UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR **14 TAHUN 1985**
TENTANG MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

  1. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
  2. bahwa Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **5 TAHUN 2004**, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** tentang Mahkamah Agung;

 

Mengingat :  

  1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar   Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2.  Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** tentang Mahkamah Agung (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **5 TAHUN 2004** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  3.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  UNDANG NOMOR **14 TAHUN 1985** TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **5 TAHUN 2004** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), diubah sebagai berikut:

  1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 6B

<HTML><ol start=“2”></HTML> <HTML><li></HTML><HTML><ol></HTML> <HTML><li></HTML>Calon hakim agung berasal dari hakim karier.<HTML></li></HTML> <HTML><li></HTML>Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier.<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> <HTML></li></HTML> <HTML><li></HTML>Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:
  1. hakim karier:
    1. warga negara Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
    4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
    5. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
    6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
    7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
  2. nonkarier:
    1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
    2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
    3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
    4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:.

Pasal 8

  1. Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  2. Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
  3. Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.
  4. Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
  5. Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.
  6. Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.
  7. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.
  8. Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
  9. Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.”

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

  1. Sebelum memangku jabatannya, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung mengucapkan sumpah

atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

  1. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
  2. Sebelum memangku jabatannya, hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung diambil sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:
    • Sumpah hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

  1. Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.”

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

  1. meninggal dunia;
  2. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
  3. atas permintaan sendiri secara tertulis;
  4. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter; atau

  1. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.”

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai
berikut:

“Pasal 11A

  1. Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:
    1. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

  1. melakukan perbuatan tercela;
  2. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga)

bulan;

  1. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  2. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  3. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
  4. Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah

Agung kepada Presiden.

  1. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh

Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

  1. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan

huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.

  1. Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh

Komisi Yudisial.

  1. Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak
untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

  1. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.

  1. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:

a. 3 (tiga) orang hakim agung; dan
b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

  1. Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat

belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.

  1. Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim

menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.

  1. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat

(10) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

  1. Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11)

ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul
pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung.

  1. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan

Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.”

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

  1. Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung yang diberhentikan dengan

hormat dari jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, tidak dengan sendirinya berhenti dari
jabatan sebagai hakim agung.

  1. Dalam hal hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11A menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Ketua Muda Mahkamah Agung,
dengan sendirinya berhenti dari jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah
Agung.”

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

Hakim agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.”

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

  1. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:
    1. warga negara Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
    4. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung

atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding.

  1. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi

syarat:

  1. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;

dan

  1. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.
  2. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus

memenuhi syarat:

  1. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;

dan

  1. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat

pertama.”

10. Pasal 31 ayat (5) di hapus.

11. Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31A

  1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan
dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

  1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang

menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undangundang,
yaitu:

  1. perorangan warga negara Indonesia;
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;
atau

  1. badan hukum publik atau badan hukum privat.
  2. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
    1. nama dan alamat pemohon;
    2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas

bahwa:

  1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi; dan/atau

  1. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang

berlaku; dan

  1. hal-hal yang diminta untuk diputus.
  2. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

  1. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi

syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

  1. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan

menyatakan permohonan dikabulkan.

  1. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan

menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundangundangan
di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

  1. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

  1. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam
pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

  1. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.”

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

  1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada

semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman.

  1. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan

pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

  1. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

  1. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di

semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

  1. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”


13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 32A

  1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
  2. Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
  3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan

pedoman perilaku hakim.

  1. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal 32B

Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai:

a. putusan Mahkamah Agung; dan/atau

b. biaya dalam proses pengadilan.”

14. Pasal 38 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 80C

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

16. Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80D yang berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 80D

Sebelum kode etik dan pedoman perilaku hakim dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”

17. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A

  1. Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran

pendapatan dan belanja negara.

  1. Dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya kepaniteraan

dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan
agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara.

  1. Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau
para pihak yang berperkara.

  1. Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan

pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Mahkamah Agung berwenang menetapkan dan membebankan biaya proses penyelesaian perkara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

  1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (4), dan ayat (5) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

18. Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 81B

Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang - Undang ini diundangkan.

Pasal 81C

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Undang-Undang ini diundangkan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 3

 

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR **14 TAHUN 1985** TENTANG MAHKAMAH AGUNG

I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Undang-Undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor **14 TAHUN 1985** sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **5 TAHUN 2004**. Perubahan dilakukan karena Undang-
Undang Nomor **14 TAHUN 1985** sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **5 TAHUN 2004**,
khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di
bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga
yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu,
diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan
pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang
menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung.
Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung
yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang
dicalonkan oleh Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung
yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.

Angka 2

Pasal 7

Huruf a
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Yang dimaksud dengan “magister di bidang hukum” adalah gelar akademis pada tingkat strata 2
dalam bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syari’ah atau magister ilmu kepolisian.
angka 4
Cukup jelas.
angka 5
Cukup jelas.
angka 6
Cukup jelas.
angka 7
Cukup jelas.
Huruf b
angka 1
Cukup jelas.
angka 2
Yang dimaksud dengan “profesi hukum” adalah bidang pekerjaan seseorang yang dilandasi
pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat
hukum, notaris, penegak hukum, akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung
di bidang hukum atau peraturan perundang-undangan.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup jelas.
Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.
Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.
Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.
Angka 6

Pasal 11A

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila hakim agung yang
bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan
merendahkan martabat hakim agung.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang dimaksud dalam ketentuan ini bersifat ad hoc (kasus per
kasus).
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.
Angka 8

Pasal 13

Cukup jelas.
Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 31A

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Angka 12

Pasal 32

Cukup jelas.
Angka 13

Pasal 32A

Ayat (1)
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan
eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif
sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32B

Akses kepada masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan putusan Mahkamah Agung diberikan melalui
Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI).

Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 80C
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 80D
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 81A
Ayat (1)
Berdasarkan ketentuan ini Mahkamah Agung menyusun kegiatan dan anggaran tahunan, termasuk
anggaran untuk penyelenggaraan tugas kepaniteraan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 81B
Cukup jelas.
Pasal 81C
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4958