DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Januari 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 005/PJ.313/2000
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPH PASAL 26
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 27 Agustus 1999 dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa :
a. PT. XYZ terdaftar di KPP PMA III menggunakan jasa manajemen ABC Ltd yang berkedudukan
di Singapura. Atas pemberian jasa tersebut PT. XYZ membayar imbalan jasa manajemen dan
wajib memotong PPh Pasal 26 yang seharusnya disetorkan dan dilaporkan oleh PT. XYZ pada
masa Desember 1997.
b. Oleh karena kesulitan likuiditas atas imbalan jasa manajemen tersebut baru dilaporkan oleh
PT. XYZ pada bulan Agustus 1998.
c. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa keberadaan beberapa expatriat di atas memenuhi
syarat sebagai BUT di Indonesia. Sehingga pemberian jasa manajemen tersebut merupakan
objek PPh Pasal 23 dengan terbitnya SKP.No. 00111/203/97/056/99 tanggal 27 Juli 1999,
maka Saudara memohon pengembalian kelebihan pembayaran PPh Pasal 26 yang terlanjur
disetor.
2. Dalam Pasal 5 ayat 2 (i) P3B Indonesia - Singapura antara lain disebutkan pemberian jasa, termasuk
jasa konsultasi oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain selain agen yang tidak
bebas yang kegiatannya berlangsung terus menerus di negara lain untuk waktu lebih dari 90 hari
dalam 12 bulan akan menimbulkan BUT.
3. Dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia - Singapura antara lain disebutkan laba usaha perusahaan
suatu negara hanya dapat dikenakan pajak di negara tersebut kecuali jika perusahaan tersebut
menjalankan kegiatan usahanya di negara lainnya tersebut.
4. Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994, Direktur Jenderal
Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila
umlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
5. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.2/1988 tanggal 16 September 1988
tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang antara lain Wajib
Pajak atau Subjek Pajak atau bukan Subjek Pajak yang meminta kembali pembayaran pajak harus
mengajukan permohonan tertulis sebagai kelengkapan atau data tambahan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak atau Subjek Pajak atau bukan Subjek Pajak tersebut
berkedudukan atau bertempat tinggal.
6. Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Oleh karena keberadaan beberapa expatriat di Indonesia melebihi 90 hari dalam 12 bulan,
maka expatriat tersebut memenuhi syarat sebagai BUT di Indonesia, sehingga penghasilan
atas imbalan jasa manajemen yang diterima atau diperoleh merupakan objek PPh Pasal 23.
Dengan demikian perhitungan PPh Pasal 23 sesuai SKPKB Nomor : 00111/203/97/056/99
tanggal 27 Juli 1999 yang diterbitkan oleh KPP PMA III sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
b. Dengan diterbitkannya SKPKB Nomor : 00111/203/97/056/99 tanggal 27 Juli 1999 maka
pembayaran PPh Pasal 26 bulan Desember 1997 yang disetorkan dan dilaporkan pada bulan
Agustus 1998 dapat dikembalikan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-31/PJ.2/1988 tanggal 16 September 1988, karena objek yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa tersebut sama dengan objek yang menjadi koreksi dalam ketetapan
tersebut. Untuk itu agar Saudara mengajukan permohonan tertulis kepada KPP PMA III.
Demikian agar dimaklumi.
DIREKTUR
ttd
IGN. MAYUN WINANGUN