5 November 1992

                   SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                           NOMOR S - 1388/MK.04/1992

                        TENTANG 

                         KEWAJIBAN PERPAJAKAN A.N. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Sehubungan dengan kontrak karya antara PT. NEWMONT MINAHASA RAYA (PT. NMR) dengan Pemerintah 
Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambahan dan Energi, pada Pasal 13 yang 
mengatur masalah "Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan" khususnya mengenai PPN, 
telah ditafsirkan secara keliru oleh PT. NMR. Penafsiran yang keliru oleh PT. NMR tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut :

1.1.    Dalam Pasal 13 huruf vii Kontrak Karya antara Pemerintah R.I dengan PT. Newmont Minahasa Raya 
    diatur bahwa Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban 
    PPN atas pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak. Dalam butir 7 yang merupakan penjabaran 
    cakupan dari Pasal 13 butir vii Kontrak Karya tersebut antara lain ditetapkan bahwa PPN dikenakan 
    atas usaha Jasa Kena Pajak dari dalam negeri yang dipakai Perusahaan untuk pekerjaan konstruksi 
    (seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan jasa sejenis lainnya) dan pembelian di 
    dalam negeri atas BKP dengan tarif 10% atau tarif lain sesuai dengan UU dan Peraturan Perpajakan 
    yang berlaku.

1.2.    Karena pengenaan PPN atas jasa-jasa lain yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989 berdasarkan 
    Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988, adalah masih dalam cakupan pelaksanaan UU Nomor 8 
    Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu jenis pajak 
    yang sudah ditentukan dalam Kontrak Karya yang harus dipenuhi oleh Kontraktor dan bukan 
    merupakan jenis pajak yang baru, maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain Jasa Pemborong 
    kepada PT. NMR seharusnya tetap terhutang PPN, namun pihak PT. NMR tidak bersedia melaksanakan 
    ketentuan tersebut dengan alasan bahwa Pasal 13 butir 7 huruf (i), (c) dari Kontrak Karya tersebut 
    merupakan Lex Specialist dimana dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan Jasa Konstruksi saja.

2.  Atas penafsiran yang keliru oleh PT. NMR tersebut, kami telah menerbitkan surat penegasan dengan
    Nomor : S-96/MK.04/ 1992 tanggal 29 Januari 1992 kepada PT. NMR tentang dikenakannya PPN atas 
    penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam negeri yang dipakai PT. NMR. Dengan perkataan lain, 
    PT. NMR selaku penerima penyerahan Jasa Kena Pajak harus membayar PPN yang terutang atas 
    perolehan Jasa Kena Pajak tersebut sebagaimana pihak-pihak lain, termasuk Pemerintah, yang 
    menerima penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun demikian, penegasan ini ternyata tidak dipatuhi oleh 
    PT. NMR.

3.  Tindakan PT. NMR yang tetap tidak mengindahkan penegasan Menteri Keuangan, dan tetap tidak mau 
    membayar PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak (selain Jasa Konstruksi) yang
    diterimanya, dapat berdampak negatif, yaitu :
    a.  Menurunkan kewibawaan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan;
    b.  Menimbulkan kerugian kepada pihak lain, khususnya pihak yang melakukan penyerahan Jasa 
        Kena Pajak kepada PT. NMR, karena menjadi harus bertanggung jawab atas PPN yang 
        terutang yang seharusnya dibayar oleh PT. NMR selaku penerima penyerahan Jasa Kena 
        Pajak.

4.  Kami telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan penagihan atas PPN 
    tersebut yang menjadi kewajiban PT. NMR untuk membayarnya, dan diharap kesediaan Saudara 
    Menteri Pertambangan dan Energi untuk memberitahukan hal ini, sekaligus memperingatkan PT. NMR 
    atas kewajibannya dibidang perpajakan tersebut, termasuk kewajiban sebagai pemungut pajak PPN 
    berdasarkan Keppres Nomor 56 TAHUN 1988 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
    1289/KMK.04/1988.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.




MENTERI KEUANGAN,

ttd

J.B. SUMARLIN