DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    30 April 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE-04/PJ.33/1998

                        TENTANG

    PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994, atas permohonan Wajib 
Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan Pajak Penghasilan.

Untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan di lapangan, dengan ini diberikan penggarisan sebagai 
berikut :
1.  Syarat permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
    Penghasilan adalah :
    a.  Permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
        Pajak Penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya.
    b.  Menyampaikan penghitungan sementara Pajak Penghasilan yang terutang dan dilampiri 
        Laporan Keuangan sementara tahun pajak yang berkenaan.
    c.  Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud 
        pada huruf b.
    d.  Permohonan menggunakan formulir 1770Y/1771Y/1721Y.

2.  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ./1995 tanggal 27 Februari 1995, 
    wewenang untuk memberikan keputusan atas permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian 
    Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) 
    Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3.  Atas permohonan Wajib Pajak dapat diberikan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
    Pajak Penghasilan paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat 
    Pemberitahuan Tahunan tersebut.

4.  Apabila jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan 
    oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai pada butir 3, ternyata Wajib Pajak belum siap untuk 
    menyampaikan SPT-nya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan lagi untuk 
    jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan formulir sesuai angka 1 huruf d dan 
    disertai alasan-alasan penundaan tersebut serta melampirkan Laporan Keuangan sementara yang 
    terakhir dan Surat Setoran Pajak apabila ada tambahan pembayaran.

5.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib memberikan keputusan persetujuan/penolakan atas 
    permohonan Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap, baik 
    atas permohonan pada butir 1 maupun butir 4.

6.  Apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sesuai 
    butir 5, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

7.  Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai 
    batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang KUP atau belum 
    menyampaikan dalam batas waktu perpanjangan yang diberikan, agar segera diterbitkan Surat 
    Tegoran.

8.  Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) Undang-undang KUP bahwa Wajib Pajak yang 
    tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu yang 
    ditentukan dalam Surat Tegoran, maka Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap 
    tidak dimasukkan, sehingga hanya berfungsi sebagai data dari Wajib Pajak dan dilakukan penetapan 
    secara jabatan.

9.  Surat Edaran ini diberlakukan pertama kali untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
    Tahun 1998.

10. Surat Edaran ini merupakan penegasan atas pelaksanaan Surat Edaran Nomor : SE-04/PJ.3/1995 
    tanggal 14 Februari 1995, sedangkan Surat Edaran Nomor : SE-26/PJ.22/1985 tanggal 1 Agustus 1985 
    dan Nomor : SE-37/PJ.22/1985 tanggal 21 Oktober 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA