005. Pengadaan
formulir SPMKP tersebut dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan
kertas folio berwarna putih.
13 SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 yang telah
diralat pada tanggal 14 Maret 2005 diberi nomor sebagai berikut : XXX-XXXX-XXXX
Dengan ketentuan : a. 3 (tiga) digit pertama merupakan kode Kantor Pelayanan Pajak;
b. 4 (empat) digit kedua merupakan nomor SPMKP yang dimulai
dengan nomor 0001, 0002, 0003, dst.;
c. 4 (empat) digit terakhir merupakan tahun penerbitan SPMKP.
14. Kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak pada SPMKP diisi sebagai berikut :
----------------------------------------------------------------------------------------
MAP/MAK URAIAN
----------------------------------------------------------------------------------------
41191 Pengembalian Pendapatan PPh Migas
411911 Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi
411912 Pengembalian Pendapatan PPh Gas Alam
411913 Pengembalian Pendapatan PPh Lainnya dari Minyak Bumi
411919 Pengembalian Pendapatan PPh Migas Lainnya
----------------------------------------------------------------------------------------
41192 Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas
411921 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21
411922 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22
411923 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
411924 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23
411925 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
411926 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
411927 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26
411928 Pengembalian Pendapatan PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
411929 Pengembalian Pendapatan PPh Non-Migas Lainnya
----------------------------------------------------------------------------------------
41193 Pengembalian Pendapatan PPN
411931 Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri
411932 Pengembalian Pendapatan PPN Impor
411933 Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya
----------------------------------------------------------------------------------------
41194 Pengembalian Pendapatan PPnBM
411941 Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri
411942 Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor
411943 Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya
----------------------------------------------------------------------------------------
15. Dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta terciptanya tertib administrasi, maka setiap
Kantor Pelayanan Pajak wajib melaporkan ke Kantor Wilayah terkait SPMKP yang diterbitkan dan
SP2D lembar ke-2 yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan menggunakan
format laporan sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini (format laporan tersebut dapat di-download dari intranet Direktorat Jenderal Pajak).
16. Setiap Kantor Wilayah wajib membuat rekapitulasi Laporan SPMKP dan SP2D yang diterima dari
Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah kerjanya dan menyampaikan laporan soft copy-nya
lewat e-mail ke Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan dengan menggunakan format laporan
sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnya sedangkan hard copy laporan yang dikirimkan ke Direktorat
Potensi dan Sistem Perpajakan hanya Laporan Induk SPMKP dan SP2D (Lampiran I).
17. Laporan SPMKP dan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan 16 mencakup SPMKP dan SP2D
yang diterbitkan mulai tanggal 1 April 2005.
18. Atas SPMKP yang diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Maret 2005, Kantor
Pelayanan Pajak wajib membuat rekapitulasinya dan melaporkannya ke Kantor Wilayah terkait
dengan menggunakan format laporan sebagaimana diatur dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak ini. Setiap Kantor Wilayah wajib membuat rekapitulasi SPMKP tersebut dan
mengirimkan soft copy-nya lewat e-mail ke Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan paling lambat
tanggal 20 April 2005.
19. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan wajib membuat rekonsiliasi laporan sebagaimana dimaksud
pada angka 16 dan 18 yang diterima dari seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di
Indonesia.
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005
Direktur Jenderal
ttd.
Hadi Poernomo
NIP 060027375
Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.