DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Maret 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 160/PJ.42/2003
TENTANG
PENEGASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan surat Saudara Nomor XXX tanggal 29 Mei 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut Saudara mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan ketentuan Pasal
9 ayat (1) huruf e Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, yaitu:
a. Apakah kalimat pada pasal tersebut berlaku secara umum, tidak khusus untuk daerah yang
dikategorikan sebagai daerah terpencil;
b. Apakah Jamsostek (bagian yang dibayar oleh perusahaan) dan Jaminan Pelayanan Kesehatan
karyawan yang merupakan keharusan pada perusahaan Saudara, dapat dikategorikan
sebagai bukan merupakan imbalan bagi karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya bagi
pemberi kerja;
c. Apakah biaya untuk penyediaan makanan dan transport oleh perusahaan yang diberikan
dalam bentuk uang dengan nilai tertentu perharinya dapat dibiayakan oleh perusahaan;
d. Apakah biaya sewa bus untuk antar jemput karyawan dapat dibiayakan oleh perusahaan.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU Pajak Penghasilan), antara lain
diatur bahwa:
a. Pasal 4 ayat (1) huruf a
yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
b. Pasal 4 ayat (3) huruf d
Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak antara lain adalah penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
c. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,
ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi antara lain:
1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya
pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi,
biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
d. Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan antara lain dengan:
1) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar
oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak
yang bersangkutan;
2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan
dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman
bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan Pasal 7 huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal
29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
diatur bahwa tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain
adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar
oleh pemberi kerja.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Pemberian imbalan pekerjaan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat dibebankan
sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun demikian dalam hal-hal tertentu,
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan, imbalan
tersebut dapat dibebankan yaitu dalam hal:
- Pemberian makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja;
- Pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan; dan
- Pemberian perlengkapan kerja yang diwajibkan menurut aturan ketenagakerjaan/
keselamatan kerja;
b. Pembayaran iuran Jamsostek oleh perusahaan merupakan iuran pensiun atau tunjangan hari
tua yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan tetapi bukan merupakan penghasilan
bagi karyawan. Sedangkan pembayaran iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Perusahaan
merupakan iuran yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan merupakan
pengahasilan bagi karyawan;
c. Biaya penyediaan makanan dan transport yang diberikan dalam bentuk uang bukan
merupakan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, melainkan merupakan objek Pajak
Penghasilan bagi karyawan dan biaya tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang
penghasilan bruto perusahaan;
d. Biaya sewa bus untuk antar jemput karyawan merupakan biaya yang dapat dibebankan
sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan.
Demikian penegasan kami harap maklum.
DIREKTUR,
ttd
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN