DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 Juli 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 562/PJ.51/2004
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN CONSIGMENT STOCK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 6 Februari 2004, hal Permohonan Penegasan
Perlakuan Pajak atas Kegiatan Consigment Stock, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
a. PT ABC (NPWP XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX) yang merupakan anak perusahaan PT ABC (PT ABC,
berkedudukan di Jerman) akan melakukan kegiatan consigment stock dalam waktu dekat.
b. Kegiatan Consigment Stock adalah
- XYZ yang berdomisili di Jerman menyimpan produknya di gudang PT ABC.
- Produk tersebut merupakan bahan baku yang hanya akan digunakan untuk produksi
PT ABC. Pajak-pajak dan Bea Masuk atas impor produk (bahan baku) dari XYZ ke
gudang PT ABC menjadi tanggungan PT ABC.
- PT ABC juga bertanggung jawab atas manajemen (stock management) produk
tersebut.
- Sebelum bahan baku digunakan untuk proses produksi, bahan baku yang berada di
gudang PT ABC tersebut masih berstatus milik XYZ.
- Kepemilikan beralih pada saat bahan baku tersebut digunakan dalam proses
produksi.
- XYZ menerbitkan invoice berdasarkan aktual pemakaian bahan baku yang digunakan
untuk produksi.
Namun bila bahan baku belum terpakai sampai melebihi 90 hari, maka XYZ tetap akan
menerbitkan invoice atas bahan baku tersebut dan PT ABC harus membayarnya.
c. Saudara mohon penegasan apakah PPN yang dibayar pada waktu impor dapat dikreditkan
sekaligus tanpa mempertimbangkan jumlah bahan baku aktual yang dipergunakan dalam
proses produksi.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, diatur antara lain :
a. Pasal 1 angka 24
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh
Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena
Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena
Pajak.
b. Pasal 9 ayat (2)
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak
yang sama.
Dalam memori penjelasannya dijelaskan bahwa pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa
Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti
pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut
merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak,
atau pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar
Daerah Pabean yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar
tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang
dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.
d. Pasal 9 ayat (2a)
Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap
dapat dikreditkan.
Dalam memori penjelasannya dijelaskan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum
berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak
Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena
Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau
impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali
Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8).
e. Pasal 9 ayat (8)
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi
pengeluaran untuk :
a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan
langsung dengan kegiatan usaha;
c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van,
dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;
e. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa
Faktur Pajak Sederhana;
f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih
dengan menggunakan ketetapan pajak;
i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang
diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. PPN yang dibayar atas impor produk (bahan baku) dalam kegiatan consigment stock
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 merupakan Pajak Masukan PT. ABC.
b. Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sekaligus tanpa memperhitungkan jumlah bahan
baku aktual yang dipergunakan dalam proses produksi, sepanjang bukan merupakan Pajak
Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada butir 2
huruf e.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH