DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Juni 2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 05/PJ.7/2004
TENTANG
AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai aktivitas pendukung pemeriksaan sebagaimana terdapat
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-07/PJ.7/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang
Rencana Pemeriksaan Nasional 2004, maka untuk keseragaman pelaksanaannya diatur hal-hal sebagai
berikut:
A. Umum
1. Aktivitas pendukung pemeriksaan meliputi kegiatan Kemitraan Industri (Industry Partnership),
Aktivitas Himbauan (Leverage Activity) dan Pemantauan Lapangan (Spot Audit). Aktivitas ini
secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan tidak
dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak. Namun apabila diperlukan aktivitas
ini dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak melalui prosedur pemeriksaan khusus.
2. Semua aktivitas ini dikoordinir dan diawasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP. Laporan hasil
evaluasi atas pelaksanaan aktivitas ini harus dibuat setiap semester dan dikirimkan ke
Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak paling lambat tanggal 10 Juli dan
10 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana terdapat
dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.
B. Kemitraan Industri (Industry Partnership)
1. Pengertian
Kemitraan industri adalah aktivitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui
pendekatan persuasif dengan mengadakan komunikasi dan diskusi atau dengar pendapat
dengan asosiasi yang berdasarkan data yang ada menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan
rendah dan masih terdapat potensi pajak yang belum tergali.
2. Tujuan
Tujuan kemitraan industri adalah
a. Membangun kemitraan antara DJP dengan asosiasi industri.
b. Meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya anggota asosiasi
3. Tahap-tahap Pelaksanaan Kemitraan Industri
a. Menentukan Sektor Industri
Penentuan Sektor Industri dilakukan berdasarkan fokus industri terpilih yang terdapat
dalam Rencana Pemeriksaan Nasional yang diterbitkan setiap tahun atau dapat juga
dilakukan oleh Kantor Wilayah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
i) Tingkat kepatuhan perpajakan yang dinilai rendah
ii) Kontribusi peredaran usaha industri tersebut terhadap Penerimaan Domestik
Bruto Regional.
iii) Kontribusi penerimaan pajak industri tersebut terhadap total penerimaan
pajak di kanwil yang bersangkutan.
iv) Sektor industri yang jarang diperiksa.
b. Menentukan Asosiasi yang Akan Dihubungi.
Kepala Kantor Wilayah menentukan asosiasi industri yang akan dihubungi. Apabila
dalam sektor industri tersebut mempunyai lebih dari satu asosiasi maka Kepala
Kantor Wilayah dapat memilih asosiasi berdasarkan pertimbangan antara lain :
jumlah anggota, kontribusi asosiasi terhadap penerimaan pajak dalam industri
tersebut, dan masih terdapat potensi tambahan penerimaan pajak.
c. Mempersiapkan Materi Kemitraan Industri
Dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan industri, Kantor Wilayah harus
mempersiapkan materi yang diperlukan untuk dipelajari dan dianalisa sebelum
bertemu dengan asosiasi terpilih. Data hasil analisa tersebut disampaikan pada saat
pelaksanaan kemitraan industri. Materi yang disiapkan antara lain:
- Nama dan NPWP anggota asosiasi
- Data pemenuhan kewajiban perpajakan anggota asosiasi yang meliputi data
sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3,
- Laporan hasil pemeriksaan terakhir Wajib Pajak anggota asosiasi,
- Jumlah penerimaan pajak dari anggota asosiasi yang bersangkutan.
d. Pelaksanaan Kemitraan Industri
Kegiatan yang dilaksanakan adalah:
i). Menghubungi lewat telepon, membicarakan rencana pertemuan dan mengirim
surat undangan resmi.
ii). Mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh pengurus dan anggota asosiasi
untuk mengemukakan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari
industri yang bersangkutan dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan
perpajakan yang mereka hadapi.
iii). Memberikan formulir survey kepada anggota asosiasi untuk diisi dan
dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
iv). Menganalisa hasil pertemuan dan hasil survey yang telah dikembalikan oleh
anggota asosiasi.
v). Merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk pemecahan masalah
perpajakan yang dihadapi.
e. Survey
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
perpajakan dari asosiasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi perlu dilakukan
survey kepada anggota dari asosiasi tersebut.
Hasil survey dianalisa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh
masing-masing asosiasi dan membahas pemecahan masalahnya. Formulir survey
kemitraan industri dapat dilihat pada Lampiran 4.
f. Tindak Lanjut
Kepala Kantor Wilayah harus melakukan monitoring hasil pelaksanaan kemitraan
industri untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kepatuhan sukarela Wajib
Pajak anggota asosiasi setelah dilaksanakannya kemitraan industri. Monitoring
tersebut meliputi antara lain pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu,
pembetulan SPT, dan pendaftaran Wajib Pajak baru (bagi yang belum terdaftar).
C. Aktivitas Himbauan (Leverage Activity)
1. Pengertian Aktivitas Himbauan
Aktivitas himbauan adalah kegiatan persuasif yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat
yang memberitahukan kondisi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terpilih.
2. Sasaran Aktivitas Himbauan
Sasaran pelaksanaan aktivitas himbauan adalah Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP
namun berdasarkan data yang ada menunjukkan adanya ketidakbenaran pengisian SPT, dan
berdasarkan analisa atau pengamatan atau pertimbangan lain terdapat potensi tambahan
penerimaan pajak yang dapat digali.
3. Tujuan Aktivitas Himbauan
Tujuan pelaksanaan aktivitas himbauan adalah untuk:
a. mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak
b. memberikan pelayanan sekaligus pembinaan yang lebih baik kepada Wajib Pajak
c. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak
4. Tahap-tahap Pelaksanaan Aktivitas Himbauan
4.1 Tahap Persiapan
a. Menentukan Wajib Pajak Sasaran
Pemilihan Wajib Pajak sasaran sekurang-kurangnya harus
mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak harus jelas dan benar-benar
ada.
- tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan maupun dalam melakukan
pembayaran pajak.
- terhadap Wajib Pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan
pajak, penyidikan tindak pidana perpajakan, pencegahan atau tidak
sedang disandera.
- terdapat potensi tambahan penerimaan pajak
- didukung dengan data akurat termasuk data prioritas dan alat
keterangan.
b. Memahami Bisnis Wajib Pajak yang Bersangkutan
Pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk bisnis Wajib Pajak terpilih
dan perlakuan perpajakannya merupakan hal yang sangat penting untuk
dikuasai sebelum dilaksanakannya aktivitas himbauan.
Misalnya hal-hal yang harus diketahui dan dipahami untuk Wajib Pajak yang
berprofesi sebagai dokter adalah bahwa penghasilan dokter dapat berasal
dari berbagai sumber antara lain gaji, honorarium dari berbagai rumah sakit,
penghasilan dari praktek dokter di luar rumah sakit, penghasilan dari apotek,
penghasilan sebagai tenaga ahli dll. Pengetahuan dan pemahaman tersebut
akan sangat berguna pada saat pembuatan surat yang berisi ancaman
penerapan sanksi.
4.2. Tahap Pelaksanaan
Aktivitas himbauan dilaksanakan dengan mengirimkan surat secara
berkesinambungan sebanyak 3 kali kepada Wajib Pajak terpilih. Materi surat harus
berkaitan antara surat yang satu dengan surat berikutnya. Isi surat kedua dan
seterusnya akan tergantung pada tanggapan Wajib Pajak terhadap surat yang
dikirimkan sebelumnya, namun tetap harus memfokuskan pada upaya
membangkitkan minat dan kepedulian Wajib Pajak agar bersedia secara sukarela
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jarak waktu pengiriman antara surat yang
satu dengan surat berikutnya tidak lebih dari 3 (tiga) minggu sejak surat dikirimkan.
Materi surat pertama bersifat informatif, surat kedua bersifat persuasif, dan surat
ketiga berisi ancaman penerapan sanksi. Contoh isi surat pertama, kedua dan ketiga
adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7 Surat
Edaran ini. Isi surat tersebut dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan yang
ada di masing-masing KPP, namun harus tetap fokus pada tujuan akhir aktivitas
himbauan yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
4.3 Tahap Evaluasi
Evaluasi dimulai seawal mungkin, artinya evaluasi dari hasil pengiriman surat pertama
harus sudah dilakukan sebelum pengiriman surat kedua dan ketiga. Dengan demikian
evaluasi juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi meliputi antara lain:
- jumlah Wajib Pajak yang dikirimi surat
- jumlah Wajib Pajak yang merespon surat pertama, kedua dan ketiga
- jumlah Wajib Pajak yang tidak merespon surat pertama, kedua dan ketiga
- tanggapan dan pendapat Wajib Pajak
- keluhan Wajib Pajak
Dalam jangka panjang diharapkan dapat dievaluasi juga pola perubahan
tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak yang telah dihimbau. Terhadap Wajib
Pajak yang tidak merespon sama sekali surat yang telah dikirimkan dapat
diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus.
D. Pemantauan Lapangan (Spot Audit)
1. Pengertian Pemantauan Lapangan
Pemantauan lapangan adalah suatu kunjungan yang dilakukan petugas DJP yang didampingi
wakil/pengurus dari suatu asosiasi ke tempat usaha wajib pajak. Kegiatan ini merupakan
lanjutan dari kemitraan industri yang telah dilaksanakan oleh Kanwil.
2. Tujuan Pemantauan Lapangan
Tujuan pemantauan lapangan adalah:
a. memberikan arahan dan bimbingan kepada Wajib Pajak tentang pelaksanaan
kewajiban perpajakannya,
b. mendeteksi kemungkinan adanya Wajib Pajak yang belum melaksanakan seluruh
kewajiban perpajakannya,
c. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
3. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan
Pelaksanaan pemantauan lapangan meliputi pemantauan kegiatan usaha wajib pajak
sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban formal di bidang perpajakan, misalnya
pemenuhan kewajiban pembukuan/pencatatan sesuai pasal 28 UU KUP, pembayaran dan
pelaporan SPT Masa, kewajiban pemotongan dan pemungutan atau wajib pajak telah
memenuhi syarat menjadi PKP namun belum mendaftarkan diri. Pemantauan lapangan tidak
dimaksudkan untuk menghasilkan suatu ketetapan pajak dan harus diselesaikan maksimal
satu hari kerja. Prosedur pelaksanaan pemantauan lapangan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Kanwil DJP setelah melakukan aktivitas kemitraan industri, mengidentifikasi
Wajib Pajak yang akan dikunjungi dengan mempertimbangkan:
i). Kepatuhan formal kewajiban perpajakan.
ii). Data hasil survey kemitraan industri
iii). Gross margin dan atau profit margin yang di bawah rata-rata industri
iv). tidak sedang dilakukan pemeriksaan dan dalam tiga tahun terakhir tidak
pernah dilakukan pemeriksaan.
b. Memberitahukan kepada asosiasi tentang pelaksanaan pemantauan lapangan dan
meminta pengurus asosiasi untuk mendampingi.
c. Petugas DJP yang melaksanakan pemantauan lapangan harus dilengkapi dengan:
i). Surat Tugas dari Kepala KPP dengan menggunakan format sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 8.
ii). Surat Pengantar atau pemberitahuan dari pengurus asosiasi di mana wajib
pajak menjadi anggotanya.
d. Mendatangi dan meminta wajib pajak untuk bertemu dengan direktur atau manajer,
terangkan maksud dan tujuan kedatangan bahwa kunjungan tersebut bersifat edukasi
dan ingatkan bahwa kunjungan tersebut bukan merupakan pemeriksaan.
e. Memberikan brosur, pamflet, artikel dan sejenisnya yang berisi tentang perpajakan.
f. Melakukan penelaahan atas informasi yang diberikan oleh Wajib Pajak dan
membandingkan dengan data yang tersedia pada sistem administrasi pajak. Hasil
penelaahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pengiriman surat himbauan agar
Wajib Pajak meningkatkan kepatuhannya.
Agar pelaksanaan aktivitas pendukung dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, Kepala Kantor Wilayah
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan aktivitas tersebut.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO